PONTIANAK – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suib memberikan penjelasan terkait ruas jalan Siduk-Sukadana yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat banyak. Dia menjelaskan bahwa ruas jalan tersebut sudah dilakukan penanganan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 ini.
“Tahapan penanganan ruas jalan Siduk-Sukadana sejak tahun 2018 sampai saat telah dilakukan penanganannya oleh Pemprov Kalbar,” katanya dalam siaran pers release-nya baru-baru ini.
Menurut dia pada tahun 2018 saja, sudah dilakukan penanganan oleh Pemprov Kalbar dengan mempergunakan DAK 2018 sebesar Rp15.393.900.000 sepanjang 3,655 km. Tahun 2019 dengan APBD Provinsi sebesar Rp9.410.990.000 dikerjakan sepanjang 2,310 km. Tahun 2020 dari APBD Provinsi kembali dianggarkan sebesar 2.600.000.000 sepanjang 906 meter. Untuk tahun 2021, lanjutnya, kembali dianggarkan Pemprov Kalbar melalui APBD sebesar Rp10.000.000.000 sepanjang 2,650 km.
“Sepengetahuan saya baru periode ini alokasi anggarannya konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan data, tahun 2022 ini APBD provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp15.700.000.000. Rencana tersebut kurang lebih mencapai 3 km,” ujarnya.
Politisi Hanura Kalbar ini mengapresiasi sikap Gubernur Kalbar, yang berupaya melakukan pemerataan pembangunan walaupun tertatih-tatih sendirian.
“Ini perlu dipahami semua masyarakat di Kalbar. Dengan keterbatasan anggara pelaksanaan peningkatan ruas jalan Siduk Sukadana, dinas PUPR Provinsi Kalbar tidak dapat menuntaskan penanganan ruas tersebut secara maksimal. Maka diperlukan kehadiran dan dukungan pemerintah pusat, terutama dorongan dari teman teman yang berada di Komisi V DPR RI,” ujarnya.
Suib menyebutkan tahun 2018 melalui surat Sekretaris Daerah Nomor 050/2359/SPW-BAPPEDA, salah satunya ruas Jalan Siduk-Sukadana diusulkan menjadi ruas jalan kewenangan pusat. Namun faktanya sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Entah apa kendalanya.
“Saya kurang paham juga,” ucapnya.
Dia menambahkkan Gubernur Kalbar ke depan berencana menuntaskan penanganan ruas jalan tersebut. Tentunya dengan bertahap. Sebab ruas jalan yang harus dibangun ada pada 14 Kabupaten/Kota di Kalbar.
Berdasarkan hasil informasi di lapangan pada tanggal 11 Mei 2022, pekerjaan ruas jalan sudah dimulai kembali pekerjaannya setelah libur hari Raya Idul Fitri.
“Untuk H-7 lebaran Idulfitri, sempat terhenti mengingat kelancaran lalu lintas lebaran Idulfitri. Sebagaimana disampaikan Gubernur Kalbar sangat fokus terhadap penanganan kebutuhan infrastruktur jalan. Ini ditunjukkan pada alokasi anggaran pada dinas PUPR sebesar Rp338.349.687.152 dari total anggaran Dinas PUPR Provinsi hanya sebesar kurang lebih Rp380 miliar. Inilah yang harus difilter dan diputar otak agar infrastruktur jalan dapat merata diterima setiap Kabupaten/Kota tepat lokasi dan sasaran,” pungkasnya.
Suib berharap menyelesaikan kondisi jalan di Kalbar ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Ini supaya Pemprov Kalbar terbantu dan merasa tidak sendirian. Terlebih adanya teman-teman perwakilan dari Kalbar yang menduduki posisi strategis di anggaran.
“Kami berharap sekali adanya dukungan penuh menyelesaikan permasalahan infrastruktur terutama penanganan ruas jalan Siduk-Sukadana yang sedang viral sekarang,” ucap dia. (den)
