alexametrics
26.7 C
Pontianak
Friday, August 19, 2022

Sengketa Hukum Tak Harus ke Pengadilan

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meresmikan kantor mediator hukum dan LBH Herman Hofi Law, Sabtu (2/10). Dengan mengusung motto “Kalau bisa damai kenapa harus bersengketa” ini berlokasi di Jalan Madyosari 1, Jalan Wonobaru, Pontianak Selatan. Kepada wartawan, Herman Hofi menjelaskan, lembaga ini merupakan lembaga resmi yang diakui oleh Mahkamah Agung, untuk membantu masyarakat menyelesaikan sengketa hukum. “Di Pontianak atau Kalbar, lembaga mediator hukum ini memang belum familiar. Tapi ini bisa membantu masyarakat,” ujarnya.

Herman menambahkan, masyarakat selama ini mungkin hanya terpaku pada penyelesaikan sengketa hukum di pengadilan, yang menguras waktu dan tenaga. Namun dengan adanya lembaga mediator ini, proses penyelesaian sengketa dapat lebih mudah. “Kalau di pengadilan, tentu akan terikat dengan hukum acara. Nah, dengan mediasi ini, maksimal 14 sampai 20 hari, kedua belah pihak sudah bisa menyelesaikannya,” ungkapnya.
Selain itu, kata Herman, dalam sengketa yang diselesaikan di pengadilan, tentu akan ada yang menang dan yang kalah. “Jika mediasi, kita berharap pihak-pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan sengketanya dengan win-win solusion. Jadi setelah diambil keputusan, kedua belah pihak bisa berpelukan. Dan putusannya ini juga bersifat mengikat,” tambahnya.
Herman menambahkan, di Kalbar belum banyak lembaga mediasi yang mendaftarkan diri ke pengadilan. “Di pengadilan negeri Mempawah baru saya yang mendaftarkan pertama, sedangkan di Pontianak setahu saya ada 4 orang yang tersertifikasi untuk menjadi mediator,” terangnya.

Baca Juga :  Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Bansir Laut, Pontianak Tenggara

Di lembaga mediator ini, tambah Herman, tak hanya perkara perdata yang bisa diselesaikan lewat jalur mediasi. “Sebagian besar memang perkara perdata. Namun perkara pidana juga bisa, asal dia merupakan delik aduan, dan ancaman hukumannya di bawah dua tahun. Dan itu sudah diatur oleh Mahkamah Agung dan Kapolri,” ujarnya.

Sedangkan untuk LBH sendiri, kata Herman, bergabung sekitar 20 pengacara. “Kami ini sifatnya bantuan, jadi tidak berorientasi pada profit. Ini untuk membantu masyarakat. Kami sangat berterima kasih kepada Gubernur Kalbar, Bapak Sutarmidji yang telah meresmikan kantor LBH kami ini. Ini membuktikan bahwa Bapak Gubernur peduli dengan penegakan hukum di Kalimantan Barat, dan mendorong agar masyarakat sadar dengan budaya hukum,” pungkasnya. (ars)

Baca Juga :  Maknai Hari Pahlawan, Lasarus Ajak Teladani dengan Menolong Korban Banjir di Kalimantan Barat

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meresmikan kantor mediator hukum dan LBH Herman Hofi Law, Sabtu (2/10). Dengan mengusung motto “Kalau bisa damai kenapa harus bersengketa” ini berlokasi di Jalan Madyosari 1, Jalan Wonobaru, Pontianak Selatan. Kepada wartawan, Herman Hofi menjelaskan, lembaga ini merupakan lembaga resmi yang diakui oleh Mahkamah Agung, untuk membantu masyarakat menyelesaikan sengketa hukum. “Di Pontianak atau Kalbar, lembaga mediator hukum ini memang belum familiar. Tapi ini bisa membantu masyarakat,” ujarnya.

Herman menambahkan, masyarakat selama ini mungkin hanya terpaku pada penyelesaikan sengketa hukum di pengadilan, yang menguras waktu dan tenaga. Namun dengan adanya lembaga mediator ini, proses penyelesaian sengketa dapat lebih mudah. “Kalau di pengadilan, tentu akan terikat dengan hukum acara. Nah, dengan mediasi ini, maksimal 14 sampai 20 hari, kedua belah pihak sudah bisa menyelesaikannya,” ungkapnya.
Selain itu, kata Herman, dalam sengketa yang diselesaikan di pengadilan, tentu akan ada yang menang dan yang kalah. “Jika mediasi, kita berharap pihak-pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan sengketanya dengan win-win solusion. Jadi setelah diambil keputusan, kedua belah pihak bisa berpelukan. Dan putusannya ini juga bersifat mengikat,” tambahnya.
Herman menambahkan, di Kalbar belum banyak lembaga mediasi yang mendaftarkan diri ke pengadilan. “Di pengadilan negeri Mempawah baru saya yang mendaftarkan pertama, sedangkan di Pontianak setahu saya ada 4 orang yang tersertifikasi untuk menjadi mediator,” terangnya.

Baca Juga :  Puluhan Miliar Ekspor Kratom Tak Dibayar

Di lembaga mediator ini, tambah Herman, tak hanya perkara perdata yang bisa diselesaikan lewat jalur mediasi. “Sebagian besar memang perkara perdata. Namun perkara pidana juga bisa, asal dia merupakan delik aduan, dan ancaman hukumannya di bawah dua tahun. Dan itu sudah diatur oleh Mahkamah Agung dan Kapolri,” ujarnya.

Sedangkan untuk LBH sendiri, kata Herman, bergabung sekitar 20 pengacara. “Kami ini sifatnya bantuan, jadi tidak berorientasi pada profit. Ini untuk membantu masyarakat. Kami sangat berterima kasih kepada Gubernur Kalbar, Bapak Sutarmidji yang telah meresmikan kantor LBH kami ini. Ini membuktikan bahwa Bapak Gubernur peduli dengan penegakan hukum di Kalimantan Barat, dan mendorong agar masyarakat sadar dengan budaya hukum,” pungkasnya. (ars)

Baca Juga :  Joni Isnaini Gugat Kapolda Kalbar Lewat Sidang Praperadilan

Most Read

Artikel Terbaru

/