Oleh: Adimas Nuur Syaifullah, S.Sos*
CAPAIAN Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas sebesar 72,08 pada 2025 menjadi kabar baik sekaligus momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan daerah. Prestasi ini patut diapresiasi. Namun, di balik angka yang membanggakan tersebut, ada pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: sejauh mana kemajuan pembangunan manusia benar-benar membuka peluang masa depan bagi generasi muda Sambas?
Bagi daerah perbatasan seperti Sambas, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari peningkatan indikator statistik. Pembangunan juga harus tercermin dalam terbukanya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, tumbuhnya wirausaha muda, serta hadirnya kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang tanpa harus meninggalkan kampung halamannya.
Penilaian capaian IPM yang tinggi harus menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang lebih konkret, khususnya dalam menjawab kebutuhan generasi muda.
IPM yang tinggi tentu membanggakan. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah apakah anak muda benar-benar merasakan dampaknya. Setelah lulus, apakah mereka mendapatkan pekerjaan yang layak? Apakah mereka memiliki ruang untuk membangun usaha dan masa depan di Sambas?
Jangan Berhenti pada Angka
IPM merupakan salah satu indikator penting untuk melihat kualitas pembangunan manusia. Namun, angka tersebut tidak dengan sendirinya menggambarkan seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk tantangan anak muda dalam memperoleh pekerjaan, membangun usaha, dan meningkatkan kesejahteraan.
Karena itu, capaian IPM Sambas perlu dibaca sebagai modal awal untuk melangkah lebih jauh, bukan alasan untuk merasa bahwa pekerjaan pembangunan telah selesai. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup harus berjalan beriringan dengan penciptaan peluang ekonomi. Sebab, pendidikan yang semakin baik idealnya membuka akses terhadap pekerjaan yang lebih layak. Begitu pula peningkatan keterampilan harus memberi kesempatan bagi anak muda untuk menghasilkan pendapatan dan membangun kemandirian ekonomi.
Pemerintah daerah perlu menggeser orientasi kebijakan kepemudaan dari kegiatan yang sebatas seremonial menuju program yang memiliki sasaran jelas, berkelanjutan, dan dapat diukur hasilnya. Seminar, pelatihan, dan kegiatan motivasi tetap dibutuhkan. Namun, manfaatnya akan lebih besar apabila diikuti pendampingan, akses permodalan, kesempatan magang, pembukaan jaringan pemasaran, hingga penempatan kerja.
“Anak muda tidak cukup diberi seminar dan pelatihan sesaat. Mereka membutuhkan akses terhadap pekerjaan, modal, pasar, teknologi, dan jejaring.” Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan kepemudaan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah kegiatan. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan anak muda dan menghasilkan perubahan nyata.
