PONTIANAK POST - Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi A DPRD Kapuas Hulu baru-baru ini melakukan kunjungan untuk beraudiensi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengawal program revitalisasi sekolah. Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPRD Kapuas Hulu dan Dinas Pendidikan diterima langsung oleh Yoto Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal.
Topan Ali Akbar Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu menyampaikan, pengawalan program tersebut untuk memastikan kegiatan revitalisasi bisa berjalan tepat sasaran menyasar sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Koordinasi dengan Dinas Pendidikan telah kami lakukan untuk memastikan sekolah-sekolah yang menjadi prioritas benar-benar memperoleh perhatian sesuai kondisi sarana dan prasarananya," katanya, Minggu (18/10).
Baca Juga: Bupati Kapuas Hulu Ingatkan 111 Kades Soal Anggaran Desa: Jangan Jalankan Kegiatan di Luar APBDes
Ali mengatakan, sebanyak 36 Sekolah Dasar dan Menengah di Kapuas Hulu yang diusulkan kepada Kemendikdasmen.
"Kami mengharapkan sekolah yang usianya sudah cukup lama dapat menjadi prioritas agar program ini, sehingga sebelum kegiatan ini digulirkan maka perlu data yang akurat dari pemerintah daerah, " ujarnya.
Lanjut Ali, dari dinas pihaknya sudah komunikasikan, dan sejauh ini sudah inventarisasikan kebutuhan serta sinkronisasi data antara usulan sekolah, termasuk kondisi riil di lapangan.
Ia menambahkan, Komisi A DPRD Kapuas Hulu secara berkala melakukan kunjungan ke sejumlah SD dan SMP untuk memantau langsung kondisi pendidikan, mulai dari proses belajar mengajar hingga ketersediaan fasilitas dan tenaga pendidik
"Hasil pemantauan itu jadi dasar bagi kami juga untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan mengawal usulan revitalisasi agar masuk dalam perencanaan serta penganggaran," ujarnya.
"Kita berharap kepada operator sekolah dan Kepala sekolah yang bangunannya saat ini rusak sedang dan rusak berat untuk segera melengkapi syarat-syarat yang dimnta di aplikasi yang disiapkan oleh Kementrian DIkdasmen, karena daerah saat ini betul-betul mengalami keterbatasan anggaran Sehingga kita Diharapkan untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, " pungkasnya. (fik)
