Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ganjar Lamar Khofifah Gabung TPN

A
Penulis: A'an❯
BINCANG AKRAB: Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terlihat sedang mengobrol hangat dalam sebuah acara beberapa waktu lalu.
BINCANG AKRAB: Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terlihat sedang mengobrol hangat dalam sebuah acara beberapa waktu lalu.

 


Advertisement

JAKARTA — Pasangan calon presiden dan wakil presiden terus berusaha mengumpulkan dukungan tokoh-tokoh berpengaruh. Setelah mendapat dukungan dari putri Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yenny Wahid, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD kini menargetkan nama Khofifah Indar Parawansa. Gubernur Jawa Timur itu akan dilamar untuk bergabung ke Tim Pemenangan Nasional (TPN).

Iya sih (mau tarik Khofifah), kata Ganjar di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, kemarin (28/10).

Ganjar mengungkapkan, komunikasinya dengan Khofifah sejauh ini berjalan baik. Setiap ke Jawa Timur, dia mengaku menemui Khofifah. Dia berharap dalam waktu dekat Khofifah memutuskan untuk bergabung. Bu Khofifah, saya di sini, ya mudah-mudahan sukses, karena saya sangat baik sama beliau, ucap Ganjar.

Advertisement

Selain Khofifah, Ganjar berharap kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Meski RK adalah kader Golkar, Ganjar tetap berharap RK bisa ikut membantunya. Menurut Ganjar, komunikasi dengan RK berlangsung baik. Namun, dia sadar, untuk mengajak nama-nama tersebut bergabung, perlu kerelaan hati dan kesamaan batin. Meski demikian, dia meyakini Khofifah maupun RK adalah figur yang cocok untuk bergabung dengannya.

Tapi kan ngajak-ngajak kawan-kawan ini harus butuh kelegaan hati, kesamaan batin, agar kita bisa kompak. Saya haqqul yaqin, kawan-kawan itu paling cocok ya dengan Ganjar-Mahfud, tegas Ganjar.

Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran juga berusaha menggandeng tokoh-tokoh asal Jatim. Kita ingin merangkul semua dan insya Allah minggu depan kita umumkan tokoh-tokohnya siapa saja yang gabung, termasuk dari Jatim, ujar Ketua TKN Rosan Roeslani di Djakarta Theater tadi malam.

Advertisement

Namun, Rosan tidak membeberkan nama-nama yang diincarnya. Dia hanya memberi sinyal bahwa tokoh itu punya popularitas. Yang pastinya sudah sangat dikenal masyarakat dan ini akan jadi sumber kekuatan kita, imbuhnya.

Rosan menambahkan, saat ini dirinya tengah memfinalisasi struktur TKN Prabowo-Gibran. Dia menargetkan bisa tuntas pekan depan.
Dalam menyusun struktur, Rosan mengaku akan memperhatikan representasi. Tidak hanya dari partai, melainkan juga unsur relawan, akademisi, hingga tokoh agama. Harus mencerminkan keanekaragaman kita, ya kan, ucapnya.

Dengan begitu, dia berharap bisa mendapatkan tim yang mampu memberikan kontribusi komprehensif. Tak hanya di TKN pusat, melainkan juga daerah.

Sementara itu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) mengisi akhir pekan dengan berkunjung ke Kota Depok. Keduanya menyapa ribuan pendukung yang memadati kawasan GDC Depok.

Dalam kesempatan itu, Anies menyampaikan, dalam pilpres nanti pihaknya harus berhadapan dengan kekuatan besar. Yang dari segi logistik bisa jadi jauh lebih besar. Namun, dia meyakini, militansi perubahan bisa menjadi modal untuk mengalahkan kekuatan besar itu.
Kita tahu tantangannya besar. Tapi, optimisme itu tidak pernah turun, ujarnya.

Meski angka-angka survei menempatkan Amin di posisi bawah, faktanya kegiatan di lapangan selalu penuh. Anies meminta para pendukungnya untuk terus bergerilya ke tetangga.

Anies juga sempat menyentil soal isu nepotisme. Isu tersebut mengemuka pasca terpilihnya Gibran sebagai wakil Prabowo. Anies menekankan, kewarasan dan etika bernegara harus dikembalikan. Negara ini milik seluruh Republik Indonesia, bukan milik satu dua keluarga, tegas Anies.

 

Polemik Status Gibran

Status Gibran yang tetap menjadi kader PDIP pasca ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto masih menjadi polemik. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, secara etika politik, Gibran sudah keluar dari PDIP. Itu berlaku otomatis saat dia memilih tidak mematuhi keputusan partai yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hal itu sesuai dengan aturan partai yang wajib diikuti semua kader. Sebagai salah satu kader elite di PDIP, Basarah yakin Gibran memahaminya. Saya yakin Mas Gibran sudah membaca anggaran dasar partai, anggaran rumah tangga partai, dan mekanisme-mekanisme partai lainnya, ujarnya.

Basarah justru menyayangkan etika politik Gibran yang dinilai tidak baik. Sebab, hingga saat ini dia belum mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP. Gibran juga belum berpamitan secara layak kepada partai. Kami tunggu untuk kita menerima KTA PDIP. Kalau meminjam istilah Mas Rudy Solo, kalau orang timur itu datang tampak muka, kembali tampak punggungnya, imbuhnya.

Basarah juga mengidentifikasi perilaku Gibran sebagai tindakan pembangkangan. Sebab, Ketua Umum PDIP Megawati telah menginstruksikan semua kader untuk memenangkan Ganjar-Mahfud. Keputusan itu harus dipatuhi oleh semua kader dan anggota PDIP. Secara aturan partai dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai, ujarnya.

Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menepis tudingan sejumlah kader PDIP yang menyebut Jokowi meminta jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Karena permintaan itu ditolak PDIP, Jokowi akhirnya memutuskan membelot dari Ganjar-Mahfud. Namun, isu itu kemarin dibantah oleh Bahlil. Jadi, kalau ada yang salah soal penundaan pemilu, itu salah saya, Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa, ujarnya tadi malam.

Dia menerangkan, isu tiga periode merupakan ide yang sempat ditawarkan setelah ada aspirasi dari dunia usaha. Itu pun dengan catatan ada perubahan konstitusi sesuai aturan. Kalau memungkinkan ya monggo, kalau tidak ya nggak usah, imbuhnya.
Bahlil menyentil PDIP yang dinilai terlalu memaksakan menggulirkan isu tersebut. Mungkin nggak ada isu lain yang laku kali, sindirnya.

Partai Golkar juga menyebut jika Jokowi tak pernah memberi arahan apapun soal itu. Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Muhamad Suryawijaya mengaku tahu betul jika Jokowi tidak pernah mengembuskan isu tiga periode kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah memberikan arahan kepada Partai Koalisi yang ada di pemerintahan. Termasuk kepada pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk memperpanjang atau menambah periodesasi jabatan presiden," kata Suryawijaya kepada awak media, Jakarta (28/10).

Menurut Suryawijaya, Presiden Jokowi selalu menekankan komitmennya untuk menjalankan amanah konstitusi kepada seluruh partai koalisi. "Yang selalu disampaikan Presiden Jokowi terkait hal tersebut adalah tegak lurus pada konstitusi yaitu UUD 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden selama 2 periode," ujarnya.

Di sisi lain, Suryawijaya mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak mengembuskan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Para elite diminta menjaga kondusivitas menjelang pemilu. (far/idr/c17/oni)

Advertisement

Artikel Terkait

Ria Norsan Sambut Khofifah di Kalbar untuk Perkuat Kerja Sama Dagang dan Investasi Antardaerah

Ria Norsan Sambut Khofifah di Kalbar untuk Perkuat Kerja Sama Dagang dan Investasi Antardaerah

Ria Norsan menyambut Khofifah di Kalbar untuk memperkuat kerja sama dagang, investasi, dan akses pasar antardaerah.

Generasi Tanpa Politik Uang: Memulai Pendidikan Demokrasi dari Keluarga

Generasi Tanpa Politik Uang: Memulai Pendidikan Demokrasi dari Keluarga

Pendidikan demokrasi dalam keluarga dinilai penting untuk membangun karakter pemilih yang jujur dan mencegah praktik politik uang.

JPPR Kalbar Dorong Evaluasi Dapil Pemilu 2024 Jelang Pileg 2029

JPPR Kalbar Dorong Evaluasi Dapil Pemilu 2024 Jelang Pileg 2029

JPPR Kalbar mendorong evaluasi dapil Pemilu 2024 secara menyeluruh untuk memperkuat keterwakilan masyarakat pada Pemilu 2029.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer