alexametrics
33.9 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

Penghapusan Tenaga Honorer sebagai Pelaksanaan Undang-Undang

Oleh: Devina Puspita Sari, S.H., M.H.

Menpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, telah mengeluarkan surat tertanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Surat tersebut berisikan perintah bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan kementerian/ lembaga baik pada instansi pusat maupun pada instansi daerah untuk segera melaksanakan amanat UU ASN (Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) jo. PP Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP No. 49 tahun 2018 selanjutnya disebut PP Manajemen PPPK).

Adapun amanat dimaksud mengenai penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang dengan tegas disebutkan dalam UU ASN terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK. Untuk itu PP Manajemen PPPK dalam Pasal 96 ayat (1) melarang PPK melakukan rekrutmen dan mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Larangan ini disertai pula dengan sanksi bagi PPK yang tetap melakukan pengangkatan pegawai non-PNS/ non-PPPK tersebut.

Lalu, bagaimana dengan status kepegawaian pegawai non-PNS atau biasa dikenal dengan tenaga honorer? Pemerintah melalui PP Manajemen PPPK telah memberikan kesempatan untuk tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun bagi mereka tenaga honorer yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/ badan layanan umum daerah, Lembaga Penyiaran Publik dan perguruan tinggi baru berdasarkan PP No. 10 Tahun 2016.

Baca Juga :  Ratusan Karyawan Outsourcing Geruduk Kantor DPRD

Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, pemerintah telah mengupayakan pembukaan lowongan atau perekrutan tenaga PPPK bagi tenaga honorer. Dikutip dari pontianakpost.jawapos.com, di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri sudah diupayakan pembukaan rekrutmen PPPK sebanyak 372 formasi non guru dan 1.000 formasi guru pada tahun 2022 serta pengangkatan 48 tenaga kontrak sebagai PPPK di tahun 2020.

Tanggal 28 November 2023 menjadi tanggal jatuh tempo bagi tenaga honorer untuk melaksanakan tugas di instansi pemerintah sejak pemberlakuan PP Manajemen PPPK. Melalui surat Menpan RB tanggal 31 Mei 2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Menpan RB memerintahkan para PPK untuk segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK serta melarang perekrutan pegawai non-ASN di instansi masing-masing. Bagi pegawai non-ASN yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS atau PPPK, sedangkan bagi pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan pegawai non-ASN yang tidak lulus seleksi CPNS/ PPPK agar PPK segera menyusun langkah strategis penyelesaian bagi mereka.

Wujud ketegasan pemerintah tersebut juga membawa pada pilihan/ dampak adanya pegawai non-ASN yang tidak terjaring dalam seleksi calon PNS/ PPPK serta tidak tersedianya tenaga pengamanan, tenaga kebersihan, dan tenaga pengemudi. Pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut, untuk itu Menpan RB memerintahkan PPK segera menyusun langkah strategis penyelesaian bagi mereka yang tidak lulus seleksi calon ASN. Sedangkan pengisian pelaksana tugas pengamanan, kebersihan, dan pengemudi dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga (swasta).

Baca Juga :  Komisi C Panggil Empat Kepala Dinas Bahas Rencana Kerja dan Tenaga Honorer

Pemberlakuan atau ditekennya surat Menpan RB tersebut merupakan wujud upaya pemerintah dalam menjalankan UU ASN dan PP Manajemen PPPK. Terlihat jelas ketegasan pemerintah dalam melakukan penataan sumber daya manusia yang bekerja pada instansi pemerintah. Bahwasanya pelaksanaan pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu harus dilakukan oleh pegawai ASN yang memiliki profesi dan Manajemen ASN berdasarkan pada sistem merit  – sistem yang melakukan perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon (pelaksana jabatan) dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan sistem merit ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah karena kebutuhan formasi diisi oleh pegawai yang sesuai dengan kualifikasi formasi tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah.**

Penulis adalah peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Angkatan XXIII oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) Lembaga Administrasi Negara, CPNS Asisten Ahli/ Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Oleh: Devina Puspita Sari, S.H., M.H.

Menpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, telah mengeluarkan surat tertanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Surat tersebut berisikan perintah bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan kementerian/ lembaga baik pada instansi pusat maupun pada instansi daerah untuk segera melaksanakan amanat UU ASN (Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) jo. PP Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP No. 49 tahun 2018 selanjutnya disebut PP Manajemen PPPK).

Adapun amanat dimaksud mengenai penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang dengan tegas disebutkan dalam UU ASN terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK. Untuk itu PP Manajemen PPPK dalam Pasal 96 ayat (1) melarang PPK melakukan rekrutmen dan mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Larangan ini disertai pula dengan sanksi bagi PPK yang tetap melakukan pengangkatan pegawai non-PNS/ non-PPPK tersebut.

Lalu, bagaimana dengan status kepegawaian pegawai non-PNS atau biasa dikenal dengan tenaga honorer? Pemerintah melalui PP Manajemen PPPK telah memberikan kesempatan untuk tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun bagi mereka tenaga honorer yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/ badan layanan umum daerah, Lembaga Penyiaran Publik dan perguruan tinggi baru berdasarkan PP No. 10 Tahun 2016.

Baca Juga :  Ramadhan dan Pintu Taubat

Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, pemerintah telah mengupayakan pembukaan lowongan atau perekrutan tenaga PPPK bagi tenaga honorer. Dikutip dari pontianakpost.jawapos.com, di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri sudah diupayakan pembukaan rekrutmen PPPK sebanyak 372 formasi non guru dan 1.000 formasi guru pada tahun 2022 serta pengangkatan 48 tenaga kontrak sebagai PPPK di tahun 2020.

Tanggal 28 November 2023 menjadi tanggal jatuh tempo bagi tenaga honorer untuk melaksanakan tugas di instansi pemerintah sejak pemberlakuan PP Manajemen PPPK. Melalui surat Menpan RB tanggal 31 Mei 2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Menpan RB memerintahkan para PPK untuk segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK serta melarang perekrutan pegawai non-ASN di instansi masing-masing. Bagi pegawai non-ASN yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS atau PPPK, sedangkan bagi pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan pegawai non-ASN yang tidak lulus seleksi CPNS/ PPPK agar PPK segera menyusun langkah strategis penyelesaian bagi mereka.

Wujud ketegasan pemerintah tersebut juga membawa pada pilihan/ dampak adanya pegawai non-ASN yang tidak terjaring dalam seleksi calon PNS/ PPPK serta tidak tersedianya tenaga pengamanan, tenaga kebersihan, dan tenaga pengemudi. Pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut, untuk itu Menpan RB memerintahkan PPK segera menyusun langkah strategis penyelesaian bagi mereka yang tidak lulus seleksi calon ASN. Sedangkan pengisian pelaksana tugas pengamanan, kebersihan, dan pengemudi dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga (swasta).

Baca Juga :  Ke Depan, Daerah Hanya Rasakan Dampaknya

Pemberlakuan atau ditekennya surat Menpan RB tersebut merupakan wujud upaya pemerintah dalam menjalankan UU ASN dan PP Manajemen PPPK. Terlihat jelas ketegasan pemerintah dalam melakukan penataan sumber daya manusia yang bekerja pada instansi pemerintah. Bahwasanya pelaksanaan pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu harus dilakukan oleh pegawai ASN yang memiliki profesi dan Manajemen ASN berdasarkan pada sistem merit  – sistem yang melakukan perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon (pelaksana jabatan) dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan sistem merit ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah karena kebutuhan formasi diisi oleh pegawai yang sesuai dengan kualifikasi formasi tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah.**

Penulis adalah peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Angkatan XXIII oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) Lembaga Administrasi Negara, CPNS Asisten Ahli/ Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Most Read

Artikel Terbaru

/