Oleh: Mursyid Hidayat, S.Sos, M.H.*
DEMOKRASI pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memperoleh suara terbanyak. Demokrasi hidup dari kepercayaan. Kepercayaan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama, bahwa setiap proses berlangsung adil, dan bahwa informasi yang menjadi dasar pilihan warga dapat dipercaya. Ketika kepercayaan tumbuh, demokrasi memperoleh legitimasi. Sebaliknya, ketika kepercayaan terkikis, demokrasi kehilangan salah satu fondasi terpentingnya.
Karena itu, pemilu tidak semata-mata dimaknai sebagai rangkaian tahapan yang berujung pada pemungutan suara. Pemilu adalah proses menjaga kepercayaan publik sejak informasi pertama diterima masyarakat hingga hasil akhirnya diumumkan. Dalam kerangka itulah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan mandat kepada Bawaslu untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Amanat tersebut bukan sekadar memastikan kepatuhan terhadap prosedur, melainkan menjaga integritas proses demokrasi secara keseluruhan.
Kini, tantangan menjaga kepercayaan itu memasuki babak baru. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi. Ruang publik tidak lagi didominasi media konvensional, tetapi bergeser ke platform digital yang bergerak tanpa batas ruang dan waktu. Di ruang inilah opini publik terbentuk dengan sangat cepat, sering kali bahkan lebih cepat daripada kemampuan melakukan verifikasi.
Salah satu perubahan paling signifikan adalah hadirnya Artificial Intelligence (AI). Kemajuan teknologi ini membawa manfaat yang luar biasa bagi berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pelayanan publik, kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan. AI membantu manusia mengolah data dalam jumlah besar, mempercepat analisis, dan meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan. Dalam penyelenggaraan pemilu pun, perkembangan teknologi berpotensi mendukung peningkatan kualitas layanan informasi dan efektivitas pengawasan.
Untuk itu, memosisikan AI sebagai ancaman demokrasi merupakan pandangan yang terlalu sederhana. Sejarah menunjukkan bahwa setiap inovasi selalu menghadirkan peluang sekaligus risiko. Penentunya bukan teknologinya, melainkan bagaimana manusia menggunakannya. Ancaman terbesar terhadap demokrasi bukanlah Artificial Intelligence, melainkan penyalahgunaan AI yang mengikis kepercayaan publik terhadap informasi.
Risiko tersebut semakin nyata melalui perkembangan generative AI yang mampu menghasilkan teks, gambar, suara, bahkan video yang sangat menyerupai kenyataan. Melalui teknologi deepfake, seseorang dapat dibuat seolah-olah mengucapkan pernyataan yang tidak pernah disampaikan atau melakukan tindakan yang tidak pernah terjadi. Dalam hitungan menit, konten seperti itu dapat diproduksi dan menyebar kepada jutaan pengguna media sosial.
Persoalannya tidak berhenti pada kemampuan teknologi menciptakan konten palsu. Tantangan sesungguhnya terletak pada kecepatan penyebaran informasi yang sering kali melampaui proses klarifikasi. Ketika sebuah video hasil rekayasa telah membentuk persepsi publik, penjelasan yang datang belakangan tidak selalu mampu memulihkan kepercayaan. Dalam demokrasi, persepsi yang terbentuk lebih dahulu sering kali memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan klarifikasi yang datang kemudian.
Fenomena ini merupakan bagian dari apa yang dikenal sebagai information disorder, yakni kondisi ketika ruang informasi dipenuhi oleh misinformation, disinformation, dan malinformation. Ketiganya memiliki karakter yang berbeda, tetapi sama-sama berpotensi mengganggu kualitas demokrasi. Informasi yang keliru dapat menyebar tanpa disengaja, informasi palsu dapat diproduksi secara sengaja untuk menyesatkan, sementara informasi yang benar pun dapat dimanfaatkan di luar konteksnya untuk membangun persepsi tertentu. Akibatnya, masyarakat tidak lagi menghadapi kelangkaan informasi, melainkan kesulitan membedakan mana yang dapat dipercaya.
Dalam konteks inilah pengawasan pemilu memasuki dimensi baru. Pengawasan tidak lagi hanya berkaitan dengan tahapan yang berlangsung di ruang fisik, tetapi juga harus mampu membaca dinamika ruang digital yang membentuk opini publik. Pengawasan bukan semata-mata menjaga kepatuhan terhadap aturan, melainkan ikut menjaga kualitas informasi yang menjadi dasar pilihan warga negara.
