alexametrics
26.7 C
Pontianak
Tuesday, May 17, 2022

Pemprov Kalbar Kembali Raih WTP

Rp3 Miliar Temuan dari Volume APBD 5 Triliun Lebih

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait LHP dari APBD tahun 2021. Setidaknya tiga tahun berturut-turut opini WTP berhasil dipertahankan.

Sementara periode pertama pemerintahan Midji-Norsan (Sutarmidji-Ria Norsan), Pemprov Kalbar memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Paripurna penyampaian hasil LHP APBD Kalbar tahun 2021 digelar lewat sidang Paripurna, Jumat (13/5).

Sidang Paripurna sendiri dipimpin langsung Ketua DPRD Kalbar, M. Kebing, dan tiga Wakil Ketua (Prabasa Anantatur, Sy.Amin Muhammad, dan Suriansyah). Gubernur Kalbar, Sutarmidji yang ikut hadir langsung mendampingi perwakilan anggota BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana.

Nyoman sendiri menyebutkan bahwa BPK RI sudah dua bulan terakhir melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Pemprov Kalbar untuk tahun anggaran 2021.

“Terkait hasil pemeriksaannya, Pemprov Kalbar telah melakukan pengelolaan keuangan negara secara akuntabilitas, transparan, dan kredibel,” katanya Jumat (13/5).

Baca Juga :  Jarak 3 Bulan Dapatkan Vaksin Booster

Untuk itulah, pada penyampaian laporan hasil pemeriksaan. BPK memberikan opini WTP atas kinerja pemerintah Kalbar.

“Artinya Pemprov Kalbar telah melaksanakan semua kegiatan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara berdasarkan standar akuntansi,” terangnya.

Terhadap capaian tersebuut, Nyoman menggambarkan bahwa pemerintah telah menyelenggarakan pemerintahan Kalbar dengan benar. Katanya, situasi seusai pandemi, pemerintah derah harus fleksibel dan tahan banting. Sehingga bakalan mudah menyesuaikan dengan keadaan sekarang.

Dia pun memuji capaian yang diraih Kalbar. Masalahnya dari segi indikator daerah boleh dikatakan maju telah dipenuhi. Hasil capaiannya memperlihatkan berada diatas nasional. “Itu artinya kembali bahwa pembangunannya sudah berhasil,” ucapnya.

Menurutnya menghilangkan kemiskinan memang tak mudah. Harus dilakukan bertahap dan berkelanjutan.

BPK RI sendiri tetap memberikan beberapa catatan LHP keuangan Pemprov Kalbar di APBD 2021. Hanya angkanya tidak besar, sekitar Rp3 miliar saja. Ada batas waktu selama 60 hari untuk dilakukan perbaikan.

Sementara, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menjawab bahwa Pemprov Kalbar akan selalu menekankan jajaran bekerja sesuai aturan dan standar akuntansi nasional. Seandainya ada penafsiran aturan remang-remang, langsung pertanyakan dan konsultasi ke BPK RI di Kalbar. “Jadi biar jelas untuk apa dan buat apa,” kata dia.

Baca Juga :  Mediasi Muda-Jiwo Sukses Digelar, Inilah Hasilnya

Midji sapaan karibnya memuji kinerja jajaran Pemprov Kalbar. Sebab dari tahun ke tahun, kesalahan yang dibuat semakin sedikit. Terbukti hasil pemeriksaan BPK RI. Untuk tahun 2022 saja dengan hanya sekitar 3 miliar. Padahal APBD lebih dari Rp5 triliun.

“Ini ada kelebihan bayar saja. Ada yang kekurangan harus diperbaiki. Saya yakin 60 hari bisa diselesaikan,” ujarnya.

Ketua DPRD Kalbar, M Kebing sendiri mengapresiasi pencapaian opini WTP pemerintah Provinsi Kalbar. Sebab, banyak capaian yang melebihi target nasional.

“Namun ada pula catatannya. Nanti bakalan kami pelajari seperti apa. Pak Gubernur juga sudah berjanji sebelum 40 sampai 60 hari diselesaikan itu semua. Kita akan awasi,” katanya. (den)

Rp3 Miliar Temuan dari Volume APBD 5 Triliun Lebih

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait LHP dari APBD tahun 2021. Setidaknya tiga tahun berturut-turut opini WTP berhasil dipertahankan.

Sementara periode pertama pemerintahan Midji-Norsan (Sutarmidji-Ria Norsan), Pemprov Kalbar memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Paripurna penyampaian hasil LHP APBD Kalbar tahun 2021 digelar lewat sidang Paripurna, Jumat (13/5).

Sidang Paripurna sendiri dipimpin langsung Ketua DPRD Kalbar, M. Kebing, dan tiga Wakil Ketua (Prabasa Anantatur, Sy.Amin Muhammad, dan Suriansyah). Gubernur Kalbar, Sutarmidji yang ikut hadir langsung mendampingi perwakilan anggota BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana.

Nyoman sendiri menyebutkan bahwa BPK RI sudah dua bulan terakhir melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Pemprov Kalbar untuk tahun anggaran 2021.

“Terkait hasil pemeriksaannya, Pemprov Kalbar telah melakukan pengelolaan keuangan negara secara akuntabilitas, transparan, dan kredibel,” katanya Jumat (13/5).

Baca Juga :  Wagub Kalbar Lintasi Jalan Rusak di Kayong Utara

Untuk itulah, pada penyampaian laporan hasil pemeriksaan. BPK memberikan opini WTP atas kinerja pemerintah Kalbar.

“Artinya Pemprov Kalbar telah melaksanakan semua kegiatan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara berdasarkan standar akuntansi,” terangnya.

Terhadap capaian tersebuut, Nyoman menggambarkan bahwa pemerintah telah menyelenggarakan pemerintahan Kalbar dengan benar. Katanya, situasi seusai pandemi, pemerintah derah harus fleksibel dan tahan banting. Sehingga bakalan mudah menyesuaikan dengan keadaan sekarang.

Dia pun memuji capaian yang diraih Kalbar. Masalahnya dari segi indikator daerah boleh dikatakan maju telah dipenuhi. Hasil capaiannya memperlihatkan berada diatas nasional. “Itu artinya kembali bahwa pembangunannya sudah berhasil,” ucapnya.

Menurutnya menghilangkan kemiskinan memang tak mudah. Harus dilakukan bertahap dan berkelanjutan.

BPK RI sendiri tetap memberikan beberapa catatan LHP keuangan Pemprov Kalbar di APBD 2021. Hanya angkanya tidak besar, sekitar Rp3 miliar saja. Ada batas waktu selama 60 hari untuk dilakukan perbaikan.

Sementara, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menjawab bahwa Pemprov Kalbar akan selalu menekankan jajaran bekerja sesuai aturan dan standar akuntansi nasional. Seandainya ada penafsiran aturan remang-remang, langsung pertanyakan dan konsultasi ke BPK RI di Kalbar. “Jadi biar jelas untuk apa dan buat apa,” kata dia.

Baca Juga :  Baru 69 dari 373 Pemilik IUP Bersertifikasi ISPO/RSPO

Midji sapaan karibnya memuji kinerja jajaran Pemprov Kalbar. Sebab dari tahun ke tahun, kesalahan yang dibuat semakin sedikit. Terbukti hasil pemeriksaan BPK RI. Untuk tahun 2022 saja dengan hanya sekitar 3 miliar. Padahal APBD lebih dari Rp5 triliun.

“Ini ada kelebihan bayar saja. Ada yang kekurangan harus diperbaiki. Saya yakin 60 hari bisa diselesaikan,” ujarnya.

Ketua DPRD Kalbar, M Kebing sendiri mengapresiasi pencapaian opini WTP pemerintah Provinsi Kalbar. Sebab, banyak capaian yang melebihi target nasional.

“Namun ada pula catatannya. Nanti bakalan kami pelajari seperti apa. Pak Gubernur juga sudah berjanji sebelum 40 sampai 60 hari diselesaikan itu semua. Kita akan awasi,” katanya. (den)

Most Read

Artikel Terbaru

/