alexametrics
27.8 C
Pontianak
Wednesday, May 18, 2022

Ermin Elviani Sayangkan Pemusnahan Ribuan Telur Arab

PONTIANAK – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ermin Elviani menyayangkan tindakan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat yang memusnahkan ribuan kilogram telur ayam, karena dianggap berbau ilegal.

Hal tersebut menjadi dasar kritiknya, karena pemberian label ilegal, hendaknya diperjelas dengan lembaga berkompeten dari negara.

Menurut Ketua Demokrat Kalbar berwajah manis ini, pemberian label ilegal harusnya diperjelas terlebih dahulu.

Jika ilegal hanya karena dokumen, mestinya dapat dialih fungsi atau dipergunakan untuk yang lebih baik.

Namun, sambungnya, jika ilegal dalam artian karena telurnya tidak sesuai spesifikasi dan kesehatan, lebih baik diuji terlebih dahulu di laboratorium independen atau pemerintah.

“Sejujurnya saya prihatin sekali. Saya sedih sampai dua kali mendapat informasi adanya pemusnahan telur oleh Satpol PP Provinsi, kenapa dimusnahkan? Jumlahnya sangat banyak pula, sungguh akan menjadi mubazir,” kata anggota Komisi V DPRD Kalbar ini.

Evi sapaan karibnya menilai, semestinya sebelum dimusnahkan hendaknya dikonsultasikan atau dibuat saja, regulasi untuk telur yang disebut ilegal agar kemudian bisa dihibahkan ke masyarakat.

“Kita lihat di media-media, itukan telurnya dibuang begitu saja. Kenapa tidak kita atur regulasi yang baik, di mana telur-telur tersebut bisa diberdayakan untuk masyarakat Kalbar,” ucapnya.

Baca Juga :  Parlemen Kalbar Stop Kunker ke Luar Daerah

Menurut politisi perempuan Kalbar ini, manfaat telur jika disalurkan ke masyarakat akan lebih bermanfaat besar sekali. Apalagi Kalbar masih didera dengan status pandemi Covid-19, yang ceritanya belum selesai-selesai. Pandemi sudah banyak membuat masyarakat kepayahan termasuk usaha warga gulung tikar. Nah, telur-telur tersebut, harusnya dapat dimanfaatkan dengan bijaksana sebelum diputuskan illegal.

“Sekali lagi, saya sangat menyayangkan kejadian seperti ini. Saya harap tidak kembali terjadi. Kita bakalan gendakan pemanggilan terhadap Satpol PP. Kita (DPRD Kalbar) ingin tau, kenapa harus dimusnahkan? Apa tidak ada solusi lain?” ucapnya dnegan dana tanya.

“Saran saya ada baiknya pemerintah bersikap enunggu hasil lab. Kan katanya dites. Ini jangan hasil tes lab belum keluar sudah dibuang. Sungguh sangat disayangkan,” tutupnya.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Barat memusnahkan sebanyak 38.880 butir telur ilegal atau tanpa dokumen, yang ditemui di sebuah gudang Jalan Lintas Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Telur-telur dianggap ilegal tesebut, dikirim dari Provinsi Jawa Timur. Di antaranya adalah telur ayam dengan jumlah 28.080 butir, telur bebek berjumlah 2.400 butir, dan telur ayam Arab berjumlah 8.400 butir.

Baca Juga :  Bimbingan Teknis Penuntut Umum, Sebagai Fasilitator dalam Penyelesaian Perkara

“Pemprov Kalbar memang merazia barang ilegal. Jadi, ini telur tidak dilengkapi dokumen-dokumen resmi. Ini akan mengakibatkan merusak tata niaganya, dan merusak stabilitas harga,” kata Sekda Kalbar, Harisson, Senin kemarin.

Kronologi pengamanan telur ilegal tersebut, berdasarkan dari informasi masyarakat, yakni dari kelompok petani peternak telur, bahwa ada pengusaha yang membawa telur tanpa dokumen resmi.

“Pada saat Satpol PP Provinsi merazia, memang ada telur ilegal. Hari ini yang dimusnahkan ada 38.880 butir. Ini dengan cara kita tanam, nanti ditimbun dan dibakar,” ungkap Harisson.

Telur ilegal tersebut, kata Harisson, tak bisa begitu saja diberikan kepada masyarakat atau dijual kembali, karena hal tersebut akan merusak tata niaga pasar. Selain itu, telur tersebut bisa saja membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak diketahui keamanannya.

“Pemilik kita lakukan pemeriksaan dan dia mengakui ini telur ilegal tanpa dokumen resmi. Ini membahayakan sebenarnya untuk kesehatan masyarakat, selain merusak tata niaga. Kita juga sudah jatuhkan sanksi dan berikan peringatan untuk tidak mengulangi lagi,” paparnya. (den)

PONTIANAK – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ermin Elviani menyayangkan tindakan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat yang memusnahkan ribuan kilogram telur ayam, karena dianggap berbau ilegal.

Hal tersebut menjadi dasar kritiknya, karena pemberian label ilegal, hendaknya diperjelas dengan lembaga berkompeten dari negara.

Menurut Ketua Demokrat Kalbar berwajah manis ini, pemberian label ilegal harusnya diperjelas terlebih dahulu.

Jika ilegal hanya karena dokumen, mestinya dapat dialih fungsi atau dipergunakan untuk yang lebih baik.

Namun, sambungnya, jika ilegal dalam artian karena telurnya tidak sesuai spesifikasi dan kesehatan, lebih baik diuji terlebih dahulu di laboratorium independen atau pemerintah.

“Sejujurnya saya prihatin sekali. Saya sedih sampai dua kali mendapat informasi adanya pemusnahan telur oleh Satpol PP Provinsi, kenapa dimusnahkan? Jumlahnya sangat banyak pula, sungguh akan menjadi mubazir,” kata anggota Komisi V DPRD Kalbar ini.

Evi sapaan karibnya menilai, semestinya sebelum dimusnahkan hendaknya dikonsultasikan atau dibuat saja, regulasi untuk telur yang disebut ilegal agar kemudian bisa dihibahkan ke masyarakat.

“Kita lihat di media-media, itukan telurnya dibuang begitu saja. Kenapa tidak kita atur regulasi yang baik, di mana telur-telur tersebut bisa diberdayakan untuk masyarakat Kalbar,” ucapnya.

Baca Juga :  Polisi Temukan Tandu Jenazah Ambulans yang Dicuri

Menurut politisi perempuan Kalbar ini, manfaat telur jika disalurkan ke masyarakat akan lebih bermanfaat besar sekali. Apalagi Kalbar masih didera dengan status pandemi Covid-19, yang ceritanya belum selesai-selesai. Pandemi sudah banyak membuat masyarakat kepayahan termasuk usaha warga gulung tikar. Nah, telur-telur tersebut, harusnya dapat dimanfaatkan dengan bijaksana sebelum diputuskan illegal.

“Sekali lagi, saya sangat menyayangkan kejadian seperti ini. Saya harap tidak kembali terjadi. Kita bakalan gendakan pemanggilan terhadap Satpol PP. Kita (DPRD Kalbar) ingin tau, kenapa harus dimusnahkan? Apa tidak ada solusi lain?” ucapnya dnegan dana tanya.

“Saran saya ada baiknya pemerintah bersikap enunggu hasil lab. Kan katanya dites. Ini jangan hasil tes lab belum keluar sudah dibuang. Sungguh sangat disayangkan,” tutupnya.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Barat memusnahkan sebanyak 38.880 butir telur ilegal atau tanpa dokumen, yang ditemui di sebuah gudang Jalan Lintas Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Telur-telur dianggap ilegal tesebut, dikirim dari Provinsi Jawa Timur. Di antaranya adalah telur ayam dengan jumlah 28.080 butir, telur bebek berjumlah 2.400 butir, dan telur ayam Arab berjumlah 8.400 butir.

Baca Juga :  Halalbihalal Kajati Kalbar dan Jajaran

“Pemprov Kalbar memang merazia barang ilegal. Jadi, ini telur tidak dilengkapi dokumen-dokumen resmi. Ini akan mengakibatkan merusak tata niaganya, dan merusak stabilitas harga,” kata Sekda Kalbar, Harisson, Senin kemarin.

Kronologi pengamanan telur ilegal tersebut, berdasarkan dari informasi masyarakat, yakni dari kelompok petani peternak telur, bahwa ada pengusaha yang membawa telur tanpa dokumen resmi.

“Pada saat Satpol PP Provinsi merazia, memang ada telur ilegal. Hari ini yang dimusnahkan ada 38.880 butir. Ini dengan cara kita tanam, nanti ditimbun dan dibakar,” ungkap Harisson.

Telur ilegal tersebut, kata Harisson, tak bisa begitu saja diberikan kepada masyarakat atau dijual kembali, karena hal tersebut akan merusak tata niaga pasar. Selain itu, telur tersebut bisa saja membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak diketahui keamanannya.

“Pemilik kita lakukan pemeriksaan dan dia mengakui ini telur ilegal tanpa dokumen resmi. Ini membahayakan sebenarnya untuk kesehatan masyarakat, selain merusak tata niaga. Kita juga sudah jatuhkan sanksi dan berikan peringatan untuk tidak mengulangi lagi,” paparnya. (den)

Most Read

Artikel Terbaru

/