Oleh: Feira Budiarsyah Arief*
Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu, 28 Juni 2026, oleh Ketua Umum HKTI yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia menjadi momentum penting bagi arah pembangunan pertanian di Kalimantan Barat. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat juga secara aklamasi dipercaya memimpin HKTI Kalimantan Barat sebagai Ketua Umum DPD HKTI Provinsi Kalimantan Barat periode 2026–2031.
Momentum ini bukan sekadar pelantikan kepengurusan sebuah organisasi. Lebih dari itu, ia menjadi penanda bahwa sektor pertanian semakin memperoleh perhatian strategis, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di tingkat nasional, Ketua Umum HKTI memiliki posisi strategis dalam merumuskan kebijakan pertanian nasional. Di daerah, kepemimpinan HKTI yang berada langsung di tangan Gubernur membuka peluang lahirnya berbagai kebijakan yang lebih berpihak kepada petani dan pembangunan pertanian Kalimantan Barat.
Harapan masyarakat tentu tidak kecil. HKTI diharapkan tidak hanya menjadi organisasi tempat berhimpunnya para petani, tetapi juga menjadi pusat lahirnya berbagai gagasan, inovasi, dan solusi atas persoalan pertanian. Mulai dari peningkatan produksi pangan, modernisasi pertanian, regenerasi petani muda, penguatan kelembagaan petani, hingga peningkatan kesejahteraan petani.
Namun, di tengah berbagai agenda besar tersebut ada satu fondasi yang menurut hemat penulis justru belum memperoleh perhatian yang semestinya, yaitu sumber daya lahan.
Selama ini pembahasan mengenai pembangunan pertanian lebih banyak diarahkan pada peningkatan produktivitas. Kita berbicara mengenai benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, irigasi, mekanisasi, digitalisasi, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam sektor pertanian. Semua itu tentu sangat penting.
Namun sesungguhnya ada satu pertanyaan sederhana yang sering terlupakan. Di mana semua teknologi itu akan diterapkan apabila lahannya terus berkurang? Pertanian modern memang berkembang sangat pesat. Greenhouse, hidroponik, urban farming, vertical farming, hingga smart farming mulai diperkenalkan sebagai wajah baru pertanian Indonesia. Akan tetapi secanggih apa pun teknologi yang digunakan, semuanya tetap membutuhkan ruang untuk dibangun. Greenhouse tetap memerlukan lahan. Instalasi hidroponik tetap membutuhkan lokasi. Bahkan pertanian digital sekalipun tidak mungkin berdiri tanpa adanya ruang sebagai tempat berproduksi.
Karena itu, berbicara mengenai masa depan pertanian sesungguhnya harus dimulai dari menjaga masa depan lahannya.
Sayangnya, ancaman terbesar pertanian hari ini justru datang dari semakin masifnya alih fungsi lahan. Pertumbuhan kawasan permukiman, perdagangan, industri, infrastruktur, maupun penggunaan lainnya di luar sektor pertanian perlahan tetapi pasti terus mengurangi luas lahan pertanian produktif. Bila kondisi ini tidak dikendalikan, maka berbagai program peningkatan produksi pangan pada akhirnya akan berhadapan dengan keterbatasan ruang untuk bertani.
Di Kalimantan Barat, tantangan tersebut harus mulai diantisipasi sejak sekarang. Dengan luas wilayah yang masih memiliki potensi pertanian yang besar, provinsi ini memiliki peluang menjadi salah satu penyangga ketahanan pangan nasional. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila lahan-lahan pertanian produktif mampu dipertahankan dari ancaman alih fungsi yang tidak terkendali.
