alexametrics
22.8 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

Tuntutan Masyarakat Petani Pekebun Sawit Kalbar Sampai ke Mendag

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan didampingi Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Muhammad Munsif dan beberapa kepala perangkat daerah lainnya menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) Tahun 2022 di Ancol Beach City, Jakarta Utara, Sabtu (16/7).

Dalam kesempatan itu sekaligus disampaikan aspirasi berupa surat terbuka dan enam tuntutan masyarakat petani/pekebun sawit dari Front Perjuangan Masyarakat Sawit (FPMS) Kalbar untuk presiden. Yang mana telah diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar Muhammad Munsif, kepada yang mewakili presiden Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan.

“Tuntutan kita ke presiden sudah disampaikan kepada Menteri Perdagangan mewakili presiden yang hadir di malam pengukuhan pengurus AKPSI 2022-2027 tadi (Sabtu) sore, disaksikan Bupati Sambas,” ungkap Munsif.

Seperti diketahui, enam tuntutan masyarakat petani/pekebun sawit Kalbar antara lain, pertama meminta pemeritah menaikkanharga Tandan Buah Segar(TBS) kelapa sawit ke harga yang adil. Kedua meminta pemerintah murunkanpajak ekspor CPO agar tidak membebani harga TBS. Ketiga meminta pemerintah menurunkanharga pupuk dan pestisidadan memberantas mafia pupuk.

Lalu yang keempat, FPMS Kalbar meminta pemerintah memfasilitasi kegiatan ekspor TBS ke negara tetangga, Malaysia. Kelima meminta pemerintah daerah memberikan sanksi serta mencabut izin perkebunan dan Perusahaan KelapaSawit (PKS) yang nakal. Lalu yang terakhir agar dipermudah akses dan distribusiBahan-bakar Minyak (BBM) solarbersubsidi untukpetani/pekebun sawit, sertamemberantas mafia minyak yang bermain.

Sebelumnya saat pelaksanaan Munas I AKPSIyang dilaksanakan pagi hingga siang harinya, Munsif mengatakan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan. Kemudian hadir pula Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Para menteri tersebut menurutnya merespon hampir seluruh tuntutan atau aspirasi para pekebun yang disuarakan dalam forum. “Tuntutan yang disampaikan kepada Menko Marves mengenai tugasnya membenahi tata kelola sawit dijawab dengan tuntas dan tegas,” katanya.

Baca Juga :  34 Gubernur Masukkan Tanah dan Air ke Dalam Kendi Nusantara

Pertama terkait penghapusan pajak ekspor yang ternyata sudah dieksekusi lebih dulu oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Namun hal itu kata dia, seperti dijelaskan Luhut akan dibahas lebih lanjut pada Senin (18/7) hari ini saat rapat kabinet.

“Kemudian yang tidak kalah penting bagian dari hal yang strategis adalah segera dilaksanakan audit tata kelola sawit. Saat ini sedang berjalan juga di Kalbar,” ujarnya.

Saat ini audit memang tengah dilakukan terhadap seluruh perusahaan sawit yang ada di Indonesia termasuk di Kalbar. Seperti disampaikan Menteri Luhut kata Munsif kali ini pemeritah dalam kendali penuh melaksanakan tata kelola sawit. Sehingga pemerintah mengontorol penuh pengaturan dan tata kelola produk TBS maupun CPO. Baik untuk memenuhi bahan baku minyak goreng maupun untuk kebutuhan ekspor.

“Untuk audit sendiri, Pak Luhut sudah menugaskan tim audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ada di setiap provinsi. Di Kalbar sendiri tim audit investigasi BPKP sudah berkoordinasi dengan kami dan kita telah melakukan serangkaian pertemuan termasuk pertemuan lewat zoom untuk mengkondisikan dinas kabupaten/kota, dalam rangka memberika dukungan data yang diperlukan,” paparnya.

Baca Juga :  Sengsarakan Rakyat, Mendag Lutfi Ancam Sanksi Tegas Penimbun Migor

Diharapkan tim audit investigasi itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik atau maksimal seperti yang juga diharapkan Menteri Luhut. Selain itu, dengan adanya audit juga diharapkan akan diperoleh data yang lebih jelas atau konkret mengenai kekuatan dan kelemahan, berkaitan dengan tata kelola sawit yang ada di Kalbar. “Khususnya untuk bahan pembuatan kebijakan yang lebih efektif dalam rangka melakukan tata kelola ke depan,” harapnya.

Wagub Kalbar Ria Norsan yang turut hadir dalam Munas I AKPSIitu juga berharap kedepan pengurusAKPSIdapat memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat Kalbar. Terutama menyangkut masalah turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit. “Semoga dapat disikapi dengan arif dan bijaksana agar petani-petani itu tidak menjadi permasalahan,” harapnya.

Kemudian selain turunnya harga TBS, menurut Norsan persoalan harga minyak goreng yang masih mahal juga harus disikapi. Dan Kalbar siap bekerja sama dengan seluruh daerah yang tergabung dalam AKPSI. Dimana saat Munas I turut dihadiri 22 gubernur danpimpinan/anggota DPRD Provinsi atau yang mewakili. Lalu 160 bupati dan pimpinan/anggota DPRD Kabupaten penghasil sawit atau yang mewakili. Serta 16.303 aparat desa yang wilayahnya berada di area perkebunan sawit.

“Tadi sudah dijawab oleh Pak Luhut salah satunya akan menurunkan pajak ekspor. Kemudian pupuk juga akan dipermudah subsidi dan retribusi dari sawit kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi.Nanti akan disusun ke dalam regulasi serta permudah akses memperoleh solar subsidi,” pungkasnya. (bar)

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan didampingi Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Muhammad Munsif dan beberapa kepala perangkat daerah lainnya menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) Tahun 2022 di Ancol Beach City, Jakarta Utara, Sabtu (16/7).

Dalam kesempatan itu sekaligus disampaikan aspirasi berupa surat terbuka dan enam tuntutan masyarakat petani/pekebun sawit dari Front Perjuangan Masyarakat Sawit (FPMS) Kalbar untuk presiden. Yang mana telah diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar Muhammad Munsif, kepada yang mewakili presiden Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan.

“Tuntutan kita ke presiden sudah disampaikan kepada Menteri Perdagangan mewakili presiden yang hadir di malam pengukuhan pengurus AKPSI 2022-2027 tadi (Sabtu) sore, disaksikan Bupati Sambas,” ungkap Munsif.

Seperti diketahui, enam tuntutan masyarakat petani/pekebun sawit Kalbar antara lain, pertama meminta pemeritah menaikkanharga Tandan Buah Segar(TBS) kelapa sawit ke harga yang adil. Kedua meminta pemerintah murunkanpajak ekspor CPO agar tidak membebani harga TBS. Ketiga meminta pemerintah menurunkanharga pupuk dan pestisidadan memberantas mafia pupuk.

Lalu yang keempat, FPMS Kalbar meminta pemerintah memfasilitasi kegiatan ekspor TBS ke negara tetangga, Malaysia. Kelima meminta pemerintah daerah memberikan sanksi serta mencabut izin perkebunan dan Perusahaan KelapaSawit (PKS) yang nakal. Lalu yang terakhir agar dipermudah akses dan distribusiBahan-bakar Minyak (BBM) solarbersubsidi untukpetani/pekebun sawit, sertamemberantas mafia minyak yang bermain.

Sebelumnya saat pelaksanaan Munas I AKPSIyang dilaksanakan pagi hingga siang harinya, Munsif mengatakan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan. Kemudian hadir pula Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Para menteri tersebut menurutnya merespon hampir seluruh tuntutan atau aspirasi para pekebun yang disuarakan dalam forum. “Tuntutan yang disampaikan kepada Menko Marves mengenai tugasnya membenahi tata kelola sawit dijawab dengan tuntas dan tegas,” katanya.

Baca Juga :  Singkawang Meriah Sambut Imlek

Pertama terkait penghapusan pajak ekspor yang ternyata sudah dieksekusi lebih dulu oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Namun hal itu kata dia, seperti dijelaskan Luhut akan dibahas lebih lanjut pada Senin (18/7) hari ini saat rapat kabinet.

“Kemudian yang tidak kalah penting bagian dari hal yang strategis adalah segera dilaksanakan audit tata kelola sawit. Saat ini sedang berjalan juga di Kalbar,” ujarnya.

Saat ini audit memang tengah dilakukan terhadap seluruh perusahaan sawit yang ada di Indonesia termasuk di Kalbar. Seperti disampaikan Menteri Luhut kata Munsif kali ini pemeritah dalam kendali penuh melaksanakan tata kelola sawit. Sehingga pemerintah mengontorol penuh pengaturan dan tata kelola produk TBS maupun CPO. Baik untuk memenuhi bahan baku minyak goreng maupun untuk kebutuhan ekspor.

“Untuk audit sendiri, Pak Luhut sudah menugaskan tim audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ada di setiap provinsi. Di Kalbar sendiri tim audit investigasi BPKP sudah berkoordinasi dengan kami dan kita telah melakukan serangkaian pertemuan termasuk pertemuan lewat zoom untuk mengkondisikan dinas kabupaten/kota, dalam rangka memberika dukungan data yang diperlukan,” paparnya.

Baca Juga :  Beri Nilai Tambah, Kemendag Dukung Ekspor Cangkang Sawit ke Jepang

Diharapkan tim audit investigasi itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik atau maksimal seperti yang juga diharapkan Menteri Luhut. Selain itu, dengan adanya audit juga diharapkan akan diperoleh data yang lebih jelas atau konkret mengenai kekuatan dan kelemahan, berkaitan dengan tata kelola sawit yang ada di Kalbar. “Khususnya untuk bahan pembuatan kebijakan yang lebih efektif dalam rangka melakukan tata kelola ke depan,” harapnya.

Wagub Kalbar Ria Norsan yang turut hadir dalam Munas I AKPSIitu juga berharap kedepan pengurusAKPSIdapat memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat Kalbar. Terutama menyangkut masalah turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit. “Semoga dapat disikapi dengan arif dan bijaksana agar petani-petani itu tidak menjadi permasalahan,” harapnya.

Kemudian selain turunnya harga TBS, menurut Norsan persoalan harga minyak goreng yang masih mahal juga harus disikapi. Dan Kalbar siap bekerja sama dengan seluruh daerah yang tergabung dalam AKPSI. Dimana saat Munas I turut dihadiri 22 gubernur danpimpinan/anggota DPRD Provinsi atau yang mewakili. Lalu 160 bupati dan pimpinan/anggota DPRD Kabupaten penghasil sawit atau yang mewakili. Serta 16.303 aparat desa yang wilayahnya berada di area perkebunan sawit.

“Tadi sudah dijawab oleh Pak Luhut salah satunya akan menurunkan pajak ekspor. Kemudian pupuk juga akan dipermudah subsidi dan retribusi dari sawit kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi.Nanti akan disusun ke dalam regulasi serta permudah akses memperoleh solar subsidi,” pungkasnya. (bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/