alexametrics
28 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Proses Vaksinasi Butuh 3,5 Tahun

JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 tahap pertama akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan serta petugas pelayanan publik. Sementara tahap kedua untuk masyarakat rentan di daerah dengan risiko penularan tinggi dan masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster serta ketersediaan vaksin.

Atas dasar itu, ia ingin memastikan seluruh rumah sakit (RS) siap melakukan penyuntikan vaksin. “Kenapa saya datangnya ke rumah sakit, bukan ke perusahaan farmasi? Karena saya mau melihat siap tidak, senjatanya cukup atau tidak,” ujar Menkes dalam keterangannya, Sabtu (2/1).

Budi menjelaskan, untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) pemerintah telah menyiapkan sebanyak 426 juta dosis vaksin untuk 181 juta penduduk Indonesia. Sesuai dengan standar dari WHO, nantinya setiap penduduk akan dilakukan dua kali penyuntikan.

Vaksinasi diberikan hingga dua dosis dengan interval 14 hari. Jadi, ketika penerima vaksin melakukan vaksinasi pada 1 Februari, dia akan kembali disuntik 15 Februari. Budi menjelaskan bahwa vaksinasi dilakukan secara bertahap dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Vaksinasi diharapkan mulai dilaksanakan setelah BPOM mengeluarkan emergency use authorization (EUA).

“Kami menyiapkan buffer stock sebanyak 15 persen, jadi total yang kita butuhkan sekitar 426 juta dosis vaksin,” katanya.

Dengan kalkulasi tersebut, Budi memperkirakan butuh waktu selama 3,5 tahun untuk dapat menyelesaikan proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia. “Kira-kira butuh waktu 3,5 tahun untuk vaksinasi semuanya,” ucapnya.

Aturan terkait dengan vaksinasi tertuang dalam Permenkes 84/2020. Pada pasal 15 dijelaskan, vaksinasi akan dilakukan ketika tiga komponen terpenuhi. Yakni, ketersediaan vaksin, kelompok prioritas, dan bergantung jenis vaksin Covid-19. Para ahli dalam Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) serta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) akan dilibatkan.

Lebih lanjut, pihaknya merinci pembelian vaksin oleh Pemerintah Indonesia berasal dari 5 jalur yakni empat produsen berasal dari bilateral yaitu Sinovac dari Tiongkok, Novavax dari Kanada-Amerika, Pfizer dari Jerman-Amerika, AstraZeneca dari Swiss-Inggris dan satu berasal dari multilateral yakni COVAX/GAVI dari aliansi vaksin GAVI dengan didukung WHO dan CEPI.

Komunikasi terus dilakukan secara intens, mengingat saat ini vaksin menjadi komoditas yang paling diperebutkan oleh seluruh negara di dunia. “Karena memang ini belum ada barangnya, kita harus siap-siap. Jadi, ada isu kemanusiaan di sini, itu sebabnya kita agresif mencari vaksin, meski vaksinnya belum terbukti kita sudah DP duluan. Kenapa? Karena nanti kita nggak kebagian,” ungkapnya.

Baca Juga :  Xing Fu Menebar Kasih di Tengah Pandemi

Pihaknya berharap vaksin-vaksin tersebut segera tiba di Indonesia sehingga bisa segera dilakukan penyuntikan bagi 181 juta penduduk Indonesia terutama bagi para tenaga kesehatan yang selama 10 bulan ini telah berjuang di garda terdepan penanganan Covid-19.

Atas kerja keras dan perjuangan yang diberikan, Menkes menyampaikan ucapan terima kasih serta berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan selama mereka bertugas. “Terima kasih teman-teman telah berjuang merawat pasien, saya sendiri merasakan ternyata memakai APD itu lama dan panas, bukanya juga susah mesti mandi juga agar aman, saya terus terang bangga dengan perjuangan teman-teman,” tuturnya.

Budi juga berpesan agar di tengah kabar baik kedatangan vaksin Covid-19 di Indonesia, protokol kesehatan 3M terus ditegakkan oleh masyarakat tanpa terkecuali. Sebab itu merupakan kunci untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

 

Penerima SMS Wajib Ikut

Kementerian Kesehatan mengirimkan Short Message Service (SMS) blast secara serentak kepada seluruh penerima vaksin Covid-19 yang telah terdaftar pada tahap pertama, terhitung mulai Kamis (31/12/2020). Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang ditetapkan oleh Menteri Gunadi Sadikin pada 28 Desember 2020.

Dalam KMK tersebut, turut diatur bahwa pengiriman pemberitahuan SMS Blast akan dilakukan serentak mulai 31 Desember 2020. Ini merupakan bagian dari pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Sasaran penerima SMS adalah mereka yang namanya telah terdaftar dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. “Sasaran dari SMS Blast ini adalah masyarakat kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya.

Pada tahapan pertama, kelompok prioritas penerima vaksin adalah 1,319 juta tenaga kesehatan serta penunjang pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, petugas tracing kasus Covid-19 dan 195 ribu petugas pelayan publik esensial sebagai garda terdepan seperti TNI Polri, Satpol PP, petugas pelayan publik transportasi (petugas bandara, pelabuhan, KA, MRT, dan lain-lain, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama di seluruh Indonesia. Meski demikian, pemerintah memberikan pengecualian bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.

Baca Juga :  Kodim 1207/BS Bentuk Satgas Desa Tangkal Covid-19

Pengiriman SMS blast bagi calon penerima vaksin Covid-19 akan berlangsung sepekan. Pada saat bersamaan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus melakukan validasi data. Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menuturkan, pengiriman SMS masih berjalan hingga kemarin. Sejauh ini, pihaknya belum menerima feedback atau saran dari penerima SMS.

Nadia yang juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes menjelaskan, metode pengiriman SMS itu digunakan untuk memverifikasi data sasaran. Cara kerjanya adalah yang menerima SMS blast itu akan mengisi formulir dengan nomor induk kependudukan (NIK), yang akan mengungkapkan apakah mereka masuk dalam sasaran vaksinasi atau tidak.

Semua proses itu dilakukan sembari menunggu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin untuk penggunaan vaksin Covid-19, termasuk vaksin Sinovac yang sudah tiba di Tanah Air pada Desember 2020.

“Kita (kemenkes, red) menunggu izin, tapi tentunya kita lakukan secara pararel supaya kita bisa segera memulai vaksinasi ini. Kita lakukan sesuai dengan jadwal sekitar pekan kedua, kita sudah bisa mulai melakukan vaksinasi ini,” ujarnya.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah diatur siapa saja yang akan menerima vaksin. Aturan yang ditetapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 28 Desember lalu itu menyatakan bahwa penerima vaksin telah terintegrasi dengan sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19.

Siapa saja yang menerima pemberitahuan melalui SMS diwajibkan untuk mengikuti pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Namun, mereka yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19, tapi mendapatkan SMS, tidak wajib mengikuti vaksinasi.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah untuk membantu mempersiapkan pelaksanaan program vaksinasi yang dimulai tahun ini. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Z.A. mengatakan, daerah harus mendukung secara all-out. Bukan hanya jajaran di level dinas, melainkan juga aparat kewilayahan. ’’Camat dan lurah untuk pengondisian lapangan,’’ ujarnya. Instruksi tersebut, lanjut dia, disampaikan dalam rapat koordinasi proyeksi 2021 pada 30 Desember lalu.

’’Atensi untuk objek vital dari berbagai ancaman, termasuk kebakaran, seperti laboratorium, tempat penyimpanan (storage) vaksin, dan lain-lain,’’ katanya.(jp)

JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 tahap pertama akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan serta petugas pelayanan publik. Sementara tahap kedua untuk masyarakat rentan di daerah dengan risiko penularan tinggi dan masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster serta ketersediaan vaksin.

Atas dasar itu, ia ingin memastikan seluruh rumah sakit (RS) siap melakukan penyuntikan vaksin. “Kenapa saya datangnya ke rumah sakit, bukan ke perusahaan farmasi? Karena saya mau melihat siap tidak, senjatanya cukup atau tidak,” ujar Menkes dalam keterangannya, Sabtu (2/1).

Budi menjelaskan, untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) pemerintah telah menyiapkan sebanyak 426 juta dosis vaksin untuk 181 juta penduduk Indonesia. Sesuai dengan standar dari WHO, nantinya setiap penduduk akan dilakukan dua kali penyuntikan.

Vaksinasi diberikan hingga dua dosis dengan interval 14 hari. Jadi, ketika penerima vaksin melakukan vaksinasi pada 1 Februari, dia akan kembali disuntik 15 Februari. Budi menjelaskan bahwa vaksinasi dilakukan secara bertahap dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Vaksinasi diharapkan mulai dilaksanakan setelah BPOM mengeluarkan emergency use authorization (EUA).

“Kami menyiapkan buffer stock sebanyak 15 persen, jadi total yang kita butuhkan sekitar 426 juta dosis vaksin,” katanya.

Dengan kalkulasi tersebut, Budi memperkirakan butuh waktu selama 3,5 tahun untuk dapat menyelesaikan proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia. “Kira-kira butuh waktu 3,5 tahun untuk vaksinasi semuanya,” ucapnya.

Aturan terkait dengan vaksinasi tertuang dalam Permenkes 84/2020. Pada pasal 15 dijelaskan, vaksinasi akan dilakukan ketika tiga komponen terpenuhi. Yakni, ketersediaan vaksin, kelompok prioritas, dan bergantung jenis vaksin Covid-19. Para ahli dalam Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) serta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) akan dilibatkan.

Lebih lanjut, pihaknya merinci pembelian vaksin oleh Pemerintah Indonesia berasal dari 5 jalur yakni empat produsen berasal dari bilateral yaitu Sinovac dari Tiongkok, Novavax dari Kanada-Amerika, Pfizer dari Jerman-Amerika, AstraZeneca dari Swiss-Inggris dan satu berasal dari multilateral yakni COVAX/GAVI dari aliansi vaksin GAVI dengan didukung WHO dan CEPI.

Komunikasi terus dilakukan secara intens, mengingat saat ini vaksin menjadi komoditas yang paling diperebutkan oleh seluruh negara di dunia. “Karena memang ini belum ada barangnya, kita harus siap-siap. Jadi, ada isu kemanusiaan di sini, itu sebabnya kita agresif mencari vaksin, meski vaksinnya belum terbukti kita sudah DP duluan. Kenapa? Karena nanti kita nggak kebagian,” ungkapnya.

Baca Juga :  Hikmahnya, Punya Waktu Berkualitas Bersama Keluarga

Pihaknya berharap vaksin-vaksin tersebut segera tiba di Indonesia sehingga bisa segera dilakukan penyuntikan bagi 181 juta penduduk Indonesia terutama bagi para tenaga kesehatan yang selama 10 bulan ini telah berjuang di garda terdepan penanganan Covid-19.

Atas kerja keras dan perjuangan yang diberikan, Menkes menyampaikan ucapan terima kasih serta berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan selama mereka bertugas. “Terima kasih teman-teman telah berjuang merawat pasien, saya sendiri merasakan ternyata memakai APD itu lama dan panas, bukanya juga susah mesti mandi juga agar aman, saya terus terang bangga dengan perjuangan teman-teman,” tuturnya.

Budi juga berpesan agar di tengah kabar baik kedatangan vaksin Covid-19 di Indonesia, protokol kesehatan 3M terus ditegakkan oleh masyarakat tanpa terkecuali. Sebab itu merupakan kunci untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

 

Penerima SMS Wajib Ikut

Kementerian Kesehatan mengirimkan Short Message Service (SMS) blast secara serentak kepada seluruh penerima vaksin Covid-19 yang telah terdaftar pada tahap pertama, terhitung mulai Kamis (31/12/2020). Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang ditetapkan oleh Menteri Gunadi Sadikin pada 28 Desember 2020.

Dalam KMK tersebut, turut diatur bahwa pengiriman pemberitahuan SMS Blast akan dilakukan serentak mulai 31 Desember 2020. Ini merupakan bagian dari pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Sasaran penerima SMS adalah mereka yang namanya telah terdaftar dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. “Sasaran dari SMS Blast ini adalah masyarakat kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya.

Pada tahapan pertama, kelompok prioritas penerima vaksin adalah 1,319 juta tenaga kesehatan serta penunjang pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, petugas tracing kasus Covid-19 dan 195 ribu petugas pelayan publik esensial sebagai garda terdepan seperti TNI Polri, Satpol PP, petugas pelayan publik transportasi (petugas bandara, pelabuhan, KA, MRT, dan lain-lain, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama di seluruh Indonesia. Meski demikian, pemerintah memberikan pengecualian bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.

Baca Juga :  Persiapan Vaksinasi Covid-19 di Kalbar, Sasaran Warga tak Berkomorbid

Pengiriman SMS blast bagi calon penerima vaksin Covid-19 akan berlangsung sepekan. Pada saat bersamaan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus melakukan validasi data. Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menuturkan, pengiriman SMS masih berjalan hingga kemarin. Sejauh ini, pihaknya belum menerima feedback atau saran dari penerima SMS.

Nadia yang juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes menjelaskan, metode pengiriman SMS itu digunakan untuk memverifikasi data sasaran. Cara kerjanya adalah yang menerima SMS blast itu akan mengisi formulir dengan nomor induk kependudukan (NIK), yang akan mengungkapkan apakah mereka masuk dalam sasaran vaksinasi atau tidak.

Semua proses itu dilakukan sembari menunggu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin untuk penggunaan vaksin Covid-19, termasuk vaksin Sinovac yang sudah tiba di Tanah Air pada Desember 2020.

“Kita (kemenkes, red) menunggu izin, tapi tentunya kita lakukan secara pararel supaya kita bisa segera memulai vaksinasi ini. Kita lakukan sesuai dengan jadwal sekitar pekan kedua, kita sudah bisa mulai melakukan vaksinasi ini,” ujarnya.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah diatur siapa saja yang akan menerima vaksin. Aturan yang ditetapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 28 Desember lalu itu menyatakan bahwa penerima vaksin telah terintegrasi dengan sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19.

Siapa saja yang menerima pemberitahuan melalui SMS diwajibkan untuk mengikuti pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Namun, mereka yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19, tapi mendapatkan SMS, tidak wajib mengikuti vaksinasi.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah untuk membantu mempersiapkan pelaksanaan program vaksinasi yang dimulai tahun ini. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Z.A. mengatakan, daerah harus mendukung secara all-out. Bukan hanya jajaran di level dinas, melainkan juga aparat kewilayahan. ’’Camat dan lurah untuk pengondisian lapangan,’’ ujarnya. Instruksi tersebut, lanjut dia, disampaikan dalam rapat koordinasi proyeksi 2021 pada 30 Desember lalu.

’’Atensi untuk objek vital dari berbagai ancaman, termasuk kebakaran, seperti laboratorium, tempat penyimpanan (storage) vaksin, dan lain-lain,’’ katanya.(jp)

Most Read

Artikel Terbaru

/