Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemilu 2024 Dinilai Paling Rentan

M
Penulis: Misbahul Munir S❯
IST
IST
Masyarakat Sipil Bentuk Gerakan Pemilu Bersih

JAKARTA - Pelaksanaan Pemilu 2024 dinilai memiliki tingkat kerawanan tertinggi pasca reformasi. Pasalnya, pemilu digelar di tengah tren perkembangan kondisi demokrasi yang dinilai menurun.

Kekhawatiran itu memantik belasan organisasi sipil mendeklarasikan Komunitas Pemilu Bersih. Mereka berdiri untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu berlangsung Luber Jurdil.

Anggota komunitas yang juga Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan, berdasarkan pengalamannya memantau sejak 1998, situasi menjelang 2024 paling mengkhawatirkan.

"Baru kali ini saya punya kekhawatiran paling besar," ujarnya dalam deklarasi di Kantor Formappi Jakarta, kemarin.

Penurunan kualitas demokrasi di dunia internasional dinilai terasa hingga Indonesia. Di dalam negeri, dia menilai kemandirian penyelenggara maupun pengawasnya menjadi persoalan. Dalam sejumlah kebijakan, penyelenggara tunduk pada kemauan partai.

Bahkan dalam tahap verifikasi partai politik, ada sebuah fenomena baru muncul. Ada dugaan kecurangan yang dilaporkan oleh jajaran internal KPU sendiri. "Ini pertama kalinya KPU RI digugat anggotanya sendiri (KPU daerah)," imbuhnya.

Hal tersebut diamini Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Pentolan aktivis 1998 itu merasa penyelenggara kurang mandiri. "Contohnya terbaru dalam penetapan dapil," terangnya mencontohkan.

Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, Dapil 2024 nanti semestinya dievaluasi total untuk menyesuaikan kondisi jumlah penduduk yang berkembang. Namun, perintah itu tidak dilaksanakan KPU akibat partai menginginkan penggunaan sebaran Dapil lama.

Di sisi lain, Ray juga melihat Bawaslu tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dalam isu aliran dana gelap untuk pemilu yang diungkap Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Bawaslu tidak mengambil sikap tegas. "Justru melimpahkannya ke KPK," tuturnya.

Padahal, urusan pelanggaran hukum terkait pemilu adalah kewenangan Bawaslu. "Dalam kondisi seperti ini, (kontrol) harus diambil oleh masyarakat sipil," jelasnya.

Koordinator Komunitas Pemilu Bersih Jeirry Sumampow menambahkan, selain penyelenggara, pihaknya juga akan mendorong birokrasi bersih. Hal itu guna meminimalisair politisasi birokrasi. "Birokrasi tidak boleh memihak," tegasnya.

Hal lainnya yang akan dipastikan adalah keterpenuhan hak masyarakat pemilih. Termasuk di dalamnya partisipasi untuk melakukan kontrol bersama.

Netralitas ASN

Sementara itu, netralitas aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi sorotan. Muncul kekhawatiran adanya pelanggaran atas netralitas ASN pada pemilu nanti. Terkait persoalan ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan webinar bertema Politik dan Netralitas ASN dalam Pemilu 2024. Webinar ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai teknologi dan inovasi politik serta mengantisipasi pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu.

Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja SDM Aparatur KemenPANRB, Damayani Tyastianti mengungkapkan berdasarkan survei nasional netralitas ASN pada pilkada 2020, pihak yang paling memengaruhi ASN untuk melanggar netralitas adalah tim sukses paslon, yakni 31,96 persen.

Disusul atasan dari ASN itu sendiri sebanyak 27,99 persen. Kemudian, pihak paslon 24,17 persen, partai politik pengusung calon 4,74 persen, dan lainnya 11, 14 persen. Lainnya ini mencakup diri sendiri, keluarga, lingkungan, media, serta tidak ada/tidak tahu.

Hal ini diharapkan tak terulang kembali pada pemilu tahun depan. ”Dimensi netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilu, penyelenggaraan pelayanan publik, manajemen ASN serta pembuatan keputusan atau kebijakan haruslah netral,” tegasnya.

Ketidaknetralan ASN, lanjut dia, bisa berdampak pada terjadinya diskriminasi layanan, munculnya kesenjangan dalam lingkup ASN, adanya konflik atau benturan kepentingan, hingga ASN menjadi tidak profesional. Pengawasan yang kuat disertai dengan penerapan sanksi menjadi kunci untuk memastikan netralitas aparatur sipil negara dalam pemilu.

Karenanya, menurut Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis. ASN yang merupakan faktor penting sebagai penghubung antara negara atau pemerintah dengan masyarakat melalui layanan publik harus netral.

Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Netralitas ASN Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Arie Budhiman menambahkan, pihaknya telah mengantisipasi kondisi ini.

Dalam upaya menegakkan netralitas ASN, KASN bersama KemenPANRB, BKN, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk membangun sinergisitas dan efektifitas koordinasi dalam pengawasan netralitas ASN. ”Regulasi Netralitas ASN sudah lengkap. Saatnya, kita tegakkan netralitas ASN,” ungkapnya. (far/mia)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Generasi Tanpa Politik Uang: Memulai Pendidikan Demokrasi dari Keluarga

Generasi Tanpa Politik Uang: Memulai Pendidikan Demokrasi dari Keluarga

Pendidikan demokrasi dalam keluarga dinilai penting untuk membangun karakter pemilih yang jujur dan mencegah praktik politik uang.

JPPR Kalbar Dorong Evaluasi Dapil Pemilu 2024 Jelang Pileg 2029

JPPR Kalbar Dorong Evaluasi Dapil Pemilu 2024 Jelang Pileg 2029

JPPR Kalbar mendorong evaluasi dapil Pemilu 2024 secara menyeluruh untuk memperkuat keterwakilan masyarakat pada Pemilu 2029.

Wagub Kalbar Tegur Investor yang Dinilai Kurang Peduli, Kesejahteraan Warga Jadi Sorotan

Wagub Kalbar Tegur Investor yang Dinilai Kurang Peduli, Kesejahteraan Warga Jadi Sorotan

Wagub Kalbar Tegur Investor yang Dinilai Kurang Peduli, Kesejahteraan Warga Jadi Sorotan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer