alexametrics
26.7 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

HUT 64: Akumulasi Keberlanjutan Pembangunan Kalbar

Oleh: DR Erdi

KETIKA ditanya oleh wartawan terkait apa saja hal-hal yang masih sangat perlu dibenahi oleh Pemprov Kalbar di usianya yang ke 64 tahun ini, maka secara spontan saya menjawab minimal lima urusan wajib terkait layanan dasar dan dua urusan pilihan. Tujuh urusan ini dalam rangka membuat keberhasilan pembangunan bergerak maju secara akumulatif. Ketujuh urusan konkuren ini tentu tidak saja membutuhkan perhatian tetapi juga porsi anggaran yang lebih besar dalam duet pemerintahan Sutarmidji dan Ria Norsan agar Pemerintah Provinsi Kalbar hingga 2023 sukses landing dengan mulus dan berlanjut secara akumulatif.

Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke 64 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat teriring ucapan semoga pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan dapat mewujudkan visi pemerintahannya:  memberikan layanan publik yang semakin baik, mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan mengelola tata pemerintahan menuju open government. Saya yakin, tiga cakupan visi ini akan mampu menjadi bingkai kebijakan untuk mewujudkan sustainability pembangunan Kalbar secara akumulatif.

Pertama, secara parallel dengan pemerintah pusat memberikan layanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Komitmen ini membutuhkan kerjasama dengan seluruh kepala daerah se-Kalimantan Barat. Masalah yang perlu di sasar antara lain adalah menekan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA) serta tidak saja menekan tetapi juga menghentikan pertumbuhan stunting dan balita gizi buruk yang dalam kesehatan disebut berat badan rendah (BBR).

Beberapa kabupaten yang perlu mendapat prioritas layanan ini adalah Kayong Utara, Sekadau, Sintang, Kubu Raya dan Ketapang (RPJMD, 2020:46). Namun, kepupaten dan kota lainnya tidak boleh ditinggalkan. Layanan early monitoring system (EMS) di puskesmas, pustu dan pusdes yang pernah disediakan dan dioperasikan kementerian kesehatan secara integrity (terhubung) dalam layanan kesehatan tidak boleh terhenti dengan hadirnya program satu data. Layanan EMS ini mesti terhubung ke ponsel Bang Midji dan Wali Kota, Bupati serta Kepala Dinas Kesehatan se-Kalbar sehingga penanganan masalah kesehatan dasar masyarakat ini tuntas dan cepat.

Baca Juga :  Mempawah Catat 20 Kasus Baru Covid-19, 10 Guru Diperiksa

Kedua, menyisir percepatan pembangunan infrastruktur atau jalan provinsi untuk mewujudkan transformasi sektor industri pada daerah-daerah yang memiliki potensi menuju desa mandiri. Oleh karena itu, pemerintah provinsi Kalbar dapat mengalokasikan anggaran yang cukupuntuk perbaikan kualitas jalan provinsi di berbagai belahan ujung wilayah Kalbar yang nantinya berkorelasi dengan percepatan daerah mewujudkan desa mandiri.

Prioritas itu ada pada berbagai jalur se-Kalbar; di antaranyaSiduk – Sukadana – Teluk Batang dan Perawas di Kabupaten Kayong Utara; Jalur Rawak – Nanga Taman di Kabupaten Sekadau; Jalur Simpang Pak Mayam – Nahaya di Kabupaten Landak dan seterusnya. Sebanyak 71 ruas jalan provinsi Kalbar ini dipilih dan dipilah menjadi dua. Pertama, jalur yang langsung berkontribusi pada percepatan pembangunan daerah dibuat menjadi skala prioritas daerah yang diharapkan tuntas di tingkatkan hingga 2023. Kedua, jalur yang akan diserahkan ke pusat dengan sharing anggaran melalui APBN yang juga tuntas hingga 2023 sehingga secara total menjadi jalan provinsi mantap mencapai target 80 persen (RPJMD, 2020:240).

Ketiga, dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan, maka Pemda Provinsi Kalimantan Barat ke depan dapat fokus pada pengembangan komoditas unggulan daerah sebagaimana termuat dalam Perda No. 1 tahun 2017 yang mencakup industry pengolahan karet, industry pengolahan sawit, industry pengolahan kelapa, industry bauksit, industry pengolahan hasil laut dan perikanan, industry pengolahan kayu dan industry pengolahan tanaman pangan. Kesemua komoditas ini; target pencapaian Nilai Tukar Petani (NTP) minimal mencapai 104 persen.

Keempat, terus mengembangkan keterlibatan perusahaan dalam pemanfaatan dana sosial atau sering disebut CSR. Saya sangat mengapresiasi inovasi Gubernur Kalbar dengan membuat list kebutuhan desa dan menyerahkan list itu untuk digarap oleh perusahaan dengan dana CSR sehingga model seperti ini menjadi model nasional dalam rangka mengefektifkan implementasi CSR di Indonesia. Dengan model ini, Perda No 4 tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat tidak menjadi perda mandul karena terimplementasi dengan baik dan inovatif.

Kelima, menyisir klaim masyarakat terkait layanan publik yang kemudian ditindak-lanjuti dengan perbaikan sistem dan kualitas layanan sebagaimana telah dilakukan oleh pemerintahan Sutarmidji dan Ria Norsan saat ini. Pencapaian prestasi sebagai Pemerintahan Provinsi Terbaik dalam tata kelola layanan publik tahun 2020 di Indonesia yang diterima tahun 2020 lalu merupakan langkah awal untuk mewujudkan pelayanan public yang lebih baik.

Baca Juga :  Kebakaran Lahan Gambut di Sejumlah Titik Meluas

Keenam, melakukan kerjasama dengan PLN untuk mewujudkan desa terang atau terelektrifikasi sebesar 93 persen tahun 2023. Tahun 2018 (baseline) pemerintahan duet Sutarmidji dan Ria Norsan mendapatkan desa yang terlistriki di Kalbar sebesar 83persen dan berupaya menuju 93 persen tahun 2023. Dari sebanyak 2.031 desa; berarti desa yang telah terlistriki (baik oleh PLN maupun non-PLN tahun 2018 adalah 1.696 desa sehingga menyisakan sebanyak317 desa yang tidak berlistrik. Pada akhir 2023, desa berlinstrik diusahakan mencapai1.872 desa sehingga menyisakan sebanyak 159 desa saja. Desa-desa yang kiranya belum dapat terlistriki di akhir 2023 ini diharapkan sejak saat ini telah dapat dibantu oleh Provinsi Kalbar dengan cara lain; diantaranya memanfaatkan sumber daya lokal untuk energy baru terbarukan (EBT). Tidak hanya kerjasama dengan PLN; tetapi juga bisa dengan kemitraan perusahaan yang beroperasi di Kalbar melalui pengelolaan dana CSR.

Ketujuh, penanganan peredaran narkotika yang memanfaatkan “kelengahan” pengawasan pada kawasan perbatasan. Kalbar diidentifikasi sebagai pintu masuk untuk penyelundupan narkotika. Meskipun ini menjadi urusan BNN dan Kepolisian; saya berharap pada Gubernur Kalbar dapat memberikan dukungan untuk kinerja mereka. Penanganan narkoba ini tidak hanya dalam peredaran dalam masyarakat; tetapi juga memberikan support bagi tindakan mengamankan jalur-jalur tikus pemasokan narkoba ke Kalbar di kawasan perbatasan darat dan laut.

Demikian sumbangan pemikiran saya di usia Pemda Kalbar ke 64 ini. Mungkin tidak hanya tujuh bidang di atas yang perlu atensi pemerintah provinsi Kalbar. Kita percaya, Gubernur Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan akan saling bersinergi mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan dan melakukan hal yang terbaik bagi keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Barat.**

*Penulis, Akademisi FISIP Untan dan Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

 

 

Oleh: DR Erdi

KETIKA ditanya oleh wartawan terkait apa saja hal-hal yang masih sangat perlu dibenahi oleh Pemprov Kalbar di usianya yang ke 64 tahun ini, maka secara spontan saya menjawab minimal lima urusan wajib terkait layanan dasar dan dua urusan pilihan. Tujuh urusan ini dalam rangka membuat keberhasilan pembangunan bergerak maju secara akumulatif. Ketujuh urusan konkuren ini tentu tidak saja membutuhkan perhatian tetapi juga porsi anggaran yang lebih besar dalam duet pemerintahan Sutarmidji dan Ria Norsan agar Pemerintah Provinsi Kalbar hingga 2023 sukses landing dengan mulus dan berlanjut secara akumulatif.

Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke 64 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat teriring ucapan semoga pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan dapat mewujudkan visi pemerintahannya:  memberikan layanan publik yang semakin baik, mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan mengelola tata pemerintahan menuju open government. Saya yakin, tiga cakupan visi ini akan mampu menjadi bingkai kebijakan untuk mewujudkan sustainability pembangunan Kalbar secara akumulatif.

Pertama, secara parallel dengan pemerintah pusat memberikan layanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Komitmen ini membutuhkan kerjasama dengan seluruh kepala daerah se-Kalimantan Barat. Masalah yang perlu di sasar antara lain adalah menekan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA) serta tidak saja menekan tetapi juga menghentikan pertumbuhan stunting dan balita gizi buruk yang dalam kesehatan disebut berat badan rendah (BBR).

Beberapa kabupaten yang perlu mendapat prioritas layanan ini adalah Kayong Utara, Sekadau, Sintang, Kubu Raya dan Ketapang (RPJMD, 2020:46). Namun, kepupaten dan kota lainnya tidak boleh ditinggalkan. Layanan early monitoring system (EMS) di puskesmas, pustu dan pusdes yang pernah disediakan dan dioperasikan kementerian kesehatan secara integrity (terhubung) dalam layanan kesehatan tidak boleh terhenti dengan hadirnya program satu data. Layanan EMS ini mesti terhubung ke ponsel Bang Midji dan Wali Kota, Bupati serta Kepala Dinas Kesehatan se-Kalbar sehingga penanganan masalah kesehatan dasar masyarakat ini tuntas dan cepat.

Baca Juga :  Pastikan Harga Sesuai HET, Gelar Operasi Pasar LPG Subsidi

Kedua, menyisir percepatan pembangunan infrastruktur atau jalan provinsi untuk mewujudkan transformasi sektor industri pada daerah-daerah yang memiliki potensi menuju desa mandiri. Oleh karena itu, pemerintah provinsi Kalbar dapat mengalokasikan anggaran yang cukupuntuk perbaikan kualitas jalan provinsi di berbagai belahan ujung wilayah Kalbar yang nantinya berkorelasi dengan percepatan daerah mewujudkan desa mandiri.

Prioritas itu ada pada berbagai jalur se-Kalbar; di antaranyaSiduk – Sukadana – Teluk Batang dan Perawas di Kabupaten Kayong Utara; Jalur Rawak – Nanga Taman di Kabupaten Sekadau; Jalur Simpang Pak Mayam – Nahaya di Kabupaten Landak dan seterusnya. Sebanyak 71 ruas jalan provinsi Kalbar ini dipilih dan dipilah menjadi dua. Pertama, jalur yang langsung berkontribusi pada percepatan pembangunan daerah dibuat menjadi skala prioritas daerah yang diharapkan tuntas di tingkatkan hingga 2023. Kedua, jalur yang akan diserahkan ke pusat dengan sharing anggaran melalui APBN yang juga tuntas hingga 2023 sehingga secara total menjadi jalan provinsi mantap mencapai target 80 persen (RPJMD, 2020:240).

Ketiga, dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan, maka Pemda Provinsi Kalimantan Barat ke depan dapat fokus pada pengembangan komoditas unggulan daerah sebagaimana termuat dalam Perda No. 1 tahun 2017 yang mencakup industry pengolahan karet, industry pengolahan sawit, industry pengolahan kelapa, industry bauksit, industry pengolahan hasil laut dan perikanan, industry pengolahan kayu dan industry pengolahan tanaman pangan. Kesemua komoditas ini; target pencapaian Nilai Tukar Petani (NTP) minimal mencapai 104 persen.

Keempat, terus mengembangkan keterlibatan perusahaan dalam pemanfaatan dana sosial atau sering disebut CSR. Saya sangat mengapresiasi inovasi Gubernur Kalbar dengan membuat list kebutuhan desa dan menyerahkan list itu untuk digarap oleh perusahaan dengan dana CSR sehingga model seperti ini menjadi model nasional dalam rangka mengefektifkan implementasi CSR di Indonesia. Dengan model ini, Perda No 4 tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat tidak menjadi perda mandul karena terimplementasi dengan baik dan inovatif.

Kelima, menyisir klaim masyarakat terkait layanan publik yang kemudian ditindak-lanjuti dengan perbaikan sistem dan kualitas layanan sebagaimana telah dilakukan oleh pemerintahan Sutarmidji dan Ria Norsan saat ini. Pencapaian prestasi sebagai Pemerintahan Provinsi Terbaik dalam tata kelola layanan publik tahun 2020 di Indonesia yang diterima tahun 2020 lalu merupakan langkah awal untuk mewujudkan pelayanan public yang lebih baik.

Baca Juga :  Indonesia Bangkit: Belajar Bagaimana Hidup Bersama dengan yang Lain

Keenam, melakukan kerjasama dengan PLN untuk mewujudkan desa terang atau terelektrifikasi sebesar 93 persen tahun 2023. Tahun 2018 (baseline) pemerintahan duet Sutarmidji dan Ria Norsan mendapatkan desa yang terlistriki di Kalbar sebesar 83persen dan berupaya menuju 93 persen tahun 2023. Dari sebanyak 2.031 desa; berarti desa yang telah terlistriki (baik oleh PLN maupun non-PLN tahun 2018 adalah 1.696 desa sehingga menyisakan sebanyak317 desa yang tidak berlistrik. Pada akhir 2023, desa berlinstrik diusahakan mencapai1.872 desa sehingga menyisakan sebanyak 159 desa saja. Desa-desa yang kiranya belum dapat terlistriki di akhir 2023 ini diharapkan sejak saat ini telah dapat dibantu oleh Provinsi Kalbar dengan cara lain; diantaranya memanfaatkan sumber daya lokal untuk energy baru terbarukan (EBT). Tidak hanya kerjasama dengan PLN; tetapi juga bisa dengan kemitraan perusahaan yang beroperasi di Kalbar melalui pengelolaan dana CSR.

Ketujuh, penanganan peredaran narkotika yang memanfaatkan “kelengahan” pengawasan pada kawasan perbatasan. Kalbar diidentifikasi sebagai pintu masuk untuk penyelundupan narkotika. Meskipun ini menjadi urusan BNN dan Kepolisian; saya berharap pada Gubernur Kalbar dapat memberikan dukungan untuk kinerja mereka. Penanganan narkoba ini tidak hanya dalam peredaran dalam masyarakat; tetapi juga memberikan support bagi tindakan mengamankan jalur-jalur tikus pemasokan narkoba ke Kalbar di kawasan perbatasan darat dan laut.

Demikian sumbangan pemikiran saya di usia Pemda Kalbar ke 64 ini. Mungkin tidak hanya tujuh bidang di atas yang perlu atensi pemerintah provinsi Kalbar. Kita percaya, Gubernur Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan akan saling bersinergi mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan dan melakukan hal yang terbaik bagi keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Barat.**

*Penulis, Akademisi FISIP Untan dan Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/