Oleh: Dr. Rondang Herlina, S.H.,MH.,CPM.,CPC.*
HUBUNGAN sepasang kekasih tentunya berharap berlanjut ke jenjang pernikahan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan sebagai suami istri dan memenuhi syarat umur untuk menikah. Merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 1, dinyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
Seyogianya, ikatan perkawinan didasarkan atas nama cinta kasih, baik secara psikologis maupun biologis, serta terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomis demi kelangsungan perjalanan hidup manusia dan tidak mengharapkan adanya perceraian. Dengan demikian, sedapat mungkin ikatan perkawinan yang sah tidak berakhir dengan perceraian.
Meski perceraian dalam agama Islam tidak dilarang, tetapi tidak diizinkan terjadinya perceraian. Ketika upaya mempertahankan rumah tangga sudah dijalankan, tetapi masih menemukan jalan buntu, perceraian dianggap sebagai jalan terakhir.
Perceraian diartikan sebagai putusnya suatu ikatan perkawinan dan prosesnya secara hukum harus diajukan ke Pengadilan Agama (muslim) dan Pengadilan Negeri (nonmuslim) setelah upaya mendamaikan atau memediasi tidak berhasil, baik itu cerai gugat maupun cerai talak, dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang.
Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 39 ayat (1), perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil. Ayat (2) menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
Dari pasal tersebut, perceraian bukan semata-mata memutuskan tali perkawinan, tetapi ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri pascaperceraian, baik yang belum mempunyai anak maupun yang sudah memiliki anak.
Kenyataan yang terjadi, di masyarakat masih sering terjadi perceraian tanpa proses pengadilan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perceraian, proses yang rumit, biaya perkara mahal, faktor sosial budaya, bahkan kurangnya kesadaran bahwa dokumen hukum sangat penting bagi kedua pihak.
Namun, calon pasangan suami istri terkadang memang sering diedukasi tentang perkawinan. Sebaliknya, edukasi perceraian jarang mendapat perhatian sehingga kita menemukan pasangan berpisah, tetapi tanpa melalui proses di pengadilan.
Jika ini terjadi, pasangan suami istri yang berpisah secara hukum negara tetap sah sebagai suami istri karena belum ada putusan cerai secara resmi. Artinya, mereka tidak memiliki Akta Cerai yang diterbitkan oleh pengadilan.
