alexametrics
26.7 C
Pontianak
Tuesday, May 17, 2022

Midji Minta KPK Evaluasi Tambang dan Tindak Jika Ada yang Bermasalah

PONTIANAK – Akhir-akhir ini sektor perkebunan dan pertambangan menjadi sorotan karena dikaitkan dengan penyebab parahnya bencana banjir di Kalimantan Barat (Kalbar). Hal itu juga diamini oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji. Ia bahkan mengusulkan agar ada evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengurai benang kusut dari kedua sektor tersebut.

“Bagusnya itu, kebun, tambang, KPK evaluasi semua. Kalau ada perizinan-perizinan misalnya tidak betul, ada-ada hal-hal lain, ya sudah, tindak saja. Saya setuju. Karena KPK kan pernah mau menangani itu. Saya bilang tangani saja,” ungkap Midji, sapaan karibnya, Rabu (1/12).

Midji mengatakan sedang mengumpulkan data soal luasan sektor pertambangan. Namun ia memastikan tambang di Kalbar didominasi oleh izin pertambangan batuan atau yang dulunya disebut dengan istilah galian golongan C. Sementara untuk izin pertambangan logam dan mineral lainnya dikatakan sudah tidak begitu banyak.

“Setahu saya tambang itu tidak begitu luas dan karena untuk kebutuhan pembangunan saja. Terutama galian C,” katanya.

Terkait hal ini, yang menurutnya juga penting untuk diketahui adalah, gubernur tidak punya kewenangan secara langsung mengeluarkan izin tambang termasuk yang jenis galian C. Meski izin dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), sesuai aturan kewenangannya ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sementara gubernur setiap bulan hanya mendapat laporan.

“Jadi provinsi itu prosesnya di PTSP, coba lihat saja, ada tidak tanda tangan gubernur. Saya justru tak tahu, karena seluruh perizinan itu sudah di PTSP. Saya itu hanya dapat laporan rekapnya saja per bulan,” jelasnya.

Belum lagi alur proses perizinan pertambangan secara teknis juga lebih banyak berada di pemerintah kabupaten. Salah satunya ada izin lingkungan yang dikeluarkan bupati. Sementara Pemprov lewat PTSP hanya memberikan izin setelah proses-proses di tingkat kabupaten selesai.

“Karena (syarat izin) di bawah (kabupaten) sudah lengkap, provinsi tinggal mengesahkan saja. Kalau kami tak melaksanakan itu kami bisa di-PTUN oleh pihak yang mengajukan izin, kemudian berdasarkan putusan Ombudsman juga,” terangnya.

Ia kembali menegaskan bahwa kewenangan Pemprov terkait izin tambang sifatnya hanya menindaklanjuti proses yang sudah dilakukan di kabupaten. Jika semua itu kewenangan provinsi Midji justru tak mau mengeluarkan izin apapun. Selain ingin membenahi izin-izin yang sudah ada.

“Tapi sebagai bagian dari pemerintah Republik Indonesia, saya harus patuh dengan aturan. Kalau mau saya pribadi, tak akan ada izin itu. Tapi kan tidak bisa,” ucapnya.

Itu semua bahkan hanya berlaku sebelum Desember 2020. Setelah itu ketika ada Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubarab (Minerba) semua perizinan ditarik ke pusat mulai 11 Desember 2020.

Baca Juga :  Serbuan Vaksin Angkatan Laut Tembus 2300 Orang

Namun sejak dirinya menjabat sebagai gubernur akhir 2018 hingga Desember 2020, Midji memastikan izin pertambangan yang dikeluarkan provinsi lebih banyak di pertambangan batuan atau galian golongan C.

“Kita ini lebih banyak izin galian C seperti pasir, batu, tanah dan sebagainya. Bauksit itu kalau perusahaan itu ada kuota ekspor, kalau tidak ada kuota ekspor tak bisa. Kuota ekspor itu juga yang mengeluarkan bukan gubernur (pusat),” tegasnya.

Pertambangan batuan dinilainya cukup penting karena berkaitan dengan pembangunan di daerah. Jika semuanya dihentikan tentu pekerja proyek atau yang terkait lainnya, tidak bisa mendapat bahan baku. Dan pembangunan otomatis mandek.

“Sekarang kita bicara galian C, seandainya semua izin kita bekukan, lalu orang mau membangun, kira-kira dapat pasir dari mana? Dapat batu dari mana? Mau menguruk, dapat tanah dari mana? Mereka (pelaksana kegiatan) ini kan semuanya dipersyaratkan harus ada izin galian C,” paparnya.

Sementara untuk pertambangan logam, ia mengatakan bukan tidak boleh dieksplorasi. Tapi ia ingin jangan ada yang dijual mentah. Kalbar harus memiliki smelter atau hilirisasi produk tambang tersebut menjadi bahan jadi atau setengah jadi.

“Sebagaimana yang disampaikan presiden, jangan dijual mentah. Coba dibuat smelter, jadikan (bauksit) alumina, kalau bisa dibuat jadi aluminium, supaya bisa menyerap banyak tenaga kerja,” harapnya.

Tapi secara umum dibanding pertambangan, Midji justru ingin mengejar pelepasan konsesi perkebunan sawit yang tak ditanami. Karena menurutnya itu sangat jauh lebih luas. Ia menjabarkan luas total wilayah Kalbar adalah sekitar 14 juta kilometer persegi.

Lalu dari prediksi awal data luas konsesi perkebunan sawit 2,8 juta hektare, ternyata saat ini sudah ada 3,2 juta hektare. Sementara yang sudah ditanami lanjut dia, baru sekitar 1,9 juta hektare. Itu artinya ada 1,36 juta hektare lahan konsesi sawit yang belum ditanam.

“Ada hampir dua juta hektare konsesi yang belum ditanami, ini yang harus diusulkan untuk dicabut. Kemudian dihijaukan kembali sesuai saran Pak Jokowi,” katanya.

Menurutnya lahan konsesi yang belum ditanami bisa diperuntukan untuk yang lain. Itu agar area tanaman sawit juga tidak kelihatan sangat besar mencapai 3,2 juta hektare. Karena faktanya hanya 1,9 hektare yang sudah ditanami.

“Saya tetap akan evaluasi semua urusan sawit. Percayalah omongan saya. Intinya yang belum ditanam itu harus keluar dari data tentang sawit, karena tanah kosong, nanti dikira atau opini dunia itu kan beda. Seakan-akan tanaman sawit kita (Kalbar) itu bagaimana,” pungkasnya.

Baca Juga :  BRI Implementasikan Hybrid Bank untuk Jawab Tantangan Transformasi Digital Perbankan

Terpisah Kepala DPMPTSP Kalbar Hendra menambahkan, soal kewenangan provinsi mengeluarkan izin pertambangan. Ketika masih menjadi kewenangan provinsi atau sebelum UU No.3 Tahun 2020, gubernur sebenarnya juga tidak memiliki kewenangan terkait dengan perizinan tambang. Semua ada di tangan DPMPTSP.

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Lalu ada turunannya berupa Peraturan Gubernur Kalbar (Pergub) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalbar.

“Kecuali memang setiap bulan kami laporkan secara jumlah dan perizinan apa yang sudah dikeluarkan kepada Pak Gubernur. Jadi pak gubernur memang tidak ikut campur sama sekali. Lalu pertimbangan teknis juga di dinas teknis,” ujarnya.

Hendra lantas menjelaskan mekanisme pengeluaran izin pertambangan sebelum adanya UUNo.3 Tahun 2020. Untuk tambang non logam misalnya, pertama-tama pelaku usaha baik perorangan atau badan usaha, harus mendapatkan izin data dari pemerintah kabupaten, terutama arahan lahan.

“Arahan lahan paling utama bahwa lokasi yang dimintakan itu boleh atau tidak untuk pertambangan,” katanya.

Selain itu yang mengajukan izin juga harus mendapatkan persetujuan atau keterangan dari pihak setempat. Jika tidak ada kesepakatan maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak bisa diberikan.

“Setelah semua oke, kami berikan persetujuan pemberian wilayah usaha pertambangan untuk yang nonlogam dan bebatuan,” jelasnya.

Ketika sudah memegang IUP pun perusahaan harus membayar jaminan kesungguhan. Dari IUP perusahaan kembali mengajukan ke DPMPTSP Kalbar untuk mendapat izin ekslporasi. Setelah itu baru bisa mengurus Amdal atau UKL-UPL di pemerintah kabupaten. Intinya izin yang sifatnya dasar pasti dikeluarkan oleh pemeritah kabupaten.

“Dapat UKL-UPL dapat Amdal, izin eksplorasi. Setelah semua legkap baru diajukan ke kami sama persyaratan yang lainnya lagi. Barulah kami sampaikan ke dinas teknis ESDM untuk memberikan pertimbangan,” ujarnya.

Dari semua proses itu barulah perusahaan bisa mendapat izin operasional (OP) dan menjalankan kegiatannya.

“Jadi provinsi menerbitkan tidak serta merta ujuk-ujuk menerbitkan. Tapi ada tahapan dari awal sampai dapat OP. Kalau logam atau batuan tertentu mereka sudah ada IUP. Kami tidak mengeluarkan IUP, sejak dulu itu kewenangan pusat,” pungkasnya. (bar)

PONTIANAK – Akhir-akhir ini sektor perkebunan dan pertambangan menjadi sorotan karena dikaitkan dengan penyebab parahnya bencana banjir di Kalimantan Barat (Kalbar). Hal itu juga diamini oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji. Ia bahkan mengusulkan agar ada evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengurai benang kusut dari kedua sektor tersebut.

“Bagusnya itu, kebun, tambang, KPK evaluasi semua. Kalau ada perizinan-perizinan misalnya tidak betul, ada-ada hal-hal lain, ya sudah, tindak saja. Saya setuju. Karena KPK kan pernah mau menangani itu. Saya bilang tangani saja,” ungkap Midji, sapaan karibnya, Rabu (1/12).

Midji mengatakan sedang mengumpulkan data soal luasan sektor pertambangan. Namun ia memastikan tambang di Kalbar didominasi oleh izin pertambangan batuan atau yang dulunya disebut dengan istilah galian golongan C. Sementara untuk izin pertambangan logam dan mineral lainnya dikatakan sudah tidak begitu banyak.

“Setahu saya tambang itu tidak begitu luas dan karena untuk kebutuhan pembangunan saja. Terutama galian C,” katanya.

Terkait hal ini, yang menurutnya juga penting untuk diketahui adalah, gubernur tidak punya kewenangan secara langsung mengeluarkan izin tambang termasuk yang jenis galian C. Meski izin dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), sesuai aturan kewenangannya ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sementara gubernur setiap bulan hanya mendapat laporan.

“Jadi provinsi itu prosesnya di PTSP, coba lihat saja, ada tidak tanda tangan gubernur. Saya justru tak tahu, karena seluruh perizinan itu sudah di PTSP. Saya itu hanya dapat laporan rekapnya saja per bulan,” jelasnya.

Belum lagi alur proses perizinan pertambangan secara teknis juga lebih banyak berada di pemerintah kabupaten. Salah satunya ada izin lingkungan yang dikeluarkan bupati. Sementara Pemprov lewat PTSP hanya memberikan izin setelah proses-proses di tingkat kabupaten selesai.

“Karena (syarat izin) di bawah (kabupaten) sudah lengkap, provinsi tinggal mengesahkan saja. Kalau kami tak melaksanakan itu kami bisa di-PTUN oleh pihak yang mengajukan izin, kemudian berdasarkan putusan Ombudsman juga,” terangnya.

Ia kembali menegaskan bahwa kewenangan Pemprov terkait izin tambang sifatnya hanya menindaklanjuti proses yang sudah dilakukan di kabupaten. Jika semua itu kewenangan provinsi Midji justru tak mau mengeluarkan izin apapun. Selain ingin membenahi izin-izin yang sudah ada.

“Tapi sebagai bagian dari pemerintah Republik Indonesia, saya harus patuh dengan aturan. Kalau mau saya pribadi, tak akan ada izin itu. Tapi kan tidak bisa,” ucapnya.

Itu semua bahkan hanya berlaku sebelum Desember 2020. Setelah itu ketika ada Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubarab (Minerba) semua perizinan ditarik ke pusat mulai 11 Desember 2020.

Baca Juga :  Midji Kenang Kedua Orang Tua, Rindu Suasana Keakraban Saat Lebaran

Namun sejak dirinya menjabat sebagai gubernur akhir 2018 hingga Desember 2020, Midji memastikan izin pertambangan yang dikeluarkan provinsi lebih banyak di pertambangan batuan atau galian golongan C.

“Kita ini lebih banyak izin galian C seperti pasir, batu, tanah dan sebagainya. Bauksit itu kalau perusahaan itu ada kuota ekspor, kalau tidak ada kuota ekspor tak bisa. Kuota ekspor itu juga yang mengeluarkan bukan gubernur (pusat),” tegasnya.

Pertambangan batuan dinilainya cukup penting karena berkaitan dengan pembangunan di daerah. Jika semuanya dihentikan tentu pekerja proyek atau yang terkait lainnya, tidak bisa mendapat bahan baku. Dan pembangunan otomatis mandek.

“Sekarang kita bicara galian C, seandainya semua izin kita bekukan, lalu orang mau membangun, kira-kira dapat pasir dari mana? Dapat batu dari mana? Mau menguruk, dapat tanah dari mana? Mereka (pelaksana kegiatan) ini kan semuanya dipersyaratkan harus ada izin galian C,” paparnya.

Sementara untuk pertambangan logam, ia mengatakan bukan tidak boleh dieksplorasi. Tapi ia ingin jangan ada yang dijual mentah. Kalbar harus memiliki smelter atau hilirisasi produk tambang tersebut menjadi bahan jadi atau setengah jadi.

“Sebagaimana yang disampaikan presiden, jangan dijual mentah. Coba dibuat smelter, jadikan (bauksit) alumina, kalau bisa dibuat jadi aluminium, supaya bisa menyerap banyak tenaga kerja,” harapnya.

Tapi secara umum dibanding pertambangan, Midji justru ingin mengejar pelepasan konsesi perkebunan sawit yang tak ditanami. Karena menurutnya itu sangat jauh lebih luas. Ia menjabarkan luas total wilayah Kalbar adalah sekitar 14 juta kilometer persegi.

Lalu dari prediksi awal data luas konsesi perkebunan sawit 2,8 juta hektare, ternyata saat ini sudah ada 3,2 juta hektare. Sementara yang sudah ditanami lanjut dia, baru sekitar 1,9 juta hektare. Itu artinya ada 1,36 juta hektare lahan konsesi sawit yang belum ditanam.

“Ada hampir dua juta hektare konsesi yang belum ditanami, ini yang harus diusulkan untuk dicabut. Kemudian dihijaukan kembali sesuai saran Pak Jokowi,” katanya.

Menurutnya lahan konsesi yang belum ditanami bisa diperuntukan untuk yang lain. Itu agar area tanaman sawit juga tidak kelihatan sangat besar mencapai 3,2 juta hektare. Karena faktanya hanya 1,9 hektare yang sudah ditanami.

“Saya tetap akan evaluasi semua urusan sawit. Percayalah omongan saya. Intinya yang belum ditanam itu harus keluar dari data tentang sawit, karena tanah kosong, nanti dikira atau opini dunia itu kan beda. Seakan-akan tanaman sawit kita (Kalbar) itu bagaimana,” pungkasnya.

Baca Juga :  Mantan Timses Nakhodai Perusda

Terpisah Kepala DPMPTSP Kalbar Hendra menambahkan, soal kewenangan provinsi mengeluarkan izin pertambangan. Ketika masih menjadi kewenangan provinsi atau sebelum UU No.3 Tahun 2020, gubernur sebenarnya juga tidak memiliki kewenangan terkait dengan perizinan tambang. Semua ada di tangan DPMPTSP.

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Lalu ada turunannya berupa Peraturan Gubernur Kalbar (Pergub) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalbar.

“Kecuali memang setiap bulan kami laporkan secara jumlah dan perizinan apa yang sudah dikeluarkan kepada Pak Gubernur. Jadi pak gubernur memang tidak ikut campur sama sekali. Lalu pertimbangan teknis juga di dinas teknis,” ujarnya.

Hendra lantas menjelaskan mekanisme pengeluaran izin pertambangan sebelum adanya UUNo.3 Tahun 2020. Untuk tambang non logam misalnya, pertama-tama pelaku usaha baik perorangan atau badan usaha, harus mendapatkan izin data dari pemerintah kabupaten, terutama arahan lahan.

“Arahan lahan paling utama bahwa lokasi yang dimintakan itu boleh atau tidak untuk pertambangan,” katanya.

Selain itu yang mengajukan izin juga harus mendapatkan persetujuan atau keterangan dari pihak setempat. Jika tidak ada kesepakatan maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak bisa diberikan.

“Setelah semua oke, kami berikan persetujuan pemberian wilayah usaha pertambangan untuk yang nonlogam dan bebatuan,” jelasnya.

Ketika sudah memegang IUP pun perusahaan harus membayar jaminan kesungguhan. Dari IUP perusahaan kembali mengajukan ke DPMPTSP Kalbar untuk mendapat izin ekslporasi. Setelah itu baru bisa mengurus Amdal atau UKL-UPL di pemerintah kabupaten. Intinya izin yang sifatnya dasar pasti dikeluarkan oleh pemeritah kabupaten.

“Dapat UKL-UPL dapat Amdal, izin eksplorasi. Setelah semua legkap baru diajukan ke kami sama persyaratan yang lainnya lagi. Barulah kami sampaikan ke dinas teknis ESDM untuk memberikan pertimbangan,” ujarnya.

Dari semua proses itu barulah perusahaan bisa mendapat izin operasional (OP) dan menjalankan kegiatannya.

“Jadi provinsi menerbitkan tidak serta merta ujuk-ujuk menerbitkan. Tapi ada tahapan dari awal sampai dapat OP. Kalau logam atau batuan tertentu mereka sudah ada IUP. Kami tidak mengeluarkan IUP, sejak dulu itu kewenangan pusat,” pungkasnya. (bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/