alexametrics
26 C
Pontianak
Saturday, May 28, 2022

Covid-19, Proyeksi Pendapatan Turun

PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan sudah menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (APBD TA 2021) di Ruang Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, awal bulan kemarin. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, M Kebing L didampingi Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat dan anggota DPRD Kalbar bersama para OPD dan stakholder lainnya.

Wagub mengatakan bahwa pendapatan daerah tahun anggaran 2021 diproyeksikan mengalami penurunan sesuai perkembangan realisasi pendapatan hingga saat ini dan penyesuaian dengan pendapatan transfer pemerintah pusat berdasarkan perubahan TKDD tahun 2021, sehingga pendapatan yang semula ditargetkan sebesar Rp6.680.492.541.090,- menjadi Rp6.314.881.379.999.

Baca Juga :  Dewan PAN Kalbar Ini Minta Harga dan Waktu PCR Fleksibel

Sementara, pokok-pokok rancangan perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggran 2021 yaitu perubahan kerangka ekonomi makro dan asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBD.

“Tahun 2021 mulai terjadi pemulihan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi tahun 2021 masih sangat bergantung dengan perkembangan COVID-19 dan proses vaksinasi. Jika penularan bisa ditekan dan vaksinasi berhasil, maka dampaknya akan positif untuk perekonomian,” ujarnya.

Menurutnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Perubahan APBD dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

“Selanjutnya, dalam Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 tersaji informasi mengenai perubahan capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara APBD, yang mencakup perubahan kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBD, kebijakan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,” ungkapnya.

Baca Juga :  Sebut Settingan, PDIP Somasi Gubernur Sutarmidji

Sementara, DPRD Kalbar sudah memberikan pendapatnya terkait KUA-PPAS Perubahan APBD 2021. Mereka berharap tidak terjadi defisit anggaran. “Harapan kita pendapatan terus dimaksimalkan,” ucap Irsan, Ketua Komisi III DPRD Kalbar membidangi keuangan ini singkat. (den)

PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan sudah menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (APBD TA 2021) di Ruang Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, awal bulan kemarin. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, M Kebing L didampingi Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat dan anggota DPRD Kalbar bersama para OPD dan stakholder lainnya.

Wagub mengatakan bahwa pendapatan daerah tahun anggaran 2021 diproyeksikan mengalami penurunan sesuai perkembangan realisasi pendapatan hingga saat ini dan penyesuaian dengan pendapatan transfer pemerintah pusat berdasarkan perubahan TKDD tahun 2021, sehingga pendapatan yang semula ditargetkan sebesar Rp6.680.492.541.090,- menjadi Rp6.314.881.379.999.

Baca Juga :  Dewan PAN Kalbar Ini Minta Harga dan Waktu PCR Fleksibel

Sementara, pokok-pokok rancangan perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggran 2021 yaitu perubahan kerangka ekonomi makro dan asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBD.

“Tahun 2021 mulai terjadi pemulihan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi tahun 2021 masih sangat bergantung dengan perkembangan COVID-19 dan proses vaksinasi. Jika penularan bisa ditekan dan vaksinasi berhasil, maka dampaknya akan positif untuk perekonomian,” ujarnya.

Menurutnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Perubahan APBD dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

“Selanjutnya, dalam Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 tersaji informasi mengenai perubahan capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara APBD, yang mencakup perubahan kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBD, kebijakan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,” ungkapnya.

Baca Juga :  Tiga Penonton Bioskop Positif Covid-19

Sementara, DPRD Kalbar sudah memberikan pendapatnya terkait KUA-PPAS Perubahan APBD 2021. Mereka berharap tidak terjadi defisit anggaran. “Harapan kita pendapatan terus dimaksimalkan,” ucap Irsan, Ketua Komisi III DPRD Kalbar membidangi keuangan ini singkat. (den)

Most Read

Artikel Terbaru

/