alexametrics
26 C
Pontianak
Thursday, June 30, 2022

Polres Ambil Alih Kasus Dugaan Pemerkosaan Kepala Imigrasi Entikong

PONTIANAK – Kepolisian memastikan tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Kantor Imigrasi Entikong berinisial RFS kepada seorang pegawainya.

Kapolres Sanggau, AKBP Raymond Marcellino Masengi menyatakan, saat ini kasus tersebut telah ditarik penanganannya dari Polsek Entikong ke Polres Sanggau. Raymond menyatakan, kasus tersebut akan diproses secara profesional agar terungkap fakta sesungguhnya.  “Kami akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah-langkah penyidikan,” kata Raymond kepada para wartawan, Rabu (20/1).

Raymond membenarkan bahwa Polsek Entikong sebelumnya telah menerima laporan kasus dugaan pemerkosaan yang dialami pegawai Kantor Imigrasi Entikong tersebut. Raymond menuturkan, berdasarkan keterangan korban, pelecehan seksual itu dilakukan atasannya RFS di rumah dinasnya, pada Kamis 14 Januari. Saat itu korban dipanggil oleh atasan tersebut ke rumah dinas untuk urusan pekerjaan.

“Namun di situlah terjadi pelecehan (seksual). Kejadian inilah yang dilaporkan oleh korban. Pada saat itu tidak ada saksi lain selain korban, karena itu kami butuh langkah-langkah penyidikan untuk membuat terang kasus ini,” ujar Raymond.

Raymond melanjutkan, korban melaporkan kasus ini ke Polsek Entikong pada 14 Januari. Isi laporan itu bahwa telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum atasannya. Setelah menerima laporan tersebut, polisi pun langsung melakukan penyelidikan. “Dan ini, kita terima dan kita sedang dalam penyelidikan dan penyidikan,” ujarnya.

Baca Juga :  PGRI Pontianak - Pontianak Post Berikan Pelatihan Menulis Artikel

Sejauh ini, kata Raymond, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terduga terlapor dan pelapor sebagai saksi. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan ahli. “Karena ini memang butuh konsentrasi khusus untuk pembuktiannya. Oleh sebab itu kami mohon sabar. Mudah-mudahan ini bisa terungkap,” ujarnya.

Menurut Raymond, penyidikan yang akan dilakukan tergantung pada hasil gelar perkara. Apakah bisa dikenakan undang-undang yang terkait pemerkosaan atau pelecahan seksual. “Kita akan dalami, karena mereka sama-sama dewasa, keterangan awalnya suka sama suka, tapi yang dilaporkan adalah pemaksaan atau pelecehan, inilah yang akan kita buat terang. Yang pasti kita berpegang pada laporan dari korban bahwa dia merasa dilecehkan. Ini akan kita proses sesuai kejadian yang sebenarnya,” jelasnya.

Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Zulzaeni Mansyur mengatakan, pihaknya masih menunggu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi.

Kemenkumham juga telah menurunkan tim untuk mendalami dugaan kasus pemerkosaan tersebut. Disinggung mengenai apakah akan ada sanksi yang diberikan terhadap oknum pelaku, Zulzaeni menyatakan, masih menunggu proses penyidikan kepolisian. “Biarkan proses hukumnya berjalan. Kami terbukalah. Soal sanksi itu nanti bagian kepegawaian,” ujarnya.

Baca Juga :  Korban Pemerkosaan Diancam Dipecat

Sementara itu, Aktivis Gemawan, Arniyati mengatakan, kasus dugaan pemerkosaan yang dialami pegawai Kantor Imigrasi Entikong tersebut menambah daftar panjang kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia.

Arni mengungkapkan, dari catatan tahunan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan pada 2020 tercatat ada 792 laporan pemerkosaan yang terjadi di seluruh Indonesia. Dan hal itu menjadi rambu-rambu bahwa di manapun, kantor, sekolah dan ruang apapun haruslah ramah dengan perempuan.

“Pemerkosaan yang dialami pegawai Imigrasi Entikong itu bukan hanya kekerasan tetapi sudah menjadi kejahatan besar,” tegas Arniyati.

Arniyati mengingatkan, akibat tindakan yang dilakukan terduga pelaku, korban pasti akan mengalami trauma. Dan jika kasus itu tidak diusut dan pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal atau tetap masih berada di lingkungan yang sama, maka akan menjadi beban bagi korban. “Sanksi internal dan proses hukum adalah hak yang harus didapatkan korban,” pungkasnya.

Sementara itu, Pontianak Post mencoba untuk mengkonfirmasi kasus tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi Entikong melalui pesan singkat WhatsApp. Namun permintaan konfirmasi tersebut belum mendapat tanggapan. (adg)

PONTIANAK – Kepolisian memastikan tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Kantor Imigrasi Entikong berinisial RFS kepada seorang pegawainya.

Kapolres Sanggau, AKBP Raymond Marcellino Masengi menyatakan, saat ini kasus tersebut telah ditarik penanganannya dari Polsek Entikong ke Polres Sanggau. Raymond menyatakan, kasus tersebut akan diproses secara profesional agar terungkap fakta sesungguhnya.  “Kami akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah-langkah penyidikan,” kata Raymond kepada para wartawan, Rabu (20/1).

Raymond membenarkan bahwa Polsek Entikong sebelumnya telah menerima laporan kasus dugaan pemerkosaan yang dialami pegawai Kantor Imigrasi Entikong tersebut. Raymond menuturkan, berdasarkan keterangan korban, pelecehan seksual itu dilakukan atasannya RFS di rumah dinasnya, pada Kamis 14 Januari. Saat itu korban dipanggil oleh atasan tersebut ke rumah dinas untuk urusan pekerjaan.

“Namun di situlah terjadi pelecehan (seksual). Kejadian inilah yang dilaporkan oleh korban. Pada saat itu tidak ada saksi lain selain korban, karena itu kami butuh langkah-langkah penyidikan untuk membuat terang kasus ini,” ujar Raymond.

Raymond melanjutkan, korban melaporkan kasus ini ke Polsek Entikong pada 14 Januari. Isi laporan itu bahwa telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum atasannya. Setelah menerima laporan tersebut, polisi pun langsung melakukan penyelidikan. “Dan ini, kita terima dan kita sedang dalam penyelidikan dan penyidikan,” ujarnya.

Baca Juga :  Selangkah Lagi RFS Tersangka, Kirim SPDP ke Kejaksaan, Kasus Naik ke Penyidikan

Sejauh ini, kata Raymond, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terduga terlapor dan pelapor sebagai saksi. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan ahli. “Karena ini memang butuh konsentrasi khusus untuk pembuktiannya. Oleh sebab itu kami mohon sabar. Mudah-mudahan ini bisa terungkap,” ujarnya.

Menurut Raymond, penyidikan yang akan dilakukan tergantung pada hasil gelar perkara. Apakah bisa dikenakan undang-undang yang terkait pemerkosaan atau pelecahan seksual. “Kita akan dalami, karena mereka sama-sama dewasa, keterangan awalnya suka sama suka, tapi yang dilaporkan adalah pemaksaan atau pelecehan, inilah yang akan kita buat terang. Yang pasti kita berpegang pada laporan dari korban bahwa dia merasa dilecehkan. Ini akan kita proses sesuai kejadian yang sebenarnya,” jelasnya.

Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Zulzaeni Mansyur mengatakan, pihaknya masih menunggu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi.

Kemenkumham juga telah menurunkan tim untuk mendalami dugaan kasus pemerkosaan tersebut. Disinggung mengenai apakah akan ada sanksi yang diberikan terhadap oknum pelaku, Zulzaeni menyatakan, masih menunggu proses penyidikan kepolisian. “Biarkan proses hukumnya berjalan. Kami terbukalah. Soal sanksi itu nanti bagian kepegawaian,” ujarnya.

Baca Juga :  Polisi Periksa Dua Ahli, Kasus Dugaan Perkosaan Eks Kakanim Entikong

Sementara itu, Aktivis Gemawan, Arniyati mengatakan, kasus dugaan pemerkosaan yang dialami pegawai Kantor Imigrasi Entikong tersebut menambah daftar panjang kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia.

Arni mengungkapkan, dari catatan tahunan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan pada 2020 tercatat ada 792 laporan pemerkosaan yang terjadi di seluruh Indonesia. Dan hal itu menjadi rambu-rambu bahwa di manapun, kantor, sekolah dan ruang apapun haruslah ramah dengan perempuan.

“Pemerkosaan yang dialami pegawai Imigrasi Entikong itu bukan hanya kekerasan tetapi sudah menjadi kejahatan besar,” tegas Arniyati.

Arniyati mengingatkan, akibat tindakan yang dilakukan terduga pelaku, korban pasti akan mengalami trauma. Dan jika kasus itu tidak diusut dan pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal atau tetap masih berada di lingkungan yang sama, maka akan menjadi beban bagi korban. “Sanksi internal dan proses hukum adalah hak yang harus didapatkan korban,” pungkasnya.

Sementara itu, Pontianak Post mencoba untuk mengkonfirmasi kasus tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi Entikong melalui pesan singkat WhatsApp. Namun permintaan konfirmasi tersebut belum mendapat tanggapan. (adg)

Most Read

Artikel Terbaru

/