
Oleh: Bobby Ciputra*
JIKA hampir semua kekuatan politik masuk ke dalam kekuasaan, siapa yang masih berdiri di luar untuk mengawasi kekuasaan? Pertanyaan itu menjadi penting setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar pada awal Oktober 2026.
Permukaannya terlihat seperti penataan biasa. Tetapi di baliknya ada pola politik yang lebih dalam. Prabowo tampak sedang memindahkan, merangkul, dan mengintegrasikan. Ini bukan sekadar reshuffle. Ini arsitektur kekuasaan.
Menang Tanpa Harus Bertempur
Awal Oktober 2026 mengubah peta politik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto merombak beberapa posisi strategis dalam Kabinet Merah Putih. Jenderal Listyo Sigit Prabowo dikenal dekat dengan Jokowi. Kedekatan itu terbangun sejak 2011. Kini ia digeser dari jabatan Kapolri setelah 5 tahun 8 bulan menjabat.
Pratikno juga terkena gelombang reshuffle. Ia mantan Mensesneg dua periode di era Jokowi. Kemudian ia menjadi Menko PMK di kabinet Prabowo.
Kedekatan Pratikno dengan Jokowi bahkan dimulai sejak menjadi anggota Tim Tiga atau tim transisi yang bertugas memfinalisasi arsitektur kabinet dan lembaga kepresidenan setelah Jokowi menang dalam Pilpres 2014.
Namun, Listyo dan Pratikno tidak diminta meninggalkan pusat kekuasaan. Mereka justru kembali dilantik di Istana, Listyo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Bahkan pada hari yang sama, ia menerima Bintang Mahaputera Adipurna dan Pratikno dilantik menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Kita memang tidak mengetahui motif pribadi Presiden. Tapi kita dapat membaca pola dari keputusan yang terlihat. Prabowo tampaknya lebih suka melakukan realokasi kekuasaan daripada eliminasi kekuasaan. Pola tersebut cukup menarik untuk dianalisis. Ketika seorang elite terlalu kuat pada satu posisi, kekuasaannya dapat dipindahkan, ia tidak harus dihancurkan. Dengan begitu, konsentrasi kekuasaan dapat berubah tanpa menciptakan musuh baru.



