Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gizi Nasional (Kita) Dirampas (Koruptor)

H
Penulis: Hanif❯
Safaruddin Harefa, S.H., M.H
Safaruddin Harefa, S.H., M.H

Advertisement

Oleh: Safaruddin Harefa, S.H., M.H*

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) ini sebenarnya bukan cuma soal bagi-bagi piring makanan di ruang kelas. Ini adalah mimpi besar kita bersama untuk memutus lingkaran setan kemiskinan, menyelamatkan anak-anak dari bahaya stunting yang angkanya masih ngeri di kisaran 21,5 persen pada tahun 2023, dan modal utama biar generasi muda kita bisa bersaing dengan negara lain. Makanya, waktu pemerintah mengetok anggaran yang luar biasa besar yakni sebesar Rp85,27 triliun di tahun 2025 dan melonjak sampai Rp298 triliun untuk tahun 2026 dari uang rakyat (APBN), kita semua sempat punya harapan besar. Ada rasa lega bahwa anak-anak di pelosok, dari kota sampai daerah terpencil, akhirnya bisa makan makanan layak dan sehat setiap hari.

Tapi, belum juga program ini berjalan sepenuhnya, harapan itu langsung diinjak-injak oleh keserakahan. Kabar mengejutkan dari Kejaksaan Agung yang menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026 benar-benar bikin dada sesak sekaligus naik pitam. Ini bukan sekadar kasus hukum biasa di media massa, tapi ini adalah alarm darurat kalau urusan isi perut anak-anak kita pun tega dijadikan ladang duit haram. Sungguh keterlaluan ketika program yang tujuannya mulia untuk mengentaskan kemiskinan justru disunat oleh orang-orang dalam yang diberi amanah.

Advertisement

Gimana nggak geram? Modus yang dibongkar kejaksaan memperlihatkan betapa gampangnya portal verifikasi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diakali lewat intervensi manual. Yayasan-yayasan yang aslinya nggak jelas dan nggak memenuhi syarat dipaksa lolos hanya karena mereka punya "orang dalam" atau terafiliasi dengan para pejabat BGN tersebut. Ini ironi yang luar biasa jahat. Di saat jutaan anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan keluarga miskin pontang-panting bertahan hidup di tengah ancaman kurang gizi, anggaran ratusan triliun yang hakikatnya milik mereka malah diputar buat memperkaya lingkaran sendiri sejak dari meja birokrasi.

 

Ironi Sektor Strategis: Memperkaya Afiliasi di Atas Hak Nutrisi Anak Bangsa

Advertisement

Penyidikan Kejaksaan Agung ini membuka mata kita semua tentang bagaimana permainan kotor di tingkat atas bisa merusak hajat hidup orang banyak. Satuan Pelayanan Gizi yang mestinya jadi garda terdepan untuk memastikan pasokan makanan sehat sampai dengan selamat, malah diubah fungsinya jadi alat pemuas nafsu ekonomi segelintir oknum.

Kalau dari awal penunjukan mitra kerjanya saja sudah main mata dan asal-asalan, terus bagaimana kita bisa berharap makanan yang sampai ke tangan anak-anak kita punya standar nutrisi yang bagus? Jangan-jangan kualitasnya diturunkan, menunya dikurangi, atau kebersihannya diabaikan demi menutupi setoran ke atas. Yang dikorbankan lagi-lagi adalah fisik dan masa depan anak-anak di daerah pelosok.

Tentu saja, langkah cepat dan tegas dari Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas kasus ini wajib kita acungi jempol. Ini bukti kalau hukum kita masih punya taji dan nggak pandang bulu, bahkan berani menyentuh program yang jadi prioritas utama pemerintah saat ini. Hukum memang harus jadi benteng terakhir buat melindungi hak rakyat kecil dari kerakusan para koruptor.

Namun, di sisi lain, kasus ini juga jadi tamparan keras dan bahan evaluasi total buat pemerintah. Kejadian ini membuktikan kalau sistem pengawasan internal di awal program ini masih bolong-bolong, sampai-sampai sistem digital yang katanya aman pun bisa diintervensi dengan mudah oleh pejabatnya sendiri.

Dampak buruk malnutrisi itu nyata dan taruhannya terlalu mahal: otak anak jadi lambat berpikir, badan kerdil, gampang sakit, dan saat dewasa mereka bakal kalah saing dalam mencari nafkah. Urusan piring makanan anak sekolah ini sama sekali nggak boleh ditoleransi untuk dikorupsi walau satu rupiah pun. Oleh karena itu, pengawasan anggaran raksasa MBG ini harus diperketat habis-habisan.

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Duga Aset Japto Soerjosoemarno Berasal dari Gratifikasi Kasus Korupsi Batu Bara Kutai Kartanegara, Kendaraan Ikut Disita

KPK Duga Aset Japto Soerjosoemarno Berasal dari Gratifikasi Kasus Korupsi Batu Bara Kutai Kartanegara, Kendaraan Ikut Disita

KPK menduga sejumlah aset yang dikuasai Japto Soerjosoemarno berkaitan dengan gratifikasi kasus korupsi batu bara .

Kilas Balik Kasus Korupsi Laptop Chromebook Nadiem Makarim hingga Divonis 10 Tahun Penjara

Kilas Balik Kasus Korupsi Laptop Chromebook Nadiem Makarim hingga Divonis 10 Tahun Penjara

Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus pengadaan laptop Chromebook Rp2,18 triliun. Berikut perjalanan perkaranya.

Kasus Korupsi Tambang Aseng Ungkap Celah Pengawasan Smelter dalam Kebijakan Hilirisasi Bauksit

Kasus Korupsi Tambang Aseng Ungkap Celah Pengawasan Smelter dalam Kebijakan Hilirisasi Bauksit

Kasus dugaan korupsi tambang Aseng membuka persoalan pengawasan smelter dan izin ekspor bauksit dalam kebijakan hilirisasi nasional.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer