Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Koordinator Provinsi JPPR Kalbar, Syarif Edi Darmawan mengatakan berdasarkan hasil penelitian dan keterlibatan langsung dalam proses- proses Pemilu yang dilakukan, JPPR Kalbar menilai pemilu di tahun 2024 masih akan banyak potensi pelanggaran terhadap kepemiluan.
Untuk itu, JPPR yang merupakan sebuah lembaga independen pemantau pemilu akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga nilai kejujuran dan elegan dalam berkompetisi.
Sejauh ini, JPPR Kalbar juga menginformasikan bahwa sudah melakukan pemantauan pada tahap proses kepemiluan hingga ikut terlibat verifikasi faktual yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik di provinsi bahkan hingga di daerah dan menunggu penetapan peserta pemilu di tanggal 14 Desember 2022 yang akan datang.
"Kami menyadari Pemilu adalah istrumen sekaligus wujud nyata dari demokrasi. Selain itu, pemilu juga merupakan indikator dari tegak atau patahnya pilar demokrasi, pemilu juga merupakan cara berkompetisi bagi calon para pemimpin Republik Indonesia secara elegan dan bermartabat, tidak dikatakan demokrasi sebuah negara apabila tidak diselenggarakannya pemilihan umum. Maka mari kita jadikan pemilu 2024 yang cerdas, jujur dan adil," ucapnya.
Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan berharap semua pihak bisa berkolaborasi untuk mensukseskan pemilu damai.
"Kita ini terdiri dari berbagai suku, agama dan etnis. Kuncinya di dalam mencapai pemilu damai, walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Artinya jadikanlah perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat ini sebagai perekat untuk persatuan dan kesatuan, jangan sebaliknya," ucapnya.
Jika perbedaan itu dijadikan sebagai perekat dalam persatuan, Ria Norsan yakin bisa tercipta pemilu yang damai.
Akademisi Kampus IAIN Pontianak, Ismail Ruslan menyarankan agar peserta dan panitia Pemilu 2024 memiliki komitmen bersama untuk kejujuran dan keadilan.
"Masyarakat, akademisi, peserta pemilu dan panitia Pemilu harus memiliki kesepahaman dan komitmen kejujuran dan keadilan sehingga tercipta Pemilu yang damai," ujarnya.
Hal tersebut ia sampaikan setelah menjadi pemateri pada acara Deklarasi Pemilu Damai bertajuk '2024 Pemilu Damai Komitmen Bersama' yang digelar oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Wilayah Provinsi Kalimantan Barat di hotel Mercure Pontianak, Kalimantan Barat, Senin 14 November 2022.
Menurutnya, deklarasi damai ini merupakan suatu inisiatif yang baik dilakukan. Siapapun pemimpin di Kalbar, baik itu dari legislatif maupun eksekutif agar dalam Pilkada bisa tetap jujur, adil dan bermartabat sehingga bisa diterima oleh masyarakat. (iza)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


