PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) berhasil menduduki peringkat kedua se-Indonesia, terkait realisasi pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Adapun realisasi pendapatan Kalbar pada triwulan kedua per 25 Juni 2022, mencapai angka 44,65 persen atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 31,73 persen.
Provinsi Kalbar hanya berada di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menduduki peringkat pertama dengan realisasi 44,69 persen. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Agus Fatoni saat presentasi tentang optimaslisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pajak alat berat, pasca terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2022 pada 30 Juni 2022 lalu.
Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, dengan berhasil menduduki peringkat dua nasional dari sisi pendapatan, menunjukkan bahwa data-data serta percepatan dan transparansi pelayanan yang dilakukan sudah semakin baik. “Kemudian ditambah dengan elektronifikasi juga akan membuat pendapatan meningkat,” ungkapnya kepada awak media, Rabu (6/7).
Midji, sapaan karibnya, memastikan pihaknya akan terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Dari sisi manajemen aset misalnya, ia menyarankan aset-aset milik pemerintah diberikan Hak Pengelolaan (HPL) dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB). Potensi pendapatan dari aset tersebut menurutnya sangat besar.
“Makanya dulu Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) menargetkan pendapatan di sektor itu Rp1,6 miliar, saya bilang tidak bisa, target saya harus di atas Rp30 miliar, nah sekarang ternyata sudah mencapai lebih dari Rp20 miliar,” terangnya.
Bahkan untuk tahun ini, Midji memperkirakan pendapatan dari HGB di atas HPL itu sudah bisa mencapai angka Rp40 miliar. Hal itu tentu sangat jauh dari hitungan awal Bapenda yang hanya menargetkan Rp1,6 miliar per tahun. “Kemudian PAP (Pajak Air Permukaan), awalnya cuma Rp1-2 miliar, faktanya tahun kemarin (2021) ada kurang lebih Rp15 miliar,” tambahnya.
Termasuk untuk PKB dan BBNKB, Midji melihat masih banyak potensi yang bisa digali. Seperti kendaraan-kendaraan milik perusahaan perkebunan, ia yakin masih banyak yang belum menunaikan kewajiban pajaknya.
“Perkebunan itu sektor PAP-nya juga hampir tak bayar. Saya ketika akan dilakukan audit tentang perkebunan sawit ini saya akan sampaikan, terutama masalah PKB-BBNKB, PAP dan lainnya,” tegasnya.
Untuk itu, ia menyarankan perusahaan perkebunan lebih baik segera membayar pajak-pajak yang menunggak. Jangan sampai nanti ketika dilaksanakan audit, ditemukan banyak pengemplangan terhadap pajak-pajak daerah.
“Saya tak akan beri toleransi (kalau sudah audit), itu bisa ada sanksi, kalau sudah sangat tinggi angkanya, bisa saja nanti dibawa ke masalah hukum,” katanya.
Namun demikian, secara umum Midji merasa perbaikan dari sisi pendapatan daerah sudah cukup baik. Terbukti dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar yang di awal ia menjabat baru sebesar Rp1,7 triliun, saat ini menjelang empat tahun masa jabatannya sudah hampir mencapai Rp2,7 triliun.
“Target saya kalau tidak pandemi (Covid-19) kemarin itu, PAD kita (Kalbar) bisa di atas Rp3 triliun. Tapi sampai akhir masa jabatan perkiraan saya bisa Rp2,75 triliun, mudah-mudahan bisa lebih,” harapnya.
Meningkatnya nilai PAD juga membuktikan Kalbar semakin mandiri secara fiskal. Itu karena nilai PAD sudah lebih tinggi dari Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) oleh pemerintah pusat. “Kalau misalnya sumber-sumber pendapatan pajak seperti retribusi dan kekayaan daerah dikelola dengan baik, bukan mustahil PAD Kalbar akan semakin tinggi,” pungkasnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Harisson menyampaikan, capaian prestasi realisasi pendapatan nomor dua terbaik di Indonesia itu tak lepas dari komitmen Gubernur Sutarmidji yang terus mendorong agar Bapenda giat meningkatkan pendapatan daerah dari seluruh objek pajak yang ada. “Itu agar kemandirian fiskal provinsi Kalbar dapat terus ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kalbar Mohammad Bari menyatakan, pihaknya akan terus berkomitmen menggali potensi-potensi PAD, baik itu melalui sektor pajak daerah maupun dari retribusi daerah serta penerimaan lain-lain yang sah.
“Hasil yang dirilis oleh Kemendagri tersebut per tanggal 25 Juni 2022. Dan sebenarnya sampai saat ini, tanggal 5 Juli 2022 persentase pendapatan keseluruhan kita (Kalbar) berada di 52,33 persen, dengan capaian PAD sebesar 57,26 persen yang menjadi salah satu komponen pendapatan Kalbar,” paparnya.
Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya percepatan dan peningkatan pajak daerah dan PAD lainnya. Dengan demikian, diharapkan peningkatan realisasi di semua jenis pajak maupun retribusi daerah terus terjadi.
“Perlu diketahui juga bahwa untuk saat ini target PAD (Kalbar) berada di atas target pendapatan transfer (pusat) dan hal ini menunjukkan bahwa Pemprov Kalbar telah melakukan langkah-langkah kemandirian fiskal,” tutup Bari. (bar)
