alexametrics
34 C
Pontianak
Friday, September 30, 2022

DPRD Provinsi Matangkan Raperda Perlindungan Petani di Kalbar.

Bantuan APBD Bisa Mengucur ke Petani?

PONTIANAK–DPRD Provinsi Kalimantan Barat terus mematangkan Rancangan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat, didorong dan berkewajiban mendanai juga membiayai para petani, jika nantinya disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

“Harapan kita nantinya jika Perda ini disahkan, Pemerintah Daerah berkewajiban mendanai dan membiayai para petani, karena sifatnya memang mengikat,” ucap Thomas Alexander, Ketua Pansus Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Rabu(10/8).

Menurutnya, Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sudah selesai dibahas. Selanjutnya tinggal finalisasi dan diparipurnakan bersama-sama.
Pastinya konsep Raperda ini, lebih mengutamakan pemberdayaan para petani yang berada pada 14 kabupaten/kota di Kalbar.

“Selama ini para petani belum diperhatikan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Mereka belum merasakan bantuan bibit, pupuk, alsintan hingga tenaga penyuluh yang dibutuhkan petani. Kalau ditanya alasan (pemerintah) keterbatasan anggaran. Jawabannya selalu normatif,” ucapnya.

Petani, kata Thomas, adalah garda terdepan yang benar-benar harus diperhatikan pemerintah. Sebagai gambaran saja, dalam kondisi krisis sekalipun para petani masih bisa swasembada pangan. Bahkan, data Dinas Pertanian sendiri, Kalbar memiliki setikdaknya sekitar 5.550 kelompok tani.

Baca Juga :  Pandemi Dorong Penetrasi Asuransi di Kalbar

“Dengan munculnya perda ini, kita harapkan ada perhatian khusus pemerintah. Sebab, point Raperda ini agar pemerintah daerah bertanggungjawab dan harus membiayai kelompok tani dengan APBD Provinsi,” ucap politisi PDI Perjuangan Kalbar ini.

Selain pemberdayaan petani, Raperda tersebut juga menjamin stabilitas harga hasil panen. Caranya memperkuat BUMD hingga Bumdes untuk menjual hasil petani diluar.

Kalaupun harga rentan anjlok, mereka bisa membeli di atas harga pasaran. “Kalau di harga pasaran Rp60 ribu. Dia bisa beli Rp70 ribu,” tukas anggota DPRD Kalbar dapil Ketapang-Kayong Utara ini.

Dia menyebutkan setelah disahkan oleh legislatif-eksekutif, tentu akan menjadi harapan dan masa depan petani di Kalbar. Apalagi selama ini, para petani yang bercocok tanam, seolah-olah belum memperoleh perhatian khusus dan serius dari Pemda. Diharapkan lahirnya perda ini persoalan-persoalan menyangkut ketidakpastian para petani dapat teratasi dengan baik.

Baca Juga :  Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Kalbar

Sebelum itu juga, Perda pendukung pertanian Kalbar yakni Perda Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal sudah diketuk palu. Perda tersebut menjadi semacam angin segar bagi masyarakat peladang di Kalbar.
Perda ini sendiri lahir melalui proses panjang dan berbelit-belit.

Latar belakangnya terkait persoalan menimpa banyak masyarakat peladang.
Salah satunya kearifan lokal membuka lahan dengan dibakar dan dijaga sudah menjadi bagian kehidupan warga secara turun temurun.

Kearifan lokal yang sering dipratekan adalah membuka lahan perladangan dengan cara dibakar. Sebagai anak peladang dia paham betul bagaimana orang tua, keluarga, dan peladang membuka lahan dengan membakar. Hal tersebut sudah berlaku sejak zaman dahulu.

“Sejak dahulu tidak ada masalah sama sekali dengan cara berladang seperti itu. Hanya belakangan tudingan kalau cara para peladang tersebut memicu bencana kabut asap. Sering kali para peladang disebut biang kerok bencana kabut asap di Kalbar. Sepenuhnya tidak benar. Faktanya tidak demikian,” katanya. (den)

Bantuan APBD Bisa Mengucur ke Petani?

PONTIANAK–DPRD Provinsi Kalimantan Barat terus mematangkan Rancangan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat, didorong dan berkewajiban mendanai juga membiayai para petani, jika nantinya disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

“Harapan kita nantinya jika Perda ini disahkan, Pemerintah Daerah berkewajiban mendanai dan membiayai para petani, karena sifatnya memang mengikat,” ucap Thomas Alexander, Ketua Pansus Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Rabu(10/8).

Menurutnya, Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sudah selesai dibahas. Selanjutnya tinggal finalisasi dan diparipurnakan bersama-sama.
Pastinya konsep Raperda ini, lebih mengutamakan pemberdayaan para petani yang berada pada 14 kabupaten/kota di Kalbar.

“Selama ini para petani belum diperhatikan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Mereka belum merasakan bantuan bibit, pupuk, alsintan hingga tenaga penyuluh yang dibutuhkan petani. Kalau ditanya alasan (pemerintah) keterbatasan anggaran. Jawabannya selalu normatif,” ucapnya.

Petani, kata Thomas, adalah garda terdepan yang benar-benar harus diperhatikan pemerintah. Sebagai gambaran saja, dalam kondisi krisis sekalipun para petani masih bisa swasembada pangan. Bahkan, data Dinas Pertanian sendiri, Kalbar memiliki setikdaknya sekitar 5.550 kelompok tani.

Baca Juga :  Angela Tanoesoedibjo Sebut Semangat Inklusivitas Perindo Diterima Masyarakat

“Dengan munculnya perda ini, kita harapkan ada perhatian khusus pemerintah. Sebab, point Raperda ini agar pemerintah daerah bertanggungjawab dan harus membiayai kelompok tani dengan APBD Provinsi,” ucap politisi PDI Perjuangan Kalbar ini.

Selain pemberdayaan petani, Raperda tersebut juga menjamin stabilitas harga hasil panen. Caranya memperkuat BUMD hingga Bumdes untuk menjual hasil petani diluar.

Kalaupun harga rentan anjlok, mereka bisa membeli di atas harga pasaran. “Kalau di harga pasaran Rp60 ribu. Dia bisa beli Rp70 ribu,” tukas anggota DPRD Kalbar dapil Ketapang-Kayong Utara ini.

Dia menyebutkan setelah disahkan oleh legislatif-eksekutif, tentu akan menjadi harapan dan masa depan petani di Kalbar. Apalagi selama ini, para petani yang bercocok tanam, seolah-olah belum memperoleh perhatian khusus dan serius dari Pemda. Diharapkan lahirnya perda ini persoalan-persoalan menyangkut ketidakpastian para petani dapat teratasi dengan baik.

Baca Juga :  Pengurus DPC Se-Kota Pontianak Resmi Dilantik

Sebelum itu juga, Perda pendukung pertanian Kalbar yakni Perda Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal sudah diketuk palu. Perda tersebut menjadi semacam angin segar bagi masyarakat peladang di Kalbar.
Perda ini sendiri lahir melalui proses panjang dan berbelit-belit.

Latar belakangnya terkait persoalan menimpa banyak masyarakat peladang.
Salah satunya kearifan lokal membuka lahan dengan dibakar dan dijaga sudah menjadi bagian kehidupan warga secara turun temurun.

Kearifan lokal yang sering dipratekan adalah membuka lahan perladangan dengan cara dibakar. Sebagai anak peladang dia paham betul bagaimana orang tua, keluarga, dan peladang membuka lahan dengan membakar. Hal tersebut sudah berlaku sejak zaman dahulu.

“Sejak dahulu tidak ada masalah sama sekali dengan cara berladang seperti itu. Hanya belakangan tudingan kalau cara para peladang tersebut memicu bencana kabut asap. Sering kali para peladang disebut biang kerok bencana kabut asap di Kalbar. Sepenuhnya tidak benar. Faktanya tidak demikian,” katanya. (den)

Most Read

Janji Segera Berikan Bonus Atlet

Liburan Bareng Keluarga Pacar

Pastikan Rosyid Mendapat Bantuan

Artikel Terbaru

/