PONTIANAK – Menteri Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, menyebutkan bahwa instrumen investasi di Indonesia merupakan hal penting dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Nah, dalam dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi selalu menekankan bahwa investasi adalah pintu masuk penciptaan beragam lapangan pekerjaan termasuk mensejahterakan masyarakat, dan memberikan nilai tambah dalam rangka meningkatkan produktivitas Indonesia,” kata dia pada acara Pemberian Penghargaan atas Capaian Realisasi Investasi Tahun 2021 kepada Pemerintah Daerah yang digelar secara virtual di hadapan Kepala Daerah seluruh Indonesia.
Acara virtual tersebut juga diikuti Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP) Kalimantan Barat, Hendra di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat, kemarin.
Menurut Bahlil titik pembangunan Indonesia, tidak boleh hanya terfokus pada satu pulau atau wilayah saja. Membangun Indonesia, ialah membangun semua wilayah yang berada dalam kesatuan NKRI. Misalnya dari Provinsi Aceh hingga ke Provinsi Papua. Sehingga isu Jawa sentral dapat terus dihindari dalam meratakan pembangunan di Indonesia.
Sementara, Sekjend Kemendagri RI, Suhajar Diantoro menyebutkan dalam rangka meningkatan investasi di Indonesia, kepala daerah sebagai kepala pemerintahan di daerah harus dapat melihat berbagai potensi. Potensi bisa datang dari dalam negeri ataupun luar negeri sendiri.
Peningkatan nilai investasi di satu daerah, lanjutnya, bakalan memberikan multifier efek tinggi. Salah satunya peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Di sisi lain terjadi peningkatan pendapatan daerah termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ini manfaat suatu investasi di daerah,” ucapnya.
Lebih jauh dikatakannyah bahwa sehubungan dengan manfaat investasi bagi daerah, kepala daerah harus melakukan berbagai inovasi dalam memberikan akses kemudahan investasi kepada calon investor. Misalnya lakukan penyederhanaan layanan perizinan sesuai kewenangan daerah. Penyediaan informasi terhadap berbagai potensi yang dimiliki daerah dapat diakses dengan mudah dan cepat.
“Pemda juga harus melakukan investasi asif kepada calon investor dalam meningkatkan nilai jual terkait potensi yang dimiliki daerah,” pungkasnya.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menyampaikan bahwa penyederhaan perizinan terus dilakukan Pemprov Kalbar kepada calon investor. Di sisi lain, dia juga meminta pemkab/pemkot di Kalbar terus melakukan hal serupa. Tujuannya juga agar dimudahkannya perizinan, maka darerah akan menjadi tempat serbuan investasi dari berbagai investor. (den)
