Oleh: Said Basalim*
Di balik silih bergantinya penghargaan yang diterima kota dan kabupaten kita, terutama ibukota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, terselip satu ganjalan yang jarang dibahas tuntas: persoalan banjir dan kemacetan. Kota dan kabupaten ini hampir pasti telah memiliki masterplan transportasi perkotaan maupun masterplan drainase perkotaan. Namun pertanyaan yang substantif adalah, sejak dua dekade silam, tahap-tahap pembangunan apa yang sesungguhnya telah ditempuh untuk mengatasi kedua persoalan tersebut? Dua dekade, di dua isu ini, jika kita cermati, dengan banjir di titik yang sama, dan macet di ruas yang sama. Dengan meminjam filosofi tangga, setiap tahap pembangunan semestinya menjadi pijakan bagi tahap berikutnya, satu fondasi yang menopang langkah yang lebih tinggi. Kita tentu tidak ingin aksi yang ada merupakan respons reaktif, yang muncul hanya ketika (kedua) isu ini menjadi sorotan publik.
Kerangka Konseptual
Pencapaian bertahap pada sektor infrastruktur seharusnya menjadi penanda kemajuan sekaligus modal antisipasi terhadap meningkatnya intensitas dan skala masalah di masa depan. Persoalan ini sebenarnya telah diantisipasi pada level konsep melalui penyusunan masterplan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan masterplan sebagai rencana induk, yakni kerangka rancangan atau pedoman dasar tata ruang dan pembangunan suatu wilayah atau proyek yang disusun secara terpadu, bertahap, dan berkelanjutan. Dua kata kunci dalam definisi ini, bertahap dan berkelanjutan, membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar: sudahkah dilakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi pembangunan yang telah direncanakan tersebut?
Terdapat konsep dasar yang melandasi praktik perencanaan pembangunan, dimana dalam teori perencanaan tata ruang dan infrastruktur, masterplan diposisikan sebagai produk dari paradigma perencanaan komprehensif-rasional (comprehensive-rational planning), yakni pendekatan yang berupaya memetakan seluruh aspek persoalan, merumuskan tujuan jangka panjang, lalu menyusun tahapan pencapaian secara sistematis (Mitchell 2002). Dalam praktiknya, masterplan yang ideal merupakan penetapan visi jangka panjang yang komprehensif, namun realisasinya dijalankan secara bertahap dan adaptif, sehingga setiap tahap dapat dikoreksi berdasarkan kondisi lapangan tanpa kehilangan arah induknya.
Konsep monitoring dan evaluasi sendiri lazim dipahami melalui kerangka logika program atau logic model, yang membedakan empat tingkatan ukuran keberhasilan: input (sumber daya yang dikerahkan, seperti dana dan personel), output (keluaran fisik atau dokumen yang dihasilkan, misalnya panjang saluran drainase yang dibangun, panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya), outcome (perubahan kondisi yang lebih dekat dengan tujuan, misalnya bertambahnya tingkat mobilitas, atau berkurangnya durasi genangan), dan impact (dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat). Monitoring berperan mengawal proses agar berjalan sesuai rencana dan jadwal, sementara evaluasi menilai sejauh mana keluaran tersebut benar-benar mengubah kondisi yang menjadi sasaran. Kedua aktivitas ini merupakan bagian penting dalam siklus yang dikenal luas dalam manajemen mutu sebagai Plan-Do-Check-Act, di mana hasil evaluasi pada satu tahap menjadi masukan bagi perbaikan perencanaan pada tahap berikutnya. Tanpa siklus umpan balik semacam ini, perencanaan kehilangan kemampuannya untuk belajar dari pengalaman, dan pembangunan pun ‘jalan-di-tempat’ tanpa koreksi meski kondisi di lapangan terus berubah.
Kemacetan
Terdapat beberapa pertanyaan pada isu kemacetan. Sejauh mana pemetaan masalah dilakukan, dan bagaimana perkembangan atau intensitas kemacetan diidentifikasi. Dampak berupa pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi (yang tercermin pada rasio jumlah kendaraan terhadap kapasitas jaringan jalan), seharusnya terukur melalui indikator aksesibilitas, mobilitas (kecepatan perjalanan rata-rata), pangsa moda-transportasi yang digunakan masyarakat, dan keselamatan lalu lintas, atau ukuran pencapaian yang bertahap dan terukur seperti mengurangi masuknya kendaraan berpenumpang tunggal ke pusat kota (Inoguchi et al. 2015).
Pertanyaan lanjutannya adalah apa yang telah ditempuh pemerintah daerah secara bertahap selama kurun itu terkait kapasitas jalan, kualitas jaringan serta pelayanan transportasi publik, dan apakah waktu tempuh perjalanan warga terbukti membaik secara terukur?
Untuk kota Pontianak yang dipisahkan oleh sungai, ada pertanyaan tambahan: berapa jumlah ideal jembatan penghubung antar kawasan, kapan jembatan-jembatan itu paling tepat dibangun (yang harus memiliki dasar kajian yang kuat). Pada kasus terakhir ini, masterplan transportasi perkotaan yang disusun dengan serius semestinya sudah memuat analisis kebutuhan infrastruktur penyeberangan berdasarkan proyeksi pertumbuhan pergerakan, distribusi kawasan permukiman, dan horizon waktu pembangunan yang realistis.
