Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nasdem: Kader Harus Patuhi Rambu Hukum

S
Penulis: Super_Admin❯
Pengurus Nasdem
Pengurus Nasdem
PONTIANAK--Satu, di antara tersangka dugaan korupsi dana hibah pembangunan rumah ibadah (gereja) di Kabupaten Sintang tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yakni TI. Partai NasDem Provinsi Kalimantan Barat akhirnya memberikan jawaban terkait kadernya yang tengah bersengkarut dengan kasus hukum.

"Memang segala sesuatu mengenai aturan hukum, Partai Nasdem Pusat dan Kalbar sudah memberikan rambu-rambu jelas kepada kader-kadernya. Ada hal-hal yang harus dipatuhi dalam berpolitik. Hukum tidak boleh dilanggar dan diterobos," ucap Syarif Abdullah Alkadrie, Ketua DPP Nasdem kemarin.

Menurutnya terkait persoalan-persoalan hukum, kader Nasdem sepertinya sudah paham dan mengerti akan aturannya. Mana yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilanggar. Dia pun berharap seluruh kader mengerti persoalan-persoalan hukum dan tidak boleh dilanggar. Pemberantasan korupsi oleh pemerintah harus didukung.

"Makanya, saya berharap seluruh kader menjaga marwah partai," kata Syarif.

Nasdem Kalbar sendiri belum dapat menyebutkan sosok TI menyalahi aturan. Sebab kasusnya masih berproses dan masih bersifat asas praduga tidak bersalah. Namun dalam aturan berpartai, Nasdem memiliki aturan tersendiri dan ketat terkait mendukung perkara-perkara tindak pidana korupsi.

Hanya memang, sambungnya, seandainya TI meminta pembelaan dari partai, tentu pihaknya kan mempertimbangkan. Sejauh memang materi pembelaan jelas dan terarah.

"Tetapi saya kira pak Teri sendiri sudah menyiapkan lawyernya untuk melakukan pembelaan," ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, menahan dua anggota dewan, seorang pengurus gereja dan aparatur sipil negara (ASN). Mereka merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan rumah ibadah (gereja) di Kabupaten Sintang.

Keempat orang tersebut masing-masing berinisial TI, anggota DPRD Kalimantan Barat, TM, anggota DPRD Kabupaten Sintang. Sementara JM, seorang pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai, Desa Semuntai, Kecamatan Sepauk, Sintang atau selaku pemohon hibah. SM sendiri merupakan seorang ASN pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalbar Taliwondo mengatakan, keterlibatan keempat tersangka tersebut berawal dari penyaluran hibah Pemkab Sintang yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018, sebesar Rp299 juta sebagai Dana Hibah Daerah untuk pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer di Dusun Belungai, Desa Semuntai, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.

Dana hibah itu, kata Taliwondo, telah disalurkan oleh BPKAD Kabupaten Sintang melalui dua tahap, yakni tahap I, sekitar tanggal 27 April 2018, sebesar Rp239.200.000, yang ditransfer ke rekening pribadi atas nama tersangka JM, pada Bank Kalbar Cabang Sintang.

Kemudian, tahap II, tanggal 13 Juli 2018, kembali disalurkan sebesar Rp59.800.000, yang ditransfer ke Rekening Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia (GpdI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai, Desa Semuntai, Kecamatan Sepauk, Sintang pada Bank Kalbar cabang Sintang.

Selanjutnya, kata Taliwondo, dana tersebut dicairkan tersangka JM, selaku Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer dan diserahkan kepada tersangka SM, sebesar Rp. 219.150.000.

“Selanjutnya oleh SM, dana itu diserahkan kepada TI, seorang anggota dewan sebesar Rp100 juta, yang dipergunakan untuk memberangkatkan pendeta-pendeta ke Yerusalem,” kata Taliwondo dalam keterangan persnya, Senin (4/10), malam.

Dana itu, lanjut Taliwondo, juga diserahkan kepada TM, selaku Anggota DPRD Sintang sebesar Rp19.800.000, sebagai fee komitmen antara tersangka JM, SM dengan tersangka TM. Sedangkan dana yang digunakan untuk pembangunan gereja sebesar Rp57. 318.250.

“Sisanya sebesar Rp121.881.750 tetap dikuasai masing-masing tersangka. Tersangka SM sebesar Rp99.350.000, JM selaku pengurus gereja sebesar Rp22.531.750,” bebernya.

Dikatakan Taliwondo, perbuatan tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp241.681.750,00, berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor SR-381/PW14/5/2021 tanggal 24 September 2021.

“Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang bersangkutan dijerat dengan pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tegasnya. (den)

Advertisement
Advertisement
Editor : Super_Admin

Artikel Terkait

NasDem Sambas Kukuhkan 489 Pengurus Tingkat Desa Hadapi Pemilu Legislatif Mendatang

NasDem Sambas Kukuhkan 489 Pengurus Tingkat Desa Hadapi Pemilu Legislatif Mendatang

NasDem Sambas mengukuhkan 489 pengurus tingkat desa sebagai penguatan organisasi menghadapi Pileg mendatang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer