alexametrics
26.7 C
Pontianak
Saturday, May 21, 2022

BNI Pontianak Dukung Percepatan Pencairan Bansos

PONTIANAK – Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini melakukan pemadanan data bantuan sosial (bansos) Program Sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan yang digelar di Hotel Kapuas Palace Pontianak, Kamis (4/11) ini dipimpin langsung oleh Mensos, serta dihadiri Gubernur Kalbar Sutarmidji dan para pemimpin bank Himbara penyalur bantuan, termasuk BNI, serta stakeholder lainnya.

Pemadanan data bansos dilakukan untuk melakukan percepatan penyaluran bansos kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh wilayah Kalbar. Menurut dia, kegiatan ini perlu diadakan untuk percepatan, sehingga masyarakat penerima bantuan bisa segera menikmatinya. Dari data yang ada, Menteri sosial melihat masih banyaknya Keluarga Penerima Manfaat yang belum menerima bantuan. Di Kalbar, terdapat seribuan KPM yang belum menerima bantuan sosial. Terbanyak di Kabupaten Kubu Raya. “Makanya hari ini kita lakukan pemadanan data,” kata dia.

Mensos meminta agar bansos dalam waktu 2-3 hari bisa dicairkan dan warga penerima dikumpulkan dan diserahkan secara tunai. Kalau masih menunggu lagi ditambah dengan bantuan di bulan November akan bertambah besar.  “Saya minta pencarian PKH dan BPNT/program sembako segera cair, warga dijemput dan dikumpulkan di suatu tempat. Tidak ada alasan geografis tapi cari solusi jangan dibiarkan agar warga bisa segera menikmati bantuan,” katanya.

Baca Juga :  Layanan Baca Meter Mandiri di PLN Mobile, Bantu Pelanggan Pantau Penggunaan Listrik

Pada kesempatan itu, Mensos juga membantu warga penerima bansos yang saldonya masih nol bisa terisi dan langsung bisa dicairkan uangnya, serta membantu penerima bansos yang KTP nya rusak tetap bisa menerima haknya. Selanjutnya Mensos  menyaksikan pencairan secara simbolis kepada para penerima bantuan sosial PKH berupa uang tunai dari Himbara.

Kepala BNI Kantor Cabang Pontianak, Farid Ma’rof selaku salah satu bank penyalur Bansos turut hadir dalam kesempatan tersebut. Dia mendengarkan dengan seksama penjelasan dan keluh kesah Mensos. BNI, kata dia, berbangga mendapatkan amanat dari pemerintah untuk menyalurkan Bansos. Termasuk kepada KPM di Kalimantan Barat.

“Kami menyampaikan terimakasih atas perhatian pemerintah, khususnya Menteri Sosial yang terus memantau jalannya proses penyaluran dan pencairan Bantuan Sosial baik PKH maupun program Sembako yang saat ini terus dilakukan upaya percepatannya,” ujar dia.

Dia menjelaskan, bagi penerima yang sudah memiliki kartu keluarga sejahtera dan rekening bisa mencairkan bantuan yang diterimanya. Pencairan dapat dilakukan di e-warong, Agen46, maupun ATM BNI yang tersebar di Kalbar untuk digunakan sebagai tempat transaksi Bansos oleh KPM. “Kami bersama Kementerian Sosial RI dan seluruh Dinas Sosial di kabupaten serta kota terus berupaya melakukan percepatan pencairan agar seluruh dana bantuan sosial tersebut dapat segera diterima oleh KPM, bersama seluruh kelengkapannya,” sebutnya.

Baca Juga :  Pekerja Sawit Dimakan Buaya, Tubuh Ditemukan Terpisah

Untuk Kabupaten Kubu Raya yang menjadi sorotan, Farid memaparkan, pihaknya telah melakukan penyaluran bansos PKH dan sembako Tahap I sebanyak 17.758 KPM, Tahap II sebanyak 17.671 dan Tahap III sebanyak 20.645 KPM. “Untuk Sembako di Kabupaten Kubu Raya adalah sebanyak 24.879 KPM di Bulan Juli, 24.879 di bulan Agustus dan 24.879 KPM di bulan September 2021.Untuk Bansos PKH, jenis bantuan yang di cairkan secara Tunai dan Bantuan sembako yang disalurkn dalam bentuk nontunai dari Pemerintah kepada KPM setiap bulan,” jelas dia.

Kegiatan pamadanan data sendiri berlangsung lancar. Rangkaian acara di mulai dengan dibukanya rapat koordinasi dan selanjutnya di lakukan pemaparan data pendistribusian Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Sembako Tahap 7,8 dan 9 (Juli, Agustus,September). Selanjutnya di lakukan diskusi terkait kendala yang di hadapi dalam pendistribusian KKS dan penyerapan dana Bansos dan solusi yang harus di lakukan agar semua dana bantuan terserap oleh KPM. (ars/ser)

PONTIANAK – Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini melakukan pemadanan data bantuan sosial (bansos) Program Sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan yang digelar di Hotel Kapuas Palace Pontianak, Kamis (4/11) ini dipimpin langsung oleh Mensos, serta dihadiri Gubernur Kalbar Sutarmidji dan para pemimpin bank Himbara penyalur bantuan, termasuk BNI, serta stakeholder lainnya.

Pemadanan data bansos dilakukan untuk melakukan percepatan penyaluran bansos kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh wilayah Kalbar. Menurut dia, kegiatan ini perlu diadakan untuk percepatan, sehingga masyarakat penerima bantuan bisa segera menikmatinya. Dari data yang ada, Menteri sosial melihat masih banyaknya Keluarga Penerima Manfaat yang belum menerima bantuan. Di Kalbar, terdapat seribuan KPM yang belum menerima bantuan sosial. Terbanyak di Kabupaten Kubu Raya. “Makanya hari ini kita lakukan pemadanan data,” kata dia.

Mensos meminta agar bansos dalam waktu 2-3 hari bisa dicairkan dan warga penerima dikumpulkan dan diserahkan secara tunai. Kalau masih menunggu lagi ditambah dengan bantuan di bulan November akan bertambah besar.  “Saya minta pencarian PKH dan BPNT/program sembako segera cair, warga dijemput dan dikumpulkan di suatu tempat. Tidak ada alasan geografis tapi cari solusi jangan dibiarkan agar warga bisa segera menikmati bantuan,” katanya.

Baca Juga :  BNI dan ICC Indonesia Dukung UMKM Menuju Pasar Global

Pada kesempatan itu, Mensos juga membantu warga penerima bansos yang saldonya masih nol bisa terisi dan langsung bisa dicairkan uangnya, serta membantu penerima bansos yang KTP nya rusak tetap bisa menerima haknya. Selanjutnya Mensos  menyaksikan pencairan secara simbolis kepada para penerima bantuan sosial PKH berupa uang tunai dari Himbara.

Kepala BNI Kantor Cabang Pontianak, Farid Ma’rof selaku salah satu bank penyalur Bansos turut hadir dalam kesempatan tersebut. Dia mendengarkan dengan seksama penjelasan dan keluh kesah Mensos. BNI, kata dia, berbangga mendapatkan amanat dari pemerintah untuk menyalurkan Bansos. Termasuk kepada KPM di Kalimantan Barat.

“Kami menyampaikan terimakasih atas perhatian pemerintah, khususnya Menteri Sosial yang terus memantau jalannya proses penyaluran dan pencairan Bantuan Sosial baik PKH maupun program Sembako yang saat ini terus dilakukan upaya percepatannya,” ujar dia.

Dia menjelaskan, bagi penerima yang sudah memiliki kartu keluarga sejahtera dan rekening bisa mencairkan bantuan yang diterimanya. Pencairan dapat dilakukan di e-warong, Agen46, maupun ATM BNI yang tersebar di Kalbar untuk digunakan sebagai tempat transaksi Bansos oleh KPM. “Kami bersama Kementerian Sosial RI dan seluruh Dinas Sosial di kabupaten serta kota terus berupaya melakukan percepatan pencairan agar seluruh dana bantuan sosial tersebut dapat segera diterima oleh KPM, bersama seluruh kelengkapannya,” sebutnya.

Baca Juga :  100 Santri Buka Bersama AFC Pontianak

Untuk Kabupaten Kubu Raya yang menjadi sorotan, Farid memaparkan, pihaknya telah melakukan penyaluran bansos PKH dan sembako Tahap I sebanyak 17.758 KPM, Tahap II sebanyak 17.671 dan Tahap III sebanyak 20.645 KPM. “Untuk Sembako di Kabupaten Kubu Raya adalah sebanyak 24.879 KPM di Bulan Juli, 24.879 di bulan Agustus dan 24.879 KPM di bulan September 2021.Untuk Bansos PKH, jenis bantuan yang di cairkan secara Tunai dan Bantuan sembako yang disalurkn dalam bentuk nontunai dari Pemerintah kepada KPM setiap bulan,” jelas dia.

Kegiatan pamadanan data sendiri berlangsung lancar. Rangkaian acara di mulai dengan dibukanya rapat koordinasi dan selanjutnya di lakukan pemaparan data pendistribusian Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Sembako Tahap 7,8 dan 9 (Juli, Agustus,September). Selanjutnya di lakukan diskusi terkait kendala yang di hadapi dalam pendistribusian KKS dan penyerapan dana Bansos dan solusi yang harus di lakukan agar semua dana bantuan terserap oleh KPM. (ars/ser)

Most Read

Artikel Terbaru

/