Oleh: Rismunandar
*) Penulis adalah mahasiswa Program Doktor Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, IPB University.
----
KEBAKARAN hutan kembali menjadi berita pada 2026. Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat 107.465 hektare hutan dan lahan terbakar sepanjang Januari–Juni. Sebanyak 54 persen di antaranya berada di kawasan hutan. Memasuki Agustus, titik panas kembali meningkat di sejumlah wilayah sehingga operasi pemadaman diperkuat.
Kita mengenal pola penanganannya. Manggala Agni bergerak, tim gabungan turun, water bombing dilakukan jika diperlukan, kemudian penegakan hukum dilakukan untuk mencari pihak yang bertanggung jawab. Negara sebenarnya tidak kekurangan pengalaman menghadapi kebakaran.
Hal yang mengusik saya justru terjadi ketika DPR tengah memproses perubahan keempat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hasil harmonisasi rancangan undang-undang (RUU) tersebut disetujui Badan Legislasi DPR pada 20 Juli 2026 dan kini bergerak menuju pembahasan bersama pemerintah.
Dua momentum tersebut seharusnya bertemu.
Saya membaca draf hasil harmonisasi RUU Kehutanan dengan satu pertanyaan: setelah lebih dari seperempat abad, apakah cara hukum kehutanan kita menghadapi kebakaran juga diperbarui?
Jawabannya belum meyakinkan.
