Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Golkar, PPP dan PAN Bisa Jadi "Penentu"
PONTIANAK - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang merupakan bentukan dari Partai Golkar, PAN, dan PPP sudah bersepakat terbuka mengusung calon presiden (capres) dari luar tiga parpol tersebut pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Mungkinkah persatuan tiga parpol besar tersebut ikut berlanjut ke daerah (Kalbar) dalam mengusung bacalonkada (bakal calon kepala daerah) pada tahun 2024 mendatang ?
Prabasa Anantatur, Sekretaris DPD Partai Golkar Kalimantan Barat mengatakan bahwa Partai Golkar secara internal masih berpegang pada hasil munas beberapa waktu lalu untuk mengusung ketua umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai Capres 2024. Sampai sekarang belum ada perubahan dan kebijakan DPP Partai Golkar seperti apa.
"Partai Golkar masih konsisten dengan keputusan Munas 2019 yang lalu di mana Pak Airlangga adalah calon presiden dari Partai Golkar," katanya.
Koalisi sekarang yang dibangun adalah koalisi baru tentunya menjaring bakal capres 2024 sesuai keinginan dan hati nurani masyarakat akar rumput. Seperti apa, tentu berdasarkan hasil beragam lembaga survei kredibel nantinya.
"Makanya, KIB diusung dan dideklarasikan bersama-sama. Sebab, satu platform dan satu tujuan," ucapl dia.
Bagaimana di daerah ? kemungkinan juga, koalisi berlanjut untuk bacalonkada Pilgub, Pilwako dan Pilkada serentak 2024 di Kalbar.
"Bisa saja terjadi. Hanya daerah belum ada pembicaraan sampai ke sana. Tentunya kebijakan petinggi parpol daerah masing-masing dengan rekomendasi dari DPP juga. Kami siap ikuti," ucapnya.
Ustadz Miftah, Sekretaris DPW PPP Kalimantan Barat mengatakan bahwa pembentukan KIB di pusat memang ranahnya pimpinan di tingkat pusat. Sementara kalau diarahkan ke daerah (Kalbar), harus dibicarakan kembali dan tentunya menunggu perintah PP PPP seperti apa.
"Koalisi KIB daerah, kita tidak berani tanpa perintah. Namun besar kemungkinan berlanjut," ujarnya.
PPP Kalbar sendiri berdasarkan hasil Rapimnas dilanjutkan Silatnas dan rekomendasi petinggi DPP bahwa pada tahun 2022 ada beberapa agenda yang sudah disiapkan dan tengah dibidik. Seperti kesiapan menghadapi Pilpres 2024, Pileg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
"Ada target-target yang harus kami rampungkan dan siapkan. Pastinya, semaksimal mungkin. Setiap dapil minimal ada keterwakilan politisi-politisi PPP. Itu yang tengah kami kerjakan dan siapkan," timpal dia tanpa menyebutkan berapa target perolehan kursi parlemen di Kalbar.
Anggota DPRD Kalbar dari Dapil Ketapang-Kayong Utara ini menambahkan bahwa KIB di pusat memang sudah satu wadah dan platform dalam menentukan kebijakan pencapresan 2024 mendatang. Di daerah tidak menutup kemungkinan berlanjut dan terjadi.
"Namun kembali tentunya, tergantung sikap DPP seperti apa. DPW PPP Kalbar sendiri siap saja asalkan mendapatkan mandat dan komando," katanya.
Hanya saja, di daerah biasanya terkait Pilkada 2024 sifatnya lebih situasional dan conditional lapangan seperti apa. Artinya tergantung perolehan kursi dan suara pada Pileg 2024 mendatang seperti apa juga. Bisa saja di tingkat Pilgub Kalbar perlehan suara sama-sama maksimal dan signifikan. "Itu okelah dan satu arah," ucapnya
Namun, lanjutnya, bisa juga di tingkat Kabupaten atau Kota justru perolehan suara terjadi ketimpangan mendalam. Artinya secara matematika butuh perhitungan kursi dan suara dalam mengusung bacalonkada yang akan bertarung nantinya.
"Pastinya masih tergantung dari perolehan kursi dan suara partai lain juga. Atau juga, bisa saja koalisi searah dan satu tujuan terjadi. Atau bisa saja tidak," pungkas Miftah.
Sementara, Sekretaris Wilayah PAN Kalbar, Zulfidar Zaidar Mochtar menyebutkan membaca arah KIB yang sudah dideklarasikan memang erat kaitannya dalam menetapkan dan menentukan Capres 2024. Secara otomatis juga di daerah Pilkada Kepala daerah Kalbar 2024 serentak bisa saja terjadi dan bergabung bersama.
"Jelas saja, KIB di Jakarta bakalan berdampak ke daerah yakni Pilkada kepala daerah serentak pada Nopember 2024 mendatang. Secara tidak langsung juga, kami sudah dipermanenkan dalam menyikapi pilkada di daerah," ucap dia.
Daerah sendiri, lanjutnya, tinggal seperti apa komando dan perintah Ketum DPP dan Ketua Provinsi masing-masing. Nah sebagai kader PAN, pihaknya sudah diperintahkan menjaring koalisi hingga ke tingkat terbawah sekalipun. Sepertinya juga partai Golkar dan PPP diperintahkkan bersikap serupa.
"Seperti misalnya dari Kabupaten Melawi saja sudah terjadi penjajakan koalisi bersama. Jelas ini menjadi langkah awal dalam melakukan koalisi selanjutnya pada tingkat daerah lain," katanya.
Masalah Capres yang diusung KIB pada tahun 2024 mendatang, PAN sendiri terbuka dengan kader eksternal dan internal Capres. Ada nama semacam Erick Tohir, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan nama lain-lain. Ketum sendiri bahkan diberikan kekuasan penuh menjaring dan menentukan siapa terbaik pilihan akar rumput di Indonesia.
Hasil Rakernas PAN kemarin juga bahkan Mentri BUMN, Erick Tohir sudah resmi tercatat sebagai kader PAN. Di daerah bahkan sudah diperbolehkan memberikan dukungan. Tak hanya nama kader sendiri, menyuarakan Anies Baswedan juga dapat diusulkan. Kabupaten/Kota memiliki hal sama untuk mengusulkan siapa.
"Artinya PAN sendiri bersifat terbuka dalam mengusung Capres 2024. Pastinya calon yang dikenal akar rumput dan dari hasil survei kredibel yang benar-benar layak diusung," pungkas Zulfi. (den)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
