Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak Korum, Paripurna RAPBD 2023 Ditunda.

Y
Penulis: Yulfi Asmadi❯
Photo
Photo
PONTIANAK - DPRD Kalbar menunda rapat paripurna terkait jawaban Gubernur Kalbar terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda APBD tahun anggaran 2023. Rapat paripurna ditunda lantaran tidak kourum alias memenuhi syarat kehadiran anggota DPRD Kalbar, seusai tata tertib berlaku. Muncul desas-desus bahwa "disharmonis" sejak awal antara Eksekutif dan Legislatif menjadi pemicunya.

Terhadap hal tersebut Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah menyebutkan bahwa penundaan paripurna tersebut karena tidak memenuhi kourum saja. "Sesuai tata tertib DPRD untuk paripurna yang tidak mengambil keputusan diperlukan korum kehadiran anggota seperdua jumlah anggota. Namun yang hadir justru tidak mencukupi, makanya tidak bisa berlanjut," ucapnya.

Walaupun ditunda, politisi Gerindra Kalbar ini optimis penundaan ini tak akan membuat molor penetapan APBD. Asal dilakukan secara tertib. Sebab, penetapan APBD tahun 2023 paling lama hingga 30 November. "Tergantung kesiapsiagan anggota badan anggaran, anggota DPRD dan tim TAPD Pemprov," ucap dia.

Dia menyebutkan bahwa keterlambatan juga bisa terjadi karena TAPD Pemprov Kalbar. Misalnya saja, pengambil keputusan di TAPD tidak hadir dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Badan Anggaran. Untuk itulah, pengambil keputusan, minimal Sekda Kalbar harus selalu hadir.

Terpisah Sekda Kalbar, Harisson menjelaskan bahwa paripurna hari ini sedianya akan digelar dengan agenda jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kalbar sebelumnya. "Karena tidak korum, kembali dilanjutkan Senin 24 Oktober," kata Harisson.

Menurut Harisson, jika jawaban Gubernur sedianya bisa dibacakan hari ini, maka pembahasan Raperda APBD bisa dilanjutkan dengan pembahasan per komisi.

Beberapa hari sebelumnya, Rapat Paripurna lanjutan jawaban Gubernur Kalbar terhadap Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD Kalbar tahun anggaran 2023 berlangsung alot dan panas. Silih berganti para wakil rakyat memberikan kritikannya disebabkan ketidakhadiran Gubernur Kalbar, Sutarmidji termasuk tanpa terwakilkan kepada Wakil Gubernur atau Sekda Kalbar pada Rabu(5/10).

Banjir masukan hingga kemarahan disampaikan para wakil rakyat kepada pemerintah provinsi Kalbar. Padahal dua hari sebelumnya, delapan fraksi di DPRD Kalimantan Barat sepakat menyetujui pembahasan bersama RAPBD 2023.

Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin misalnya dihadapan pimpinan DPRD Kalbar mengaku kesal. Dia menilai pemerintah provinsi sudah "melecehkan" marwah DPRD Kalbar.

Sebab, rapat paripurna tersebut sebelumnya sudah disusun di Banmus (Badan Musyawarah) DPRD Kalbar. Tapi, tak ada utusan Gubernur yang hadir.

"Kalau kita dilecehkan terus seperti ini. Kita juga harus membuat reaksi agar ada perubahan sikap pak Gub (Gubernur) dan jajaranya sebagai perwakilan pemerintah daerah," kata Heri Mustamin berapi-api di rapat paripurna.

Menurut Heri, ketika terjadi pelecehan terhadap institusi DPRD, maka menjadi tanggung jawab moral bersama. Termasuk dirinya yang merupakan kader Golkar yang mengusung Sutarmidji.

Heri Mustamin Minta Klarifikasi Gubernur

Sebagai penjaga marwah dewan, Heri meminta agar pimpinan melakukan konsolidasi. Tujuannya agar terjalin harmonis antara eksekutif dan legislatif. "Karena atasan kita bukan Gubernur, tapi rakyat," ucapnya.

Seusai paripurna Heri menyebutkan bahwa Rapat Paripurna adalah urusan wajib yang menjadi prioritas. Kalaupun ada kegiatan lain, coba tanya mana lebih penting selain urusan APBD menyangkut rakyat Kalbar.

"APBD kan program RKPD antara eksekutif-legislatif. Sisi lainnya sebagai lembaga pengawas, harus marwah DPRD dijaga juga. Kalau pemerintah mau membatalkan, tidak boleh dong dilakukan pagi hari. Kelabakan kita semua," ucapnya.

"Bagaimana tidak  seluruh SKPD hadir semua. Dewan dari berbagai dapil di Kalbar meskipun tidak semua juga ikut hadir. Mubajir itu namanya," kata dia.

Politisi Golkar dapil Kota Pontianak ini meminta sesuai aturan perundang-undangan dan PP, pimpinan DPRD bisa menjembatani. Pimpinan DPRD dapat menjadi corong wakil rakyat dan eksekutif.

"Saya berharap sekali kepada Gubernur Kalbar bahwa pemerintahan itu adalah DPRD dan Gubernur Kalbar sebagai kepala daerah," ucapnya kepada wartawan.

Sementara, anggota DPRD Kalbar lainnya Subhan Nur langsung melakukan aksi walk out (keluar dari ruangan rapat). Kemudian tanpa interupsi diikuti anggota DPRD Fraksi PAN, Muhammad, Paulus Andi Mursalin dari PDI Perjuangan, Robi Nazarudin dari PKB, Muhammad Isa dari Demokrat serta fraksi PKS-PPP Mad Nawir termasuk Asroni dari fraksi Gerindra. Beberapa wakil rakyat lainnya, sebelum paripurna selesai juga melakukan aksi serupa.

Awalnya, politisi Nasdem Kalbar ini melakukan interupsi atas usulan Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah yang membacakan surat ketidak hadiran Gubernur. Namun, ditolak Subhan.

"Tidak perlu dibaca pimpinan. Selaku pimpinan eksekutif Gubernur Kalbar, sudah tau jadwal yang sudah disahkan di Banmus," kata dia dilanjutkan meminta izin ke pimpinan untuk keluar.

Sementara, anggota DPRD Kalbar lainnya dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Tony Kurniadi merasa kesal dengan sikap Gubernur Sutarmidji yang selalu merasa benar. Ia pun memberi saran ekstrem kepada semua wakil rakyat DPRD Kalbar untuk menyetujui saja APBD tahun 2023, tanpa bahas membahas.

"Pada hari ini, kite terima saja APBD tahun 2023 tanpa ada rapat fraksi, karena percuma rapat anggaran berhari-hari dan berbulan-bulan. Semua hanya lelucon. Perubahan angka satu rupiah pun tak terjadi," kata Tony.

Tony yang merupakan politisi senior paham betul bagaimana mekanisme membahas anggaran di legislatif. Tapi, yang terjadi Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang ditunjuk membahas anggaran bersama Badan Anggaran DPRD selalu tak bisa memberikan keputusan.

"Pak Sekda selalu bilang kita koordinasi dengan pak Gubernur. Lalu Sekda sampaikan ke kita. Maaf pak Gubernur tidak setuju. Jadi biar saja kita puas-puaskan saja pak Gubernur," ucap dia.

BK Berikan Tanggapan

Sementara, Ketua Badan Kehormatan Dewan, Irsan menyebutkan bahwa ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD karena disebabkan dnegan berbagai hal. Salah satunya izin sakit, sedang di luar kota hingga mengikuti kegiatan Bimtek di luar Kalbar."Seperti frakai Golkar kan, sedang Bimtek, kemudian teman-teman yang lain ada yang izin sakit, dan berada diluar daerah karena baru selesai reses," ucapnya.

Irsan memaklumi, ketidakhadiran anggota DPRD. Dia pun terus mengimbau agar kedisiplinan anggota DPRD terus ditingkatkan, terutama paripurna.

"Kami berharap tingkat kehadiran kawan-kawan untuk disiplin sesuai jadwal banmus. Jangan sampai dalam sidang, baik komisi, rapat komisi, lebih-lebih paripurna tidak hadir sehingga mengganggu jadwal yang ditetapkan," pungkasnya. (den)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Operasi Patuh Kapuas 2026 Ditunda, Angka Kecelakaan di Kalbar Sudah Tembus 568 Kasus

Operasi Patuh Kapuas 2026 Ditunda, Angka Kecelakaan di Kalbar Sudah Tembus 568 Kasus

Operasi Patuh Kapuas 2026 ditunda. Di tengah penundaan itu, angka kecelakaan di Kalbar sudah mencapai 568 kasus.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer