Oleh: Maria Goreti, S.Sos.,M.Si.*
IBU Kota Nusantara (IKN) seperti kepingan puzzle yang menghilang dari gambar besar pembangunan Indonesia dalam pidato kebangsaan pada 14 Agustus lalu. Sebagai identitas baru dan sebuah simbol besar masa depan Indonesia, hilangnya kepingan puzzle ini tentu mengundang pertanyaan dari publik.
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Pertama, IKN sebelumnya ditempatkan sebagai salah satu keping terpenting dalam visi keberlanjutan yang digagas Presiden Prabowo. Ketika mencalonkan diri sebagai presiden, ia menjadikan memposisikan IKN sebagai bagian penting dari narasi politiknya. Ia bahkan menyatakan pembangunan IKN akan dilanjutkan dan harus dipercepat.
Kedua, IKN bukan proyek biasa. Sebelumnya, Presiden ketujuh, Joko Widodo mengatakan jika pembangunan IKN menjadi proyek terbesar di dunia yang sedang dikerjakan kala itu. IKN bahkan dirancang bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan, melainkan membangun pusat pertumbuhan baru dan mengubah orientasi pembangunan Indonesia.
Ketiga, proyek ini menyedot APBN yang besar. Pada era pemerintahan Joko Widodo IKN telah menyedot APBN sekitar Rp89 triliun. Kepemimpinan berganti, dan Presiden Prabowo menyetujui anggaran pembangunan IKN sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029. Dan itu dilakukan dengan target Nusantara menjadi ibu kota politik pada 2028. Lalu, mengapa proyek ini justru semakin samar bahkan hilang dalam pidato kenegaraan?
Bukan Soal Kata
Dalam pidato kenegaraan, saya hadir dan mencatat bahwa IKN hanya muncul sekali, itu pun dalam konteks beroperasinya SMA Taruna Nusantara. Tentu, ukuran pentingnya sebuah agenda negara tidak bisa hanya dilihat dari berapa kali sebuah kata disebut dalam pidato.
Pemerintahan dapat bekerja tanpa selalu mengulang nama sebuah proyek. Namun, untuk IKN, persoalannya berbeda. IKN tidak boleh hanya dilihat sekadar proyek infrastruktur. IKN adalah sebuah keputusan politik untuk mengubah pusat pemerintahan Indonesia. Karena itu, publik berhak mendapatkan jawaban yang lebih besar daripada sekadar narasi “pembangunan dilanjutkan”. Dilanjutkan untuk apa? Menjadi apa? Bagaimana dampak ekonominya? Dan di mana posisi masyarakat adat Dayak yang mendiami tempat ini?
Lalu, ketika pemerintah berbicara tentang target pertumbuhan ekonomi 6 persen, di mana posisi IKN dalam strategi mencapai pertumbuhan tersebut? Apakah IKN akan menjadi pusat investasi? pusat ekonomi baru? pusat ekonomi hijau? pusat pendidikan dan teknologi? Atau sekadar pusat pemerintahan? Pertanyaan-pertanyaan wajar untuk diutarakan mengingat ukuran keberhasilan sebuah pembangunan tidak berhenti pada apakah bangunannya selesai. Ukuran yang lebih penting adalah apakah IKN mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, pusat inovasi, dan kesempatan yang adil bagi masyarakat di sekitarnya.
