alexametrics
23.9 C
Pontianak
Tuesday, May 24, 2022

Karena Covid-19, PAD Berkurang Rp244 Miliar

PONTIANAK–Rapat Paripurna pada agenda Penyampaian Jawaban Gubernur Kalimantan Barat atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 digelar DPRD Kalbar. Target Pendapatan Daerah direvisi sesuai formulasi memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menyebutkan enetapan target pendapatan daerah dalam Raperda APBD-P TA 2021 dilakukan melalui formulasi-formulasi tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Adapun dalam APBD-P tahun anggaran 2021, target pendapatan daerah asli (PAD) berkurang sebesar Rp244 miliar.

Sementara, target restribusi daerah sebelum perubahan adalah sebesar Rp41.262.999.000 setelah perubahan berkurang sebesar Rp5.28.710.000 atau sebesar 12,19 persen. Sehingga menjadi Rp36.234.280.000 yang disebabkan karena berkurang target pada realisasi jasa umum dan jasa usaha dikarenakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat.

Baca Juga :  Tawuran di Beting, Polisi Tetapkan 8 Tersangka

Target lain-lain pendapatan yang sah, sebelum perubahan adalah sebesar Rp524.653.304.384, setelah perubahan berkurang sebesar Rp244.316.421.206, sehingga menjadi sebesar Rp.280.336.663.178. Adapun penyebab berkurangnya target lain-lain PAD yang sah disebabkan penjualan aset tanah yang tidak dapat terealisasi pada tahun 2021.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pendapatan transfer berkurang sebesar Rp57.311.279, atau sebesar -1,50 persen. Karena adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolan Transfer ke Kas Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.

Sehingga terjadi pengurangan pada Dana Alokasi Umum (DAU),dan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kesehatan dan Rujukan. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah bertambah Rp43,789 milyar yang bersumber dari pendapatan hibah pemerintah pusat untuk program hibah jalan daerah sebesar Rp44 milyar, dan terdapat pengurangan pendapatan hibah dari PT. Jasa Raharja dan PT. Jasa Raharja Putra sebesar Rp211 juta. (den)

Baca Juga :  Banjir Tetap Terapkan Prokes Ketat, Selalu Waspadai Virus Covid-19

PONTIANAK–Rapat Paripurna pada agenda Penyampaian Jawaban Gubernur Kalimantan Barat atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 digelar DPRD Kalbar. Target Pendapatan Daerah direvisi sesuai formulasi memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menyebutkan enetapan target pendapatan daerah dalam Raperda APBD-P TA 2021 dilakukan melalui formulasi-formulasi tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Adapun dalam APBD-P tahun anggaran 2021, target pendapatan daerah asli (PAD) berkurang sebesar Rp244 miliar.

Sementara, target restribusi daerah sebelum perubahan adalah sebesar Rp41.262.999.000 setelah perubahan berkurang sebesar Rp5.28.710.000 atau sebesar 12,19 persen. Sehingga menjadi Rp36.234.280.000 yang disebabkan karena berkurang target pada realisasi jasa umum dan jasa usaha dikarenakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat.

Baca Juga :  Banjir Tetap Terapkan Prokes Ketat, Selalu Waspadai Virus Covid-19

Target lain-lain pendapatan yang sah, sebelum perubahan adalah sebesar Rp524.653.304.384, setelah perubahan berkurang sebesar Rp244.316.421.206, sehingga menjadi sebesar Rp.280.336.663.178. Adapun penyebab berkurangnya target lain-lain PAD yang sah disebabkan penjualan aset tanah yang tidak dapat terealisasi pada tahun 2021.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pendapatan transfer berkurang sebesar Rp57.311.279, atau sebesar -1,50 persen. Karena adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolan Transfer ke Kas Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.

Sehingga terjadi pengurangan pada Dana Alokasi Umum (DAU),dan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kesehatan dan Rujukan. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah bertambah Rp43,789 milyar yang bersumber dari pendapatan hibah pemerintah pusat untuk program hibah jalan daerah sebesar Rp44 milyar, dan terdapat pengurangan pendapatan hibah dari PT. Jasa Raharja dan PT. Jasa Raharja Putra sebesar Rp211 juta. (den)

Baca Juga :  Guru se-Pontianak Selatan Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir

Most Read

Artikel Terbaru

/