alexametrics
33.9 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

Tuntut 83 Perkara, Eksekusi 60 Perkara

Kajari Paparkan Kinerja sepanjang 2020

PUTUSSIBAU – Sepanjang tahun 2020, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas Hulu telah menuntaskan sejumlah perkara maupun program kegiatan, mulai dari pidana umum, khusus, perdata, penyuluhan dan penerangan hukum maupun kegiatan sosial di lingkungan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam bidang penegakan hukum, khususnya di bidang tindak pidana umum, sepanjang 2020 mereka telah menerima 88 SPDP, melakukan penuntutan sebanyak 83 perkara, dan melakukan eksekusi sebanyak 60 perkara.

“Sampai dengan bulan Juli 2020 perkara pidana umum yang diproses oleh Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu pada umumnya didominasi dengan perkara perlindungan anak (persetubuhan dan pencabulan), narkotika, dan perkara pencurian,” terang Eddy Sumarman, kepala Kejari (Kajari) Kapuas Hulu.

Selain itu, sambung Eddy, sepanjang 2020 mereka telah melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan.

“Adapun barang yang dimusnahkan tersebut bersumber dari 19 perkara tindak pidana umum, dengan jumlah barang bukti sebanyak 89 barang,” katanya.

Barang-barang tersebut di antaranya, disebutkan dia, meliputi 480 botol minuman keras jenis Benson, narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,41 gram, sebilah parang dengan panjang 41,5 sentimeter, sebilah pisau dengan panjang 23,5 sentimeter, dan sebilah parang dengan panjang 54 sentimeter.

Sedangkan pada di bidang tindak pidana khusus, mereka telah melakukan dua penyelidikan, satu penyidikan, dan tiga penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan penuntutan terhadap tiga perkara tindak pidana korupsi tersebut, dijelaskan dia bahwa ketiga perkara tindak pidana korupsi tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak. Ketiga perkara yang dimaksud dia yakni tindak pidana korupsi penyertaan modal BUMD (PD. Ucak Kapuas) Pemda Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2015 yang melibatkan Supardi selaku Direktur Utama BUMD Uncak Kapuas, tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembangunan perumahan Dinas Pemda Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006 yang melibatkan Abang Tambul Husin selaku mantan Bupati Kapuas Hulu, serta tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembangunan perumahan dinas Pemda Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006 yang melibatkan Mustaan sebagai mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu.

“Dalam perkara tersebut (perkara pertama, Red) Penuntut Umum Kejari Kapuas Hulu berhasil membuktikan bahwa saudara Supardi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, dan denda sejumlah Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp367.120.424 subsidair pidana penjara selama 1 tahun,” papar Kajari.

Baca Juga :  368 Orang Daftar jadi Kades

Selanjutnya, perkara tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembangunan perumahan dinas Pemda Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006, dalam perkara tersebut Penuntut Umum Kejari Kapuas Hulu berhasil membuktikan bahwa Abang Tambul Husin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak, menurut dia, telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan.

“Perkara tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembangunan perumahan dinas Pemda Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006 yang melibatkan Mustaan. Dalam perkara tersebut Penuntut Umum Kejari Kapuas Hulu berhasil membuktikan bahwa saudara Mustaan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan,” jelasnya.

Ditambahkan Eddy, setelah ketiga putusan perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu langsung melaksanakan eksekusi berupa pidana badan terhadap ketiga terpidana korupsi tersebut ke dalam Rumah Tahanan Negara Pontianak.

“Selain itu ketiga terpidana tersebut juga telah menyerahkan pidana uang pengganti dan/atau denda kepada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, dan uang tersebut telah disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ungkapnya.

Lebih lanjut Eddy menambahkan, selain melakukan penegakan hukum, sepanjang tahun 2020 Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu juga memberikan pendampingan hukum kepada institusi pemerintahan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Pendampingan tersebut dilakukan mereka agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, sesuai ketentuan hukum dan tepat sasaran.

“Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu telah menandatangani dua buah MoU dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 30 Januari 2020 dan dengan Perusahaan Daerah Air Minum pada tanggal 26 November 2020,” kata dia.

Selanjutnya sebagaimana diketahui bersama, kata Eddy, pada 2020 Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, pada 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, menurut dia, telah melakukan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran.

“Untuk memastikan bahwa dana hasil refocusing dan realokasi anggaran tersebut digunakan dengan efektif, efisien, tidak merugikan keuangan negara, serta tepat sasaran dan tepat guna, maka Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu telah melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksankan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran guna mencegah dan menanggulangi Covid-19,” katanya.

Baca Juga :  Layar Bioskop Sudah Dibuka di Wilayah PPKM Level 2 dan 3, Penonton Wajib Patuhi Syarat untuk Masuk

Sedangkan bidang penyuluhan dan penerangan hukum, Eddy menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya terus bergerak aktif melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana. Mereka terus melakukan upaya pencegahan dan memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana melalui kegiatan.

“Sepanjang tahun 2020 Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu telah melaksanakan dua kegiatan penyuluhan hukum yakni kepada Pemda Kapuas Hulu dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dalam masa pandemi Covid-19. Yang kedua, kegiatan penyuluhan hukum kepada para siswa SMP di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu melalui kegiatan Jaksa Masuk Sekalah degan tema Peran Siswa Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika,” sebutnya.

Di samping itu, sepanjang 2020 mereka telah melaksankan tiga kegiatan penerangan hukum melalui kegiatan Jaksa Menyapa. Pelaksanaan kegiatan Jaksa Menyapa dilaksankaan mereka dengan menggandeng Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

“Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat Kapuas Hulu, serta meningkatkan eksistensi, dan mendekatkan Kejaksaan dengan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan metode podcast dan kegiatan tersebut ditayangkan melalui media spotify, youtube, serta website resmi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu,” terang Edy.

Sedangkan kegiatan sosial, Kejari telah melaksanakan beberapa kegiatan beserta jajarannya dan IAD Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu. Mereka membagikan sembako kepada masyarakan kurang mampu di Dermaga Angkut di Alun-alun Kapuas Putussibau dan Panti Asuhan Baitul Maq’dis.

“Selain itu kita juga telah melaksanakan program Kejaksaan Republik Indonesia Peduli Covid-19, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan sembako kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu tepatnya di wilayah Kampung Prajurit dan Kampung Dogom,” jelasnya.

Kemudian Kejari bersama dengan IAD Kapuas Hulu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pola hidup sehat yang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

“Berikutnya kegiatan sosial kita dengan mengunjungi lokasi kebakaran Rumah Betang yang berada di Desa Nanga Nyabau, Kecamatan Putussibau Utara dan mengunjungi kebakaran Rumah Betang yang berada di Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan, dan memberikan bantuan,” ungkapnya.

Kejari juga menyerahkan bantuan APD kepada petugas medis guna menanggulangi dan meminimalisir penyebaran Covid-19, dalam rangka Bhakti Sosial Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. (dRe)

Kajari Paparkan Kinerja sepanjang 2020

PUTUSSIBAU – Sepanjang tahun 2020, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas Hulu telah menuntaskan sejumlah perkara maupun program kegiatan, mulai dari pidana umum, khusus, perdata, penyuluhan dan penerangan hukum maupun kegiatan sosial di lingkungan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam bidang penegakan hukum, khususnya di bidang tindak pidana umum, sepanjang 2020 mereka telah menerima 88 SPDP, melakukan penuntutan sebanyak 83 perkara, dan melakukan eksekusi sebanyak 60 perkara.

“Sampai dengan bulan Juli 2020 perkara pidana umum yang diproses oleh Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu pada umumnya didominasi dengan perkara perlindungan anak (persetubuhan dan pencabulan), narkotika, dan perkara pencurian,” terang Eddy Sumarman, kepala Kejari (Kajari) Kapuas Hulu.

Selain itu, sambung Eddy, sepanjang 2020 mereka telah melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan.

“Adapun barang yang dimusnahkan tersebut bersumber dari 19 perkara tindak pidana umum, dengan jumlah barang bukti sebanyak 89 barang,” katanya.

Barang-barang tersebut di antaranya, disebutkan dia, meliputi 480 botol minuman keras jenis Benson, narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,41 gram, sebilah parang dengan panjang 41,5 sentimeter, sebilah pisau dengan panjang 23,5 sentimeter, dan sebilah parang dengan panjang 54 sentimeter.

Sedangkan pada di bidang tindak pidana khusus, mereka telah melakukan dua penyelidikan, satu penyidikan, dan tiga penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan penuntutan terhadap tiga perkara tindak pidana korupsi tersebut, dijelaskan dia bahwa ketiga perkara tindak pidana korupsi tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak. Ketiga perkara yang dimaksud dia yakni tindak pidana korupsi penyertaan modal BUMD (PD. Ucak Kapuas) Pemda Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2015 yang melibatkan Supardi selaku Direktur Utama BUMD Uncak Kapuas, tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembangunan perumahan Dinas Pemda Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006 yang melibatkan Abang Tambul Husin selaku mantan Bupati Kapuas Hulu, serta tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembangunan perumahan dinas Pemda Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006 yang melibatkan Mustaan sebagai mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu.

“Dalam perkara tersebut (perkara pertama, Red) Penuntut Umum Kejari Kapuas Hulu berhasil membuktikan bahwa saudara Supardi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, dan denda sejumlah Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp367.120.424 subsidair pidana penjara selama 1 tahun,” papar Kajari.

Baca Juga :  Penumpang Keluhkan Syarat Tes Usap

Selanjutnya, perkara tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembangunan perumahan dinas Pemda Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006, dalam perkara tersebut Penuntut Umum Kejari Kapuas Hulu berhasil membuktikan bahwa Abang Tambul Husin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak, menurut dia, telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan.

“Perkara tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembangunan perumahan dinas Pemda Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006 yang melibatkan Mustaan. Dalam perkara tersebut Penuntut Umum Kejari Kapuas Hulu berhasil membuktikan bahwa saudara Mustaan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan,” jelasnya.

Ditambahkan Eddy, setelah ketiga putusan perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu langsung melaksanakan eksekusi berupa pidana badan terhadap ketiga terpidana korupsi tersebut ke dalam Rumah Tahanan Negara Pontianak.

“Selain itu ketiga terpidana tersebut juga telah menyerahkan pidana uang pengganti dan/atau denda kepada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, dan uang tersebut telah disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ungkapnya.

Lebih lanjut Eddy menambahkan, selain melakukan penegakan hukum, sepanjang tahun 2020 Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu juga memberikan pendampingan hukum kepada institusi pemerintahan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Pendampingan tersebut dilakukan mereka agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, sesuai ketentuan hukum dan tepat sasaran.

“Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu telah menandatangani dua buah MoU dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 30 Januari 2020 dan dengan Perusahaan Daerah Air Minum pada tanggal 26 November 2020,” kata dia.

Selanjutnya sebagaimana diketahui bersama, kata Eddy, pada 2020 Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, pada 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, menurut dia, telah melakukan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran.

“Untuk memastikan bahwa dana hasil refocusing dan realokasi anggaran tersebut digunakan dengan efektif, efisien, tidak merugikan keuangan negara, serta tepat sasaran dan tepat guna, maka Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu telah melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksankan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran guna mencegah dan menanggulangi Covid-19,” katanya.

Baca Juga :  Layar Bioskop Sudah Dibuka di Wilayah PPKM Level 2 dan 3, Penonton Wajib Patuhi Syarat untuk Masuk

Sedangkan bidang penyuluhan dan penerangan hukum, Eddy menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya terus bergerak aktif melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana. Mereka terus melakukan upaya pencegahan dan memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana melalui kegiatan.

“Sepanjang tahun 2020 Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu telah melaksanakan dua kegiatan penyuluhan hukum yakni kepada Pemda Kapuas Hulu dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dalam masa pandemi Covid-19. Yang kedua, kegiatan penyuluhan hukum kepada para siswa SMP di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu melalui kegiatan Jaksa Masuk Sekalah degan tema Peran Siswa Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika,” sebutnya.

Di samping itu, sepanjang 2020 mereka telah melaksankan tiga kegiatan penerangan hukum melalui kegiatan Jaksa Menyapa. Pelaksanaan kegiatan Jaksa Menyapa dilaksankaan mereka dengan menggandeng Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

“Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat Kapuas Hulu, serta meningkatkan eksistensi, dan mendekatkan Kejaksaan dengan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan metode podcast dan kegiatan tersebut ditayangkan melalui media spotify, youtube, serta website resmi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu,” terang Edy.

Sedangkan kegiatan sosial, Kejari telah melaksanakan beberapa kegiatan beserta jajarannya dan IAD Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu. Mereka membagikan sembako kepada masyarakan kurang mampu di Dermaga Angkut di Alun-alun Kapuas Putussibau dan Panti Asuhan Baitul Maq’dis.

“Selain itu kita juga telah melaksanakan program Kejaksaan Republik Indonesia Peduli Covid-19, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan sembako kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu tepatnya di wilayah Kampung Prajurit dan Kampung Dogom,” jelasnya.

Kemudian Kejari bersama dengan IAD Kapuas Hulu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pola hidup sehat yang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

“Berikutnya kegiatan sosial kita dengan mengunjungi lokasi kebakaran Rumah Betang yang berada di Desa Nanga Nyabau, Kecamatan Putussibau Utara dan mengunjungi kebakaran Rumah Betang yang berada di Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan, dan memberikan bantuan,” ungkapnya.

Kejari juga menyerahkan bantuan APD kepada petugas medis guna menanggulangi dan meminimalisir penyebaran Covid-19, dalam rangka Bhakti Sosial Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. (dRe)

Most Read

Artikel Terbaru

/