alexametrics
27 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Sikat Habis Koruptor, Kajati Tahan 18 Tersangka Korupsi dalam Dua Bulan

PONTIANAK – Dalam kurun waktu dua bulan selama 2021, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat  setidaknya telah menetapkan sebanyak 18 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dari empat perkara yang ditangani.

Empat perkara itu di antaranya, pencairan dana kredit fiktif proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bengkayang. Dalam perkara ini, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menetapkan enam orang tersangka baru yang di dalamnya terdiri dari lima orang kontraktor dan pelaksana pronyek, serta seorang pegawai bank tersebut.

Penyidikan atas enam orang tersangka itu merupakan splitsing dari penyidikan sebelumnya. Di mana, penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sebelumnya telah menetapkan lima tersangka, di antaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mantan Kepala Cabang Bankpembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang yang kini telah mendapat kekuatan hukum tetap.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi

Kasus yang juga menyeret pejabat itu berawal dari pencairan kredit barang dan jasa menggunakan jaminan SPK (surat perintah kerja) yang dipalsukan. Para tersangka seolah-olah mendapat pekerjaan, berupa pembangunan jalan maupun embung dengan nilai kontrak di bawah Rp200 juta.

Dalam SPK tersebut juga dicantumkan tentang sumber anggaran proyek Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 0689/060-01.2.01/29/2018 TA 2018 yang ternyata juga dipalsukan. Akibatnya, perbuatan tersangka menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8,8 miliar.

Perkara lainnya, dugaan tindak pidana korupsi paket pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang, yakni pekerjaan peningkatan Jalan Balai Bekuak-Meraban senilai Rp 10 miliar dan peningkatan Jalan Simpang Dua-Perawas senilai Rp 11 miliar. Kedua pekerjaan tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2017.

Dalam paket peningkatan Jalan Balai Berkuak-Meraban, pihaknya menetapkan tiga orang tersangka,  masing-masing berinisal EK, selaku pejabat pembuatan komitmen (PPK), AM selaku pelaksana atau Direktur PT Sumismu dan HM selaku konsultan pengawas.

Pengungkapan perkara ini berawal dari laporan masyarakat. Di mana pada tahun 2017, terdapat kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Balai Bekuak-Meraban (DAK Penugasan) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang, dengan nilai kontrak sebesar Rp10 miliar.

Baca Juga :  Polda Kalbar Terbitkan Surat DPO untuk Joni Isnaini

Dari kegiatan pekerjaan tersebut terindikasi merugikan keuangan negara hingga Rp1,8 miliar.

Sementara dalam paket peningkatan Jalan Simpang Dua-Perawas ditetapkan tiga orang nama sebagai tersangka. Yakni  berinisial Ml selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), ES selaku pelaksana atau Direktur PT. Sabarindocipta Anugrah dan HM selaku konsultan pengawas. Dari pekerjaan itu negara dirugikan sebesar Rp270 juta.

Terbaru adalah penanganan kasus dugaan korupsi pengerjaan penanaman kepala sawit di kebun inti Kembayan, kabupaten Sanggau  seluas 1.150 hektare pada PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat. Dalam kasus ini, Kejati Kalbar menetapkan lima orang tersangka, termasuk di dalamnya mantan GM Distrik Kalimantan Barat II, PTPN XIII dan karyawan BUMN PTPN XIII.

Kedua orang tersebut, seharusnya berkewajiban untuk melihat dokumen yang diajukan oleh para rekanan. Kenyataannya, mereka tidak melakukan verifikasi sehingga dilakukan pembayaran walau pun sebenarnya pekerjaan tersebut belum dilakukan sesuai dengan kontrak.

Kemudian, melakukan penutupan pekerjaan penanaman sudah selesai 100 persen, padahal pekerjaan penanaman belum selesai dikerjakan 100 persen. “Lahan yang seharusnya dikerjakan seluas 1.150 hektare, namun yang baru diselesaikan seluas 849, 28 hektare. Masih ada kekurangan seluas 300,70 hektare. Padahal uangnya sudah diserahterimakan 100 persen,” jelas Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Masyhudi.

Akibat perbuatan tersangka tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.854.040.325,04  dari Rp 1.461.333.777 yang sudah ditransfer dari kantor Kebun Kembayan kepada tiga rekanan/pelaksana untuk pekerjaan penanaman kelapa sawit seluas 1.150 hektaretersebut.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi mengatakan, penanganan perkara korupsi dilakukan untuk menunjukkan bahwa hukum itu tegas. Sekaligus memberikan kepastian hukum, pada penanganan suatu perkara.

“Tujuannya apa? dengan peningkatan hukum yang tegas dan pasti, akan membuat investor yakin bahwa di Kalimantan Barat, hukum dilaksanakan dengan pasti dan sesuai dengan keadilan,” katanya.

Dia berharap, dengan penegakan hukum tersebut, ke depannya, investor tidak ragu-ragu lagi untuk menginsvestasikan dananya di Kalimantan Barat. Sehingga masyarakat Kalimantan Barat akan merasakan manfaatnya. “Peluang ekonominya akan semakin baik,” lanjutnya.

Baca Juga :  Adik Pinangki Akui Dibelikan Mercy

Keberhasilan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam menangani kasus korupsi tak lepas dari sentuhan tangan dingin Masyhudi.  Sejak dilantik dan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, pada 4 Desember 2020, Masyhudi sudah berkomitmen untuk membuat sebuah perubahan, termasuk di dalamnya penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kalimantan Barat.

Masyhudi memulai karirnya sebagai jaksa saat dipercaya sebagai Kasubsi Sumber Daya pada Seksi Ekonomi Intelijen Kejati Lampung 1993. Setelah itu, lelaki murah senyum ini mendapat tugas di Kejari Tembilahan, Riau, sejak 1996 hingga 1998.

Tahun 1998 hingga 2001, Masyhudi dipercaya sebagai Kasubsi Ekonomi Intelijen di Kejari Jakarta Timur. Kemudian tahun 2001 menjadi anggota satuan tugas (Satgas) intelijen pada Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intelijen) Kejaksaan Agung RI.

Setahun kemudian, tepatnya 2002, Masyhudi ditugaskan sebagai Kasi Penuntutan Pidana Umum pada Kejati Banten. Karir Masyhudi mulai moncer saat dia dipercaya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Luwuk, Sulawesi Tengah, pada 15 September 2005.

Tiga tahun bertugas sebagai Kajari Luwuk, pada April 2008 Masyhudi kembali mendapat promosi sebagai Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Riau.

Setahun kemudian, tepatnya pada September 2009, Masyhudi kembali bertugas di jajaran intelijen Kejaksaan Agung sebagai Kasubdit Pamdisperdag hingga tahun 2011.

Perjalanan karir Masyhudi di Korps Adhyaksa terus bersinar saat ia dipercaya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tahun 2011.

Ia kemudian ditunjuk  sebagai Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Tengah di Semarang. Dua tahun bertugas di Kejati Jateng, tepatnya pada 2015 Masyhudi dipercaya sebagai Asisten Khusus (Asus) Jaksa Agung hingga 2016 mendapat promosi sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Setelah setahun bertugas di Kejati DKI Jakarta, tahun 2017 sampai dengan September 2019 Masyhudi didapuk sebagai Kepala Biro Kepegawaian (Karopeg) pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung.

Setelah itu ia mendapat promosi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekarang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. (arf)

PONTIANAK – Dalam kurun waktu dua bulan selama 2021, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat  setidaknya telah menetapkan sebanyak 18 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dari empat perkara yang ditangani.

Empat perkara itu di antaranya, pencairan dana kredit fiktif proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bengkayang. Dalam perkara ini, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menetapkan enam orang tersangka baru yang di dalamnya terdiri dari lima orang kontraktor dan pelaksana pronyek, serta seorang pegawai bank tersebut.

Penyidikan atas enam orang tersangka itu merupakan splitsing dari penyidikan sebelumnya. Di mana, penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sebelumnya telah menetapkan lima tersangka, di antaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mantan Kepala Cabang Bankpembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang yang kini telah mendapat kekuatan hukum tetap.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi

Kasus yang juga menyeret pejabat itu berawal dari pencairan kredit barang dan jasa menggunakan jaminan SPK (surat perintah kerja) yang dipalsukan. Para tersangka seolah-olah mendapat pekerjaan, berupa pembangunan jalan maupun embung dengan nilai kontrak di bawah Rp200 juta.

Dalam SPK tersebut juga dicantumkan tentang sumber anggaran proyek Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 0689/060-01.2.01/29/2018 TA 2018 yang ternyata juga dipalsukan. Akibatnya, perbuatan tersangka menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8,8 miliar.

Perkara lainnya, dugaan tindak pidana korupsi paket pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang, yakni pekerjaan peningkatan Jalan Balai Bekuak-Meraban senilai Rp 10 miliar dan peningkatan Jalan Simpang Dua-Perawas senilai Rp 11 miliar. Kedua pekerjaan tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2017.

Dalam paket peningkatan Jalan Balai Berkuak-Meraban, pihaknya menetapkan tiga orang tersangka,  masing-masing berinisal EK, selaku pejabat pembuatan komitmen (PPK), AM selaku pelaksana atau Direktur PT Sumismu dan HM selaku konsultan pengawas.

Pengungkapan perkara ini berawal dari laporan masyarakat. Di mana pada tahun 2017, terdapat kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Balai Bekuak-Meraban (DAK Penugasan) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang, dengan nilai kontrak sebesar Rp10 miliar.

Baca Juga :  Aturan Tes Antigen dan PCR Dihapus, Sutarmidji: Kita Juga Sama

Dari kegiatan pekerjaan tersebut terindikasi merugikan keuangan negara hingga Rp1,8 miliar.

Sementara dalam paket peningkatan Jalan Simpang Dua-Perawas ditetapkan tiga orang nama sebagai tersangka. Yakni  berinisial Ml selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), ES selaku pelaksana atau Direktur PT. Sabarindocipta Anugrah dan HM selaku konsultan pengawas. Dari pekerjaan itu negara dirugikan sebesar Rp270 juta.

Terbaru adalah penanganan kasus dugaan korupsi pengerjaan penanaman kepala sawit di kebun inti Kembayan, kabupaten Sanggau  seluas 1.150 hektare pada PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat. Dalam kasus ini, Kejati Kalbar menetapkan lima orang tersangka, termasuk di dalamnya mantan GM Distrik Kalimantan Barat II, PTPN XIII dan karyawan BUMN PTPN XIII.

Kedua orang tersebut, seharusnya berkewajiban untuk melihat dokumen yang diajukan oleh para rekanan. Kenyataannya, mereka tidak melakukan verifikasi sehingga dilakukan pembayaran walau pun sebenarnya pekerjaan tersebut belum dilakukan sesuai dengan kontrak.

Kemudian, melakukan penutupan pekerjaan penanaman sudah selesai 100 persen, padahal pekerjaan penanaman belum selesai dikerjakan 100 persen. “Lahan yang seharusnya dikerjakan seluas 1.150 hektare, namun yang baru diselesaikan seluas 849, 28 hektare. Masih ada kekurangan seluas 300,70 hektare. Padahal uangnya sudah diserahterimakan 100 persen,” jelas Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Masyhudi.

Akibat perbuatan tersangka tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.854.040.325,04  dari Rp 1.461.333.777 yang sudah ditransfer dari kantor Kebun Kembayan kepada tiga rekanan/pelaksana untuk pekerjaan penanaman kelapa sawit seluas 1.150 hektaretersebut.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi mengatakan, penanganan perkara korupsi dilakukan untuk menunjukkan bahwa hukum itu tegas. Sekaligus memberikan kepastian hukum, pada penanganan suatu perkara.

“Tujuannya apa? dengan peningkatan hukum yang tegas dan pasti, akan membuat investor yakin bahwa di Kalimantan Barat, hukum dilaksanakan dengan pasti dan sesuai dengan keadilan,” katanya.

Dia berharap, dengan penegakan hukum tersebut, ke depannya, investor tidak ragu-ragu lagi untuk menginsvestasikan dananya di Kalimantan Barat. Sehingga masyarakat Kalimantan Barat akan merasakan manfaatnya. “Peluang ekonominya akan semakin baik,” lanjutnya.

Baca Juga :  Masyhudi Berikan Pembinaan dalam Perspektif Hukum

Keberhasilan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam menangani kasus korupsi tak lepas dari sentuhan tangan dingin Masyhudi.  Sejak dilantik dan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, pada 4 Desember 2020, Masyhudi sudah berkomitmen untuk membuat sebuah perubahan, termasuk di dalamnya penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kalimantan Barat.

Masyhudi memulai karirnya sebagai jaksa saat dipercaya sebagai Kasubsi Sumber Daya pada Seksi Ekonomi Intelijen Kejati Lampung 1993. Setelah itu, lelaki murah senyum ini mendapat tugas di Kejari Tembilahan, Riau, sejak 1996 hingga 1998.

Tahun 1998 hingga 2001, Masyhudi dipercaya sebagai Kasubsi Ekonomi Intelijen di Kejari Jakarta Timur. Kemudian tahun 2001 menjadi anggota satuan tugas (Satgas) intelijen pada Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intelijen) Kejaksaan Agung RI.

Setahun kemudian, tepatnya 2002, Masyhudi ditugaskan sebagai Kasi Penuntutan Pidana Umum pada Kejati Banten. Karir Masyhudi mulai moncer saat dia dipercaya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Luwuk, Sulawesi Tengah, pada 15 September 2005.

Tiga tahun bertugas sebagai Kajari Luwuk, pada April 2008 Masyhudi kembali mendapat promosi sebagai Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Riau.

Setahun kemudian, tepatnya pada September 2009, Masyhudi kembali bertugas di jajaran intelijen Kejaksaan Agung sebagai Kasubdit Pamdisperdag hingga tahun 2011.

Perjalanan karir Masyhudi di Korps Adhyaksa terus bersinar saat ia dipercaya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tahun 2011.

Ia kemudian ditunjuk  sebagai Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Tengah di Semarang. Dua tahun bertugas di Kejati Jateng, tepatnya pada 2015 Masyhudi dipercaya sebagai Asisten Khusus (Asus) Jaksa Agung hingga 2016 mendapat promosi sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Setelah setahun bertugas di Kejati DKI Jakarta, tahun 2017 sampai dengan September 2019 Masyhudi didapuk sebagai Kepala Biro Kepegawaian (Karopeg) pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung.

Setelah itu ia mendapat promosi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekarang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/