Oleh: Budhi Setyono*
Menjelang lebaran, pemerintah kembali memilih jalur yang sudah sangat dikenal. Bantuan sosial digelontorkan. Nilainya besar, sekitar Rp12 triliun. Sasarannya jelas, keluarga berpenghasilan rendah. Bentuknya pun akrab, beras, minyak goreng, diskon transportasi. Tujuannya terdengar masuk akal, menghidupkan konsumsi masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya reda.
Dalam kondisi tertentu, langkah ini terasa hampir tak terbantahkan. Ketika daya beli melemah dan harga-harga terasa berat, negara hadir lewat bantuan langsung. Ada rasa lega. Ada napas yang sedikit lebih panjang. Warung kembali ramai, pasar bergerak, arus mudik hidup. Ekonomi berdenyut. Setidaknya untuk sementara.
Bantuan sosial memang bekerja cepat. Uang dan barang langsung sampai ke masyarakat bawah. Tidak perlu menunggu efek rambatan yang rumit. Konsumsi naik, perputaran uang terasa. Dalam jangka pendek, ini efektif. Bahkan sangat efektif, apalagi di momen Lebaran ketika konsumsi menjadi mesin utama ekonomi. Namun ekonomi tidak hidup dari momen semata. Pertumbuhan yang sehat menuntut keberlanjutan. Dan di titik ini, pertanyaan lama mulai muncul, pelan-pelan, tapi tidak bisa dihindari.
Ketika Konsumsi Dipaksa Bernapas
Dorongan konsumsi lewat bansos bersifat sementara. Setelah beras habis, setelah minyak goreng digunakan, setelah diskon transportasi berakhir, denyut itu pelan-pelan melemah. Yang tersisa sering kali hanyalah ingatan bahwa ekonomi sempat bergerak. Bukan fondasi baru, bukan daya beli yang benar-benar pulih.
Ada pula persoalan ketergantungan yang jarang dibicarakan secara terbuka. Ketika bantuan sosial menjadi respons utama setiap kali ekonomi melambat, pola menunggu mulai terbentuk. Di satu sisi masyarakat terbiasa berharap pada bantuan. Di sisi lain, negara terbiasa memadamkan api dengan cara tercepat. Efektif, tapi tidak selalu sehat.
Masalah efektivitas juga tidak sederhana. Tidak semua bantuan tepat sasaran. Distribusi kerap menghadapi kebocoran, keterlambatan, dan ketidaktepatan data. Ada yang membutuhkan tetapi tidak tercatat, ada pula yang tercatat tetapi tidak benar-benar membutuhkan. Dalam skala Rp12 triliun, ketidakefisienan kecil pun berarti besar.
Dari sisi anggaran, bansos besar-besaran juga membawa dilema. Ruang fiskal tidak tak terbatas. Setiap tambahan belanja konsumtif berarti ruang yang lebih sempit untuk belanja produktif. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, semuanya bersaing dalam ruang yang sama. Jika bansos terus menjadi pilihan utama, risiko jangka panjangnya nyata.
Namun, mengkritik bansos tanpa konteks juga keliru. Dalam masa sulit, ketika lapangan kerja terbatas dan tekanan harga tinggi, membiarkan masyarakat bawah bertahan sendiri justru bisa memperparah masalah. Tanpa bansos, kontraksi konsumsi bisa lebih dalam, kemiskinan bisa meningkat, dan ketegangan sosial bisa muncul. Dalam situasi tertentu, bansos bukan pilihan terbaik, tetapi pilihan yang paling mungkin. Masalahnya bukan pada ada atau tidaknya bantuan sosial, melainkan pada bagaimana ia ditempatkan dalam strategi ekonomi yang lebih besar.
Bansos sebagai Penyangga, Bukan Mesin
Bantuan sosial seharusnya berfungsi sebagai penyangga, bukan mesin utama pertumbuhan. Ia menjaga agar ekonomi tidak jatuh terlalu dalam, sambil memberi waktu bagi kebijakan struktural untuk bekerja. Tanpa kebijakan lanjutan, bansos hanya menjadi ritual tahunan dengan pola yang berulang.
Jika tujuan akhirnya adalah pertumbuhan yang lebih kuat dan merata, bansos perlu dikaitkan dengan agenda yang lebih produktif. Penciptaan lapangan kerja. Penguatan sektor riil. Peningkatan produktivitas masyarakat penerima. Tanpa itu, konsumsi yang didorong bansos hanya akan berputar di lingkaran yang sama, tidak naik kelas.
Momentum Lebaran sebenarnya bisa dimanfaatkan lebih strategis. Diskon transportasi tidak hanya mendorong mobilitas, tetapi bisa dihubungkan dengan penguatan ekonomi daerah. Distribusi bantuan pangan bisa disinergikan dengan produksi lokal, bukan sekadar menguras stok. Bansos bisa menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan tujuan akhir.
Pada akhirnya, bansos Rp12 triliun mencerminkan dilema kebijakan ekonomi di masa sulit. Ia menolong, tetapi tidak menyembuhkan. Ia menghangatkan, tetapi tidak membangun fondasi. Ia penting, tetapi tidak cukup. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa bantuan hari ini tidak sekadar mengulang siklus, tetapi membuka jalan bagi perbaikan yang lebih permanen.
Pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak lahir dari konsumsi yang terus dipompa, melainkan dari produktivitas dan kesempatan kerja yang nyata. Bantuan sosial boleh menjadi pengaman, tetapi roda ekonomi tidak boleh berhenti di sana. Jika tidak, setiap Lebaran akan selalu diikuti pertanyaan yang sama, dan jawaban yang tak pernah benar-benar berubah.**
*Penulis adalah pegawai BPS Kab. Demak, Jawa Tengah
Editor : Hanif