PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menyebutkan bahwa pola asuh anak-anak di Kalimantan Barat, hendaknya bekerja sama dengan organisasi kewanitaan.
“Misalnya kita (Pemprov Kalbar) bersinergi dengan PKK. Juga menggandeng perangkat daerah terkait, berkenaan dengan pemberdayaan wanita,” ucapnya kemarin disela-sela memimpin rapat pembahasan dan pemanfaatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) dalam infrastruktur, pendidikan, kemiskinan, kesehatan dan stunting, Rabu kemarin.
Rapat FSVA sendiri dihadiri Plt Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Muslimat, pengurus PKK Provinsi Kalbar dan beberapa Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemprov Kalbar. Sekda Harisson menekankan bahwa pengentasan stunting bukan hanya menjadi tanggungjawab bidang kesehatan saja. Sebab sektor kesehatan hanya menjadi penunjang sebanyak 30 persen. Sementara sektor di luar kesehatan mencapai 70 persen.
“Kedepannya, perangkat daerah diharapkan fokus pada program peningkatan IPM daerah. Sebab salah satu indikatornya adalah pengentasan stunting,” ucapnya.
Sekda melanjutkan bahwa hubungan dengan peta ketahanan dan kerentanan pangan FSVA adalah peta tematik yang menggambarkan visualisasi suatu wilayah pada level nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Di sana dapat dilihat bagaimana peta kerawanan pangan. Peta keamanan ada di sini (FSVA).
“Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kewenangan dan program apa saja yang dapat dilaksanakan dalam penerapan program kegiatan tahun 2023 mendatang,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalbar, Heronimus Hero, menyebutkan bahwa FSVA setelah dilakukan analisis instrumennya ternyata sangat baik. Sebab dapat mengakomodir banyak sektor.
“Meskipun output akhirnya, kami tetap berharap indeks ketahanan pangan kita sangat kuat. Ini menjadi dasar perhatian. Sebab didalamnya harus ada sinergitas antar sektor dalam mendukung program tersebut,” pungkasnya. (den/r)
