Oleh: Dr. Ir. Said Basalim*
BULAN Agustus dan September 2026 wilayah kita mengalami krisis, dan kita melihat pemimpin kita memegang pipa penyemprot air ke api di hutan yang terbakar, sedangkan di kota mereka membagi air galon dan mencari serta memeriksa sumber air baku baru. Tapi dalam bulan September itu juga, Pengadilan Negeri Pontianak menerima dua gugatan sekaligus. Yang pertama, seorang warga mengirim Citizen Lawsuit ke perusahaan air minum daerah karena air yang ia bayar tiap bulan justru terasa asin. Setelah itu, tim Hukum Nafas Kalimantan Barat mendaftarkan gugatan perwakilan kelompok atas kebakaran hutan dan lahan.
Disini mungkin ada yang melihatnya sebagai ironi dan menjadi perception gap (kesenjangan persepsi), mengapa pemerintah pusat yang sudah melakukan intervensi dan pemerintah daerah yang sudah turun ke lapangan tetap digugat.
Ujian Terjadwal
Respons pemerintah saat kejadian harus diakui dan diapresiasi. Kedatangan RI 1, penambahan water bombing, penguatan personel. Juga tenaga pemadaman yang dikerahkan, bantuan air bersih disalurkan, posko darurat berdiri. Gubernur dan walikota serta bupati turun langsung ke lapangan.
Tapi sebagian masyarakat tetap kecewa dan dilakukan class action dan citizen law suit. Bukan karena tidak mengetahui kerja keras pemimpin wilayahnya, tapi persoalannya ada pada ‘timing’. Seluruh energi keluar setelah api menyala di hampir seluruh kawasan hutan-rawan-kebakaran dan air yang keluar dari kran sudah asin serta sendok-sendok berkarat. Ibarat mahasiswa yang sibuk di malam menjelang ujian semester. Padahal kemarau, El Niño, air surut, potensi intrusi air asin dan musim asap sudah diketahui, lengkap dengan kisi-kisinya. Dan yang juga penting, intervensi-program dari Pemerintah Pusat dan aksi Pemerintah Provinsi dirasakan belum maksimal, yang kurang sebanding dengan dampak dari bencara yang terjadi.
Simulation Program
Meski pimpinan wilayah kita memiliki Command Center dengan teknologi IT yang dapat dengan mudah memantau titik api, namun tak ada simulasi sebelumnya yang menunjukkan tingkat keparahan dari dampak El Nino panjang, atau dikenal dengan El Nino monster (Monastersky, 2016) di wilayah kita. Meskipun info mengenai fenomena ini sudah dirilis oleh BMKG bulan Juni 2026 (BMKG, 2026) yang menyebutkan sebagai salah satu fenomena yang terkuat dalam 75 tahun terakhir, dengan kenaikan suhu laut yang dapat melampaui rekor historis dan diperkirakan akan meningkatkan suhu global sekaligus memicu cuaca ekstrem seperti kekeringan, banjir, gelombang panas, dan kebakaran hutan di berbagai belahan dunia. Padahal pengetahuan tentang skala dan intensitas bencana berkorelasi sangat erat terhadap rencana dan aksi penanganannya.
Krisis biasa, terlebih krisis ekstrim memerlukan pemodelan atau program simulasi untuk memvisualkan tahapan krisis yang ditimbulkan, skala serta dampaknya sebelum bencana tersebut terjadi, sebagai dasar menyusun langkah pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi. Di sini tampak perbedaan nyata antara aplikasi-teknologi-informasi dengan program simulasi.
Aplikasi yang banyak di perkenalkan oleh OPD-OPD berupa pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah aktivitas kita dalam banyak hal tidak dapat digunakan untuk mensimulasikan krisis. Aplikasi atau dashboard adalah alat visualisasi; ia menampilkan keadaan, seperti peta sebaran banjir, titik api atau grafik salinitas (Xu et al., 2024; Yan et al., 2023; Yazawa, 2025). Aplikasi ini sangat berguna dalam memberi visualisasi data kejadian, tetapi bersifat pasif (Tomaszewski, 2020).
