alexametrics
27 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Santai Sikapi Pembubaran Ormas FPI

JAKARTA – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab bersikap santai atas terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dan tiga pimpinan lembaga, tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam. Rizieq mengaku tidak mau memusingkan keputusan pemerintah yang melarang keberadaan FPI di Indonesia.

“Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya enggak pusing, kok,” katanya melalui rekaman yang dikirimkan Sekretaris Umum FPI Munarman kepada jpnn.com, Sabtu (2/1).  Habib Rizieq menyebut akan membentuk organisasi kemasyarakatan lain setelah keberadaan Front Pembela Islam dilarang. Nama organisasi itu, nantinya menyesuaikan dengan singkatan Front Pembela Islam sebelumnya yakni FPI.

“Besok saya bentuk lagi, Front Persatuan Islam. Singkatannya sama, FPI. Dibubarin lagi, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama, FPI, yang mimpin dia-dia juga. Dibubarin lagi, enggak apa-apa. Saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama,” ungkapnya.

Rizieq menekankan, Front Pembela Islam yang disingkat FPI hanya sebuah nama organisasi. Rizieq juga lebih menekankan kepada perlunya umat memperjuangkan tujuan utama pembentukan Front Pembela Islam. Enggak, saya enggak pusing, karena FPI hanya organisasi. Alat juang, bukan tujuan. Tujuan kami adalah rida Allah SWT. Ada FPI, enggak ada FPI, amar makruf nahi mungkar wajib diperjuangkan,” beber dia.

Baca Juga :  Rizieq Gaungkan Revolusi Akhlak

Sebelumnya, sejumlah tokoh eks pentolan FPI telah mendeklarasikan Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Singkatan keduanya sama-sama FPI. Sejumlah tokoh yang menjadi deklarator Front Persatuan Islam adalah Habib Abu Fihir Alattas, Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Munarman, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, dan Haris Ubaidillah.

Kemudian, Habib Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Habib Ali Alattas, Tuankota Basalamah, Habib Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, serta M Luthfi. ’’Saya sendiri sebagai kuasa hukum Front Persatuan Islam,’’ kata Yanuar.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Arsul Sani mengatakan, para mantan anggota Front Pembela Islam (FPI) diperbolehkan membentuk organisasi lain dengan menggunakan akronim FPI.  Pasalnya, kata dia, surat keputusan bersama (SKB) yang dibuat pemerintah hanya melarang keberadaan organisasi dengan nama Front Pembela Islam.

“SKB tersebut tidak berlaku jika kemudian dibuat wadah organisasi dengan nama lain, meski singkatannya dibuat sama,” kata Arsul. Menurutnya, para mantan anggota Front Pembela Islam masih memiliki hak berserikat dan berkumpul. Termasuk mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan. “Terkait orang-orangnya ada yang sama dengan mereka yang sebelumnya bergabung di Front Pembela Islam, secara hukum juga tidak ada halangannya bagi mereka untuk mendirikan dan bergabung dalam wadah baru tersebut,” beber dia.  “Soal apakah kalau diajukan pendaftaran kepada Kemendagri akan ditolak atau tidak, itu soal lain,” ungkap Arsul.

Baca Juga :  Sosialisasi Pelarangan Atribut FPI

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, setiap warga negara Indonesia memiliki hak berserikat dan berpendapat. Namun bagi nama baru FPI itu harus taat pada hukum jangan melenceng dari Pancasila. “Kami berharap ormas yang ada (Front Persatuan Islam) mengedepankan persatuan, ketertiban, dan taat hukum,” ujar Jazilul kepada wartawan, Sabtu (2/1).

Wakil Ketua MPR tersebut mengatakan jika nantinya Front Persatuan Islam melakukan tindakan yang menyimpang seperti FPI, pemerintah akan kembali melakukan tindakan tegas. “Jika dalam perjalanannya ormas tersebut, baik yang lama ataupun yang baru melakukan pelanggaran, maka dilakukan penegakan hukum yang adil dan objektif,” katanya.( jpnn)

JAKARTA – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab bersikap santai atas terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dan tiga pimpinan lembaga, tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam. Rizieq mengaku tidak mau memusingkan keputusan pemerintah yang melarang keberadaan FPI di Indonesia.

“Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya enggak pusing, kok,” katanya melalui rekaman yang dikirimkan Sekretaris Umum FPI Munarman kepada jpnn.com, Sabtu (2/1).  Habib Rizieq menyebut akan membentuk organisasi kemasyarakatan lain setelah keberadaan Front Pembela Islam dilarang. Nama organisasi itu, nantinya menyesuaikan dengan singkatan Front Pembela Islam sebelumnya yakni FPI.

“Besok saya bentuk lagi, Front Persatuan Islam. Singkatannya sama, FPI. Dibubarin lagi, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama, FPI, yang mimpin dia-dia juga. Dibubarin lagi, enggak apa-apa. Saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama,” ungkapnya.

Rizieq menekankan, Front Pembela Islam yang disingkat FPI hanya sebuah nama organisasi. Rizieq juga lebih menekankan kepada perlunya umat memperjuangkan tujuan utama pembentukan Front Pembela Islam. Enggak, saya enggak pusing, karena FPI hanya organisasi. Alat juang, bukan tujuan. Tujuan kami adalah rida Allah SWT. Ada FPI, enggak ada FPI, amar makruf nahi mungkar wajib diperjuangkan,” beber dia.

Baca Juga :  Bipang Ambawang Pancing Kehebohan

Sebelumnya, sejumlah tokoh eks pentolan FPI telah mendeklarasikan Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Singkatan keduanya sama-sama FPI. Sejumlah tokoh yang menjadi deklarator Front Persatuan Islam adalah Habib Abu Fihir Alattas, Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Munarman, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, dan Haris Ubaidillah.

Kemudian, Habib Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Habib Ali Alattas, Tuankota Basalamah, Habib Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, serta M Luthfi. ’’Saya sendiri sebagai kuasa hukum Front Persatuan Islam,’’ kata Yanuar.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Arsul Sani mengatakan, para mantan anggota Front Pembela Islam (FPI) diperbolehkan membentuk organisasi lain dengan menggunakan akronim FPI.  Pasalnya, kata dia, surat keputusan bersama (SKB) yang dibuat pemerintah hanya melarang keberadaan organisasi dengan nama Front Pembela Islam.

“SKB tersebut tidak berlaku jika kemudian dibuat wadah organisasi dengan nama lain, meski singkatannya dibuat sama,” kata Arsul. Menurutnya, para mantan anggota Front Pembela Islam masih memiliki hak berserikat dan berkumpul. Termasuk mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan. “Terkait orang-orangnya ada yang sama dengan mereka yang sebelumnya bergabung di Front Pembela Islam, secara hukum juga tidak ada halangannya bagi mereka untuk mendirikan dan bergabung dalam wadah baru tersebut,” beber dia.  “Soal apakah kalau diajukan pendaftaran kepada Kemendagri akan ditolak atau tidak, itu soal lain,” ungkap Arsul.

Baca Juga :  Sosialisasi Pelarangan Atribut FPI

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, setiap warga negara Indonesia memiliki hak berserikat dan berpendapat. Namun bagi nama baru FPI itu harus taat pada hukum jangan melenceng dari Pancasila. “Kami berharap ormas yang ada (Front Persatuan Islam) mengedepankan persatuan, ketertiban, dan taat hukum,” ujar Jazilul kepada wartawan, Sabtu (2/1).

Wakil Ketua MPR tersebut mengatakan jika nantinya Front Persatuan Islam melakukan tindakan yang menyimpang seperti FPI, pemerintah akan kembali melakukan tindakan tegas. “Jika dalam perjalanannya ormas tersebut, baik yang lama ataupun yang baru melakukan pelanggaran, maka dilakukan penegakan hukum yang adil dan objektif,” katanya.( jpnn)

Most Read

Artikel Terbaru

/