
Oleh: Inosensius Enryco Mokos*
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan HUT Partai Amanat Nasional (PAN) ke-28 memicu diskursus publik yang hangat ketika beliau mengkritik para pakar yang gemar menyoroti program-program pemerintahannya. Dengan diksi yang tergolong lugas dan provokatif, Presiden menyebut bahwa kebiasaan kritik yang berlebihan justru dapat membuat para pakar tersebut "menjadi goblok" karena menutup mata terhadap niat baik pembangunan.
Pernyataan ini membuka ruang perdebatan mengenai batas antara sentimen politik dan komunikasi kepemimpinan. Di tengah dinamika pembangunan nasional yang ambisius, muncul satu pertanyaan mendasar sejauh mana penggunaan retorika keras terhadap pengkritik mencerminkan efektivitas komunikasi politik kepemimpinan, dan mengapa kritik berbasis data terhadap program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes), dan Sekolah Garuda justru vital bagi keberlanjutan demokrasi serta efisiensi anggaran negara?
Retorika Aristoteles dan Anatomi Kebijakan yang Dikritik
Dalam teori klasik Aristoteles, efektivitas persuasif dari sebuah pidato publik ditopang oleh tiga pilar utama: Ethos (kredibilitas dan karakter pembicara), Pathos (imbauan emosional kepada audiens), dan Logos (argumen logis dan bukti empiris). Apabila pidato Presiden Prabowo dianalisis menggunakan pisau bedah ini, tampak ketidakseimbangan ketiganya yang berpotensi melemahkan kualitas dialektika publik.
Dari dimensi Pathos, penggunaan diksi tajam seperti "goblok" merupakan instrumen emosional yang sangat efektif untuk membangun narasi populisme. Narasi ini membenturkan antara kekuasaan eksekutif yang diklaim berjuang langsung demi rakyat dengan para teknokrat di "menara gading" akademis. Pendekatan ini berhasil membakar semangat basis pendukung politik dan menyederhanakan isu kebijakan yang kompleks menjadi sekadar pertarungan antara niat baik versus skeptisisme.
Namun, pilar Pathos yang dominan ini mengorbankan pilar Logos dan Ethos. Dari sudut pandang Logos, menyimpulkan bahwa pengkritik menjadi "tidak bijak" hanya karena terus-menerus mengkritik merupakan fallacy ad hominem, menyerang subjek pengkritik alih-alih merobohkan substansi argumennya dengan data pembanding. Dampaknya pada Ethos kepemimpinan adalah potensi tergerusnya kewibawaan institusional, sebab seorang kepala negara idealnya merespons kritik teknokratis dengan data tandingan yang terukur, bukan kekesalan retoris.
Skeptisisme para pakar terhadap program-program prioritas pemerintah sebenarnya berdiri di atas landasan empiris yang kokoh. Contoh utamanya pada beberapa program fundamental Pemerintahan Presiden Prabowo. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, para ahli ekonomi dan fiskal menyoroti potensi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat masif, dari kisaran Rp71 triliun pada tahap awal rencana melambung ke Rp 200 triliun lebih pertahun hingga berisiko melambung melampaui Rp 400 triliun per tahun saat beroperasi penuh.
Titik kritis dari kebijakan ini terletak pada ancaman fiscal crowding-out terhadap alokasi anggaran kesehatan umum dan pendidikan, serta kompleksitas logistik rantai pasok nasional dalam mendistribusikan bahan pangan segar ke puluhan ribu titik tanpa memicu lonjakan inflasi pangan lokal.
Belum lagi jika kita bicara tentang gurita korupsi yang baru-baru terjadi dalam program MBG ini yang mana sangat melukai kepercayaan masyarakat terhadap keberhasilan program ini. Ditambah lagi keracunan makanan yang terjadi pada anak-anak yang menyantap MBG yang hampir setiap hari muncul pemberitahuan ke publik membuat masyarakat semakin mempertanyakan fungsi utama dari program MBG ini.



