alexametrics
31 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

BPJS Kesehatan Gelar Monev KBK FKTP dan Non-FKTP Wilayah Kerja Sintang

SINTANG – Memasuki triwulan ke III, BPJS Kesehatan Cabang Sintang Sintang menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Tahun 2021 pada 5 kabupaten yang menjadi wilayah layanannya, Rabu (29/09).

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer (PMP), BPJS Kesehatan Sintang, Yuliana Fitri menjelaskan salah satu indikator penilaian kinerja FKTP adalah Angka Kontak, yang merupakan indikator untuk mengetahui tingkat aksesibilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTP oleh peserta berdasarkan jumlah peserta JKN-KIS.

“Salah satunya untuk penilaian angka kontak langsung dengan kontak tidak langsung, yaitu konsultasi melalui media sosial. Tentunya percakapan itu harus dimasukan kembali melalui aplikasi P-Care pada menu kunjungan online, namun berbeda jika menggunakan aplikasi Mobile JKN Faskes. Saat dokter mengisi resume pasien di aplikasi ini, otomatis akan tersimpan di aplikasi Pcare,” jelas Yuliana.

Yuliana juga menjelaskan bahwa ada beberapa syarat pelayanan kontak tidak langsung agar dapat dihitung sebagai angka kontak, seperti pelayanan 2 arah, ter-input dalam aplikasi Pcare, tercatat dalam dokumen pendukung seperti log book dan rekam medik, serta memiliki dokumentasi.

“Karena tentunya apapun itu yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan, wajib untuk didokumentasikan atau dilakukan pencatatan, untuk pencatatannya saja yang berbeda. Jika dilakukan telekonsultasinya melalui selain Mobile JKN Faskes, maka wajib di-entry di Pcare. Tapi jika melalui aplikasi Mobile JKN Faskes, maka itu akan otomatis terinput di aplikasi Pcare. Terkait KBK penilaiannya berdasarkan sumber data yang ditambahkan FKTP di aplikasi Pcare,” kata Yuliana.

Baca Juga :  Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Perbatasan

Yuliana menambahkan, BPJS Kesehatan Sintang juga telah melakukan sosialisasi mengenai perhitungan Angka Kontak KBK pelayanan telekonsultasi untuk pasien isolasi mandiri. Ada 4 pelayanan telekonsultasi yang terhitung sebagai angka kontak, yaitu pelayanan telekonsultasi baik kontak sehat maupun kontak sakit, pelayanan skrining terhadap status kesehatan peserta, pelayanan konsultasi kondisi atau gejala pasien terkait Covid-19 atau komorbid, serta pelayanan konsultasi pemantauan kondisi atau gejala kesehatan pasien terkait Covid-19 dan komorbid atau komplikasi.

“Dengan disosialisasikannya kembali hal tersebut, nantinya dapat membuat BPJS Kesehatan Sintang dan Dinkes serta FKTP dan non FKTP mitra BPJS Kesehatan dapat membentuk kesepahaman bersama nantinya,” tambah Yuliana.

Sementara itu, Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Kabupaten Sintang Helly Habiballoh Luqmansyah juga menyampaikan beberapa catatannya untuk FKTP melalui perwakilan Dinas Kesehatan 5 kabupaten yang hadir pada rapat virtual tersebut. Ia berharap FKTP dapat memenuhi semua indikator KBK. Hal ini agar Kapitasi yang diterima dapat 100 persen.

Baca Juga :  Hipertensi Berisiko Gagal Ginjal

“Kalau bisa dipenuhi semua. Karena sayang dananya tidak bisa 100 persen transefernya. Karena dengan dana yang bisa 100 persen ke Puskesmas dan dengan penyerapan yang benar, kualitas Puskesmas bisa lebih baik,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sebagian besar Puskesmas yang masih belum berstatus BLUD. Karena hal tersebut juga berdampak pada pemanfaatan SiLPA kapitasi. Jika Puskesmas sudah berstatus BLUD, masalah SILPA Kapitasi ini tidak akan terjadi lagi.

“Kita mendorong semua Puskesmas untuk BLUD. Sehingga masalah efisiensi SiLPA ini tidak terjadi lagi,” ucapnya.

Helly juga meminta agar kasus TBC bisa selesai di FKTP. Karena ia masih menemukan adanya kasus TBC yang ditangani di Rumah Sakit. Karena rujukan TBC hanya dikecualikan untuk kasus Multi Drugs Resistance (MDR) yang memang obatnya masih terbatas dan hanya tersedia di RS.

“Masih terus muncul diagnosa TBC di Rumah Sakit. Harapannya semua kasus TBC bisa selesai di FKTP. Untuk detailnya harus dibicarakan lagi, karena TBC juga semakin berkembang. Terutama MDR, karena obatnya masih sangat terbatas dan hanya ada di rumah sakit,” pungkasnya. (FR/ris)

SINTANG – Memasuki triwulan ke III, BPJS Kesehatan Cabang Sintang Sintang menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Tahun 2021 pada 5 kabupaten yang menjadi wilayah layanannya, Rabu (29/09).

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer (PMP), BPJS Kesehatan Sintang, Yuliana Fitri menjelaskan salah satu indikator penilaian kinerja FKTP adalah Angka Kontak, yang merupakan indikator untuk mengetahui tingkat aksesibilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTP oleh peserta berdasarkan jumlah peserta JKN-KIS.

“Salah satunya untuk penilaian angka kontak langsung dengan kontak tidak langsung, yaitu konsultasi melalui media sosial. Tentunya percakapan itu harus dimasukan kembali melalui aplikasi P-Care pada menu kunjungan online, namun berbeda jika menggunakan aplikasi Mobile JKN Faskes. Saat dokter mengisi resume pasien di aplikasi ini, otomatis akan tersimpan di aplikasi Pcare,” jelas Yuliana.

Yuliana juga menjelaskan bahwa ada beberapa syarat pelayanan kontak tidak langsung agar dapat dihitung sebagai angka kontak, seperti pelayanan 2 arah, ter-input dalam aplikasi Pcare, tercatat dalam dokumen pendukung seperti log book dan rekam medik, serta memiliki dokumentasi.

“Karena tentunya apapun itu yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan, wajib untuk didokumentasikan atau dilakukan pencatatan, untuk pencatatannya saja yang berbeda. Jika dilakukan telekonsultasinya melalui selain Mobile JKN Faskes, maka wajib di-entry di Pcare. Tapi jika melalui aplikasi Mobile JKN Faskes, maka itu akan otomatis terinput di aplikasi Pcare. Terkait KBK penilaiannya berdasarkan sumber data yang ditambahkan FKTP di aplikasi Pcare,” kata Yuliana.

Baca Juga :  Masyarakat Memilih Mundur dari Peserta BPJS Kesehatan

Yuliana menambahkan, BPJS Kesehatan Sintang juga telah melakukan sosialisasi mengenai perhitungan Angka Kontak KBK pelayanan telekonsultasi untuk pasien isolasi mandiri. Ada 4 pelayanan telekonsultasi yang terhitung sebagai angka kontak, yaitu pelayanan telekonsultasi baik kontak sehat maupun kontak sakit, pelayanan skrining terhadap status kesehatan peserta, pelayanan konsultasi kondisi atau gejala pasien terkait Covid-19 atau komorbid, serta pelayanan konsultasi pemantauan kondisi atau gejala kesehatan pasien terkait Covid-19 dan komorbid atau komplikasi.

“Dengan disosialisasikannya kembali hal tersebut, nantinya dapat membuat BPJS Kesehatan Sintang dan Dinkes serta FKTP dan non FKTP mitra BPJS Kesehatan dapat membentuk kesepahaman bersama nantinya,” tambah Yuliana.

Sementara itu, Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Kabupaten Sintang Helly Habiballoh Luqmansyah juga menyampaikan beberapa catatannya untuk FKTP melalui perwakilan Dinas Kesehatan 5 kabupaten yang hadir pada rapat virtual tersebut. Ia berharap FKTP dapat memenuhi semua indikator KBK. Hal ini agar Kapitasi yang diterima dapat 100 persen.

Baca Juga :  Penyakit IMS Sifilis Hantui Kaum Pria, Kenali Gejalanya

“Kalau bisa dipenuhi semua. Karena sayang dananya tidak bisa 100 persen transefernya. Karena dengan dana yang bisa 100 persen ke Puskesmas dan dengan penyerapan yang benar, kualitas Puskesmas bisa lebih baik,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sebagian besar Puskesmas yang masih belum berstatus BLUD. Karena hal tersebut juga berdampak pada pemanfaatan SiLPA kapitasi. Jika Puskesmas sudah berstatus BLUD, masalah SILPA Kapitasi ini tidak akan terjadi lagi.

“Kita mendorong semua Puskesmas untuk BLUD. Sehingga masalah efisiensi SiLPA ini tidak terjadi lagi,” ucapnya.

Helly juga meminta agar kasus TBC bisa selesai di FKTP. Karena ia masih menemukan adanya kasus TBC yang ditangani di Rumah Sakit. Karena rujukan TBC hanya dikecualikan untuk kasus Multi Drugs Resistance (MDR) yang memang obatnya masih terbatas dan hanya tersedia di RS.

“Masih terus muncul diagnosa TBC di Rumah Sakit. Harapannya semua kasus TBC bisa selesai di FKTP. Untuk detailnya harus dibicarakan lagi, karena TBC juga semakin berkembang. Terutama MDR, karena obatnya masih sangat terbatas dan hanya ada di rumah sakit,” pungkasnya. (FR/ris)

Most Read

Artikel Terbaru

/