
Oleh: Dr. Hayet, S.E., M.E.I.*
SETIAP kali asap datang, kita seperti mengulang ritual yang sama. Titik api dihitung, kualitas udara dipantau, masyarakat diminta berhati-hati, pemadaman dilakukan, dan berbagai pihak mulai mencari penyebab. Ketika hujan turun dan langit kembali jernih, perhatian pun perlahan menghilang. Sampai asap datang lagi. Karena itu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seharusnya tidak lagi dipandang semata sebagai bencana musiman. Ia adalah cermin dari cara kita membangun: bagaimana tanah dimanfaatkan, investasi diarahkan, regulasi ditegakkan, masyarakat dilibatkan, dan lingkungan ditempatkan dalam kalkulasi ekonomi.
Ada ironi dalam paradigma pembangunan kita. Kita terbiasa dengan logika ASAP—as soon as possible. Investasi harus segera terealisasi, produksi harus meningkat, lahan harus produktif, pertumbuhan harus dipercepat. Namun, ketika dampak ekologis muncul, pemulihannya justru membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kita mengejar keuntungan “as soon as possible”, tetapi memperbaiki kerusakan “as long as necessary”. Di sinilah persoalannya.
Ketika Pertumbuhan Tidak Identik dengan Maslahah
Ekonomi konvensional mengenal negative externalities: biaya yang lahir dari suatu aktivitas ekonomi tetapi tidak sepenuhnya ditanggung pelaku aktivitas tersebut. Dalam kasus kerusakan lingkungan, keuntungan dapat bersifat privat, sedangkan sebagian kerugiannya berubah menjadi beban publik. Ketika lahan terbakar, misalnya, kerugiannya tidak berhenti pada hektare yang hangus.
Ada biaya kesehatan, terganggunya pendidikan, menurunnya produktivitas, hambatan transportasi dan aktivitas ekonomi, kerusakan ekosistem, serta hilangnya potensi ekonomi pada masa depan. Dengan demikian, pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa nilai ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan lahan, melainkan siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang akhirnya menanggung biayanya?
Pertanyaan ini membawa kita kepada konsep maslahah dalam ekonomi Islam. Maslahah tidak menolak keuntungan. Islam juga tidak menolak perdagangan, investasi, kepemilikan, ataupun pertumbuhan ekonomi. Tetapi manfaat ekonomi tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Sesuatu dapat menguntungkan secara finansial, tetapi belum tentu menghadirkan kemaslahatan secara sosial.
Maqashid sebagai Kritik Pembangunan
Di sinilah maqashid syariah memperoleh relevansi yang lebih luas. Maqashid tidak semestinya berhenti menjadi konsep normatif dalam buku ekonomi Islam. Ia dapat menjadi kerangka kritis untuk mengevaluasi kualitas pembangunan. Perlindungan kehidupan (hifz al-nafs) menuntut pembangunan yang tidak mengorbankan kesehatan masyarakat. Perlindungan harta (hifz al-mal) menuntut aktivitas ekonomi yang tidak menghancurkan sumber penghidupan orang lain. Perlindungan generasi (hifz al-nasl) mengingatkan bahwa sumber daya alam bukan hanya milik mereka yang hidup hari ini.
Bahkan hifz al-'aql, perlindungan akal, memiliki relevansi ketika pencemaran udara mengganggu proses pendidikan dan kualitas kehidupan manusia. Dengan perspektif tersebut, karhutla bukan sekadar persoalan api. Ia adalah persoalan maqashid pembangunan. Jika pertumbuhan diperoleh dengan menciptakan ancaman terhadap kesehatan, merusak ekosistem, dan memindahkan biaya kepada masyarakat, kita perlu berani mempertanyakan kualitas pertumbuhan tersebut. Bukan berarti aktivitas ekonomi harus dihentikan. Yang harus dikoreksi adalah anggapan bahwa setiap peningkatan produksi dan investasi selalu identik dengan kemajuan.



