alexametrics
31.7 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

Dugaan Pemerkosaan Oleh Mantan Kepala Imigrasi Entikong, Polisi Belum Menetapkan Tersangka

PONTIANAK – Dugaan perkosaan yang dilakukan eks Kepala Kantor Imigrasi Entikong, RFS terhadap pegawainya sudah memasuki hari ke-12. Namun hingga saat ini kepolisian belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Kapolres Sanggau, AKBP Raymond Marcellino Masengi, mengatakan, kasus perkosaan yang dilaporkan korban dengan terduga pelakunya mantan Kepala Kantor Imigrasi Entikong, masih dalam proses.

Dia menjelaskan, beberapa waktu lalu (kemarin) penyidik telah meminta keterangan ahli dari dokter spesialis dan psikologi. Untuk hasilnya sampai dengan saat ini belum keluar.

“Untuk penetapan tersangka belum ada, karena penyidik membuktikan langkah-langkah penyidikan,” kata Raymond, ketika dihubungi Pontianak Post, Senin (1/2).

Raymond menyatakan, dirinya memastikan kasus dugaan perkosaan itu akan diproses secara proposional. Dan pihaknya tidak akan main-main dalam menangani kasus tersebut. “Untuk penetapan status pelaku sebagai tersangka dan penahanan kewenangannya ada pada penyidik,” ucapnya.

Kuasa hukum korban, Herawan Utoro, mengatakan, tentunya korban sangat berharap agar terduga pelaku dapat segera ditetapkan sebagai tersangka. Karena jika merujuk dengan bukti awal, dugaan perkosaan itu tidak dapat terbantahkan alias sudah terbukti.

“Sudah ada hasil visum dan bukti berantai berupa saksi-saksi secara faktual yang melihat terjadinya dugaan perkosaan,” kata Herawan.

Herawan menyatakan, dari bukti-bukti yang ada itu, dugaan adanya perkosaan sangat kuat. Selain bukti visum dan saksi, korban dibuat tidak berdaya ketika tindakan itu dilakukan. Dan itu sudah terungkap sejak awal kasus dilaporkan.

Baca Juga :  Peneliti Batan Hasilkan Kedelai Rekayasa Genetika Berbasis Nuklir

“Untuk konteks kelengkapan berkas kami yakin bahwa polisi akan bekerja secara tepat dan cepat. Makanya kami tidak kecewa dengan penanganan yang dilakukan,” tuturnya.

Herawan menerangkan, dalam konteks belum ditetapkannya pelaku sebagai tersangka, pihaknya yakin kepolisian sedang melakukan proses yang menuju kearah peningkatan status pelaku.

“Dalam proses penyidikan yang dilakukan polisi, dibilang lama juga tidak. Dibilang tidak cepat juga tidak. Tetapi kami merasakan polisi memang serius. Kerja yang dilakukan sudah tepat,” ungkapnya.

Sementara itu, pengamat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Hermansyah, mengatakan, pada kasus perkosaan ini ia memberikan catatan kepada penyidik. Yakni memang diperlukan kehati-hatian dalam tindakan hukum. Karena kasus perkosaan tersebut berbeda dengan kasus pidana pada umumnya.

“Mengapa berbeda, karena dengan sangat mudah sekali fakta hukum berbolak balik. Kalau tidak hati-hati, bisa saja korban diidentifkasi menjadi pelaku. Sebaliknya pelaku menjadi korban. Berbeda dengan kasus pencurian atau pembunuhan,” kata Hermansyah, ketika dihubungi Pontianak Post.

Hermansyah menyatakan, dirinya setuju dengan pemeriksaan ahli yang dilakukan penyidik. Karena memang kasus dugaan perkosaan itu membutuhkan keterangan ahli. Seperti ahli dari dokter forensik untuk memastikan apakah kasus itu perkosaan atau bukan.

“Dari hasil visum itu akan ketahuan dan dibutuhkan keterangan dokter forensik untuk menjelaskannya,” ucapnya.

Sejatinya, lanjut Hermansyah, bukti lain yang dibutuhkan penyidik tidak hanya penjelasan ahli terhadap hasil visum.   Tetapi bisa juga mendalami bentuk-bentuk kekerasan yang ada pada tubuh korban. Harus dipahami tindak pidana perkosaan tidak melulu harus adanya kekerasan.  Ancaman verbal juga dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan.

Baca Juga :  Di Sekolah Tak Menonjol, Hanya Diingat Kemayu

Hermansyah menerangkan, selain dibutuhkan keterangan ahli dari dokter forensik, penyidik juga dipandang perlu untuk meminta keterangan ahli hukum. Itu penting karena dari keterangan ahli itu nantinya akan didapat keterangan apakah fakta-fakta dugaan perkosaan itu memenuhi unsur pidana pada pasal 285.

“Menurut saya memang diperlukan kehati-hatian dalam menangani kasus ini,” tuturnya.

Menurut Hermansyah, tetapi tindakan kehati-hatian ini tidak bearti harus menghentikan perkaranya. Tidak. Atau memperlambat prosesnya. Penyidik harus tetap menyelesaikan kasus itu terlebih dahulu.

Hermansyah menyatakan, dengan adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang disampaikan kepolisian kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanggau, maka polisi sudah bekerja maksimal.

Oleh karena itu, dia menambahkan, jaksa diharapkan dapat melakukan fungsinya, untuk mengontrol dan mengawasi jalannya proses penyidikan itu.

“Soal mengapa pelaku tidak ditahan? Penyidik memang diberikan kewenangan sesuai dengan aturan hukum. Penahanan dapat dilakukan jika ada dugaan pelaku melarikan diri, menghilangkan alat bukti, mengulangi lagi perbuatannya. Ketiga alasan itulah yang menjadi dasar seseorang itu perlu dilakukan penahanan atau tidak. Ini alasan objektif.  Sementara alasan subjektivitas penyidik juga perlu dimunculkan dalam kasus ini,” pungkasnya. (adg)

PONTIANAK – Dugaan perkosaan yang dilakukan eks Kepala Kantor Imigrasi Entikong, RFS terhadap pegawainya sudah memasuki hari ke-12. Namun hingga saat ini kepolisian belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Kapolres Sanggau, AKBP Raymond Marcellino Masengi, mengatakan, kasus perkosaan yang dilaporkan korban dengan terduga pelakunya mantan Kepala Kantor Imigrasi Entikong, masih dalam proses.

Dia menjelaskan, beberapa waktu lalu (kemarin) penyidik telah meminta keterangan ahli dari dokter spesialis dan psikologi. Untuk hasilnya sampai dengan saat ini belum keluar.

“Untuk penetapan tersangka belum ada, karena penyidik membuktikan langkah-langkah penyidikan,” kata Raymond, ketika dihubungi Pontianak Post, Senin (1/2).

Raymond menyatakan, dirinya memastikan kasus dugaan perkosaan itu akan diproses secara proposional. Dan pihaknya tidak akan main-main dalam menangani kasus tersebut. “Untuk penetapan status pelaku sebagai tersangka dan penahanan kewenangannya ada pada penyidik,” ucapnya.

Kuasa hukum korban, Herawan Utoro, mengatakan, tentunya korban sangat berharap agar terduga pelaku dapat segera ditetapkan sebagai tersangka. Karena jika merujuk dengan bukti awal, dugaan perkosaan itu tidak dapat terbantahkan alias sudah terbukti.

“Sudah ada hasil visum dan bukti berantai berupa saksi-saksi secara faktual yang melihat terjadinya dugaan perkosaan,” kata Herawan.

Herawan menyatakan, dari bukti-bukti yang ada itu, dugaan adanya perkosaan sangat kuat. Selain bukti visum dan saksi, korban dibuat tidak berdaya ketika tindakan itu dilakukan. Dan itu sudah terungkap sejak awal kasus dilaporkan.

Baca Juga :  Guru-guru di Kubu Raya Ikuti Workshop Menulis

“Untuk konteks kelengkapan berkas kami yakin bahwa polisi akan bekerja secara tepat dan cepat. Makanya kami tidak kecewa dengan penanganan yang dilakukan,” tuturnya.

Herawan menerangkan, dalam konteks belum ditetapkannya pelaku sebagai tersangka, pihaknya yakin kepolisian sedang melakukan proses yang menuju kearah peningkatan status pelaku.

“Dalam proses penyidikan yang dilakukan polisi, dibilang lama juga tidak. Dibilang tidak cepat juga tidak. Tetapi kami merasakan polisi memang serius. Kerja yang dilakukan sudah tepat,” ungkapnya.

Sementara itu, pengamat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Hermansyah, mengatakan, pada kasus perkosaan ini ia memberikan catatan kepada penyidik. Yakni memang diperlukan kehati-hatian dalam tindakan hukum. Karena kasus perkosaan tersebut berbeda dengan kasus pidana pada umumnya.

“Mengapa berbeda, karena dengan sangat mudah sekali fakta hukum berbolak balik. Kalau tidak hati-hati, bisa saja korban diidentifkasi menjadi pelaku. Sebaliknya pelaku menjadi korban. Berbeda dengan kasus pencurian atau pembunuhan,” kata Hermansyah, ketika dihubungi Pontianak Post.

Hermansyah menyatakan, dirinya setuju dengan pemeriksaan ahli yang dilakukan penyidik. Karena memang kasus dugaan perkosaan itu membutuhkan keterangan ahli. Seperti ahli dari dokter forensik untuk memastikan apakah kasus itu perkosaan atau bukan.

“Dari hasil visum itu akan ketahuan dan dibutuhkan keterangan dokter forensik untuk menjelaskannya,” ucapnya.

Sejatinya, lanjut Hermansyah, bukti lain yang dibutuhkan penyidik tidak hanya penjelasan ahli terhadap hasil visum.   Tetapi bisa juga mendalami bentuk-bentuk kekerasan yang ada pada tubuh korban. Harus dipahami tindak pidana perkosaan tidak melulu harus adanya kekerasan.  Ancaman verbal juga dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan.

Baca Juga :  Mall Pelayanan Pubik Lantai 1 Singkawang Grand Mall

Hermansyah menerangkan, selain dibutuhkan keterangan ahli dari dokter forensik, penyidik juga dipandang perlu untuk meminta keterangan ahli hukum. Itu penting karena dari keterangan ahli itu nantinya akan didapat keterangan apakah fakta-fakta dugaan perkosaan itu memenuhi unsur pidana pada pasal 285.

“Menurut saya memang diperlukan kehati-hatian dalam menangani kasus ini,” tuturnya.

Menurut Hermansyah, tetapi tindakan kehati-hatian ini tidak bearti harus menghentikan perkaranya. Tidak. Atau memperlambat prosesnya. Penyidik harus tetap menyelesaikan kasus itu terlebih dahulu.

Hermansyah menyatakan, dengan adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang disampaikan kepolisian kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanggau, maka polisi sudah bekerja maksimal.

Oleh karena itu, dia menambahkan, jaksa diharapkan dapat melakukan fungsinya, untuk mengontrol dan mengawasi jalannya proses penyidikan itu.

“Soal mengapa pelaku tidak ditahan? Penyidik memang diberikan kewenangan sesuai dengan aturan hukum. Penahanan dapat dilakukan jika ada dugaan pelaku melarikan diri, menghilangkan alat bukti, mengulangi lagi perbuatannya. Ketiga alasan itulah yang menjadi dasar seseorang itu perlu dilakukan penahanan atau tidak. Ini alasan objektif.  Sementara alasan subjektivitas penyidik juga perlu dimunculkan dalam kasus ini,” pungkasnya. (adg)

Most Read

Artikel Terbaru

/