JAKARTA – Akselerasi pencapaian progam Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) perlu terus ditingkatkan, termasuk di Kalimantan Barat. Berbagai kendala yang dihadapi selama ini diharapkan bisa dicarikan solusi dan jalan keluar yang pas.
Seperti diungkapkan, Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kelapa Sawit Nasional yang mengambil tema, optimisme pembangunan perkebunan tahun 2023, akselerasi pencapaian PSR di Pullman Hotel Jakarta Central Park, Senin (27/2). Dalam kesempatan itu ia mengutarakan bahwa di Kalbar sendiri, saat ini sudah ada program PSR yaitu di Kabupaten Landak.
Meski untuk target PSR sendiri, diakuinya masih belum maksimal, karena disebabkan oleh berbagai kendala administrasi. “Jadi penekanan Dirjen Perkebunan tadi, pertama regulasi administrasi yang masih berbelit-belit supaya disederhanakan, sehingga para petani masih susah dalam PSR,” ungkap Norsan usai mengikuti kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI itu.
Selanjutnya berdasarkan data yang ia terima, untuk pelaksanaan PSR Kalbar pada tahun 2022 jumlah penanaman sudah mencapai 12.885,73 hektare. Yang mencakup delapan kabupaten yang ada di Kalbar.
“Untuk kelembagaan kelompok tani sekitar 112 lembaga kop/koptan dengan jumlah pekebun sekitar 7.265 orang, dan chipping sekitar 14.330,51 hektare. Serta yang belum tanam kita perkirakan sekitar 3.813 hektare lebih. Kita usahakan untuk semuanya dilakukan PSR,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar Heronimus Hero menambahkan, ada beberapa kendala dalam program PSR di Kalbar. Diantaranya masih kurangnya tenaga pemetaan (GIS) di kabupaten, baik di tingkat kelembagaan maupun dinas kabupaten.
Serta, usulannya juga wajib dilengkapi telaahan kawasan hutan dan kawasan gambut lindung dari unit Kementerian Lingkungan Hidup dan Khutanan (KLHK), juga telaahan Hak Guna Usaha (HGU) dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (bar/r)
