alexametrics
31 C
Pontianak
Thursday, June 30, 2022

DPRD Soroti Soal Perbaikan Jalan Provinsi

PONTIANAK – Perbaikan infrastruktur khususnya jalan provinsi menjadi salah satu sorotan DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) saat penyampaian keputusan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2020, Selasa (20/4). Ke depan diharapkan Pemprov Kalbar bisa lebih fokus dalam pembangunan tersebut.

Ketua KomisiI DPRD Kalbar Angeline Fremalco, selaku juru bicara pihak DPRD Kalbar dalam paripurna tersebut mengatakan ada beberapa catatan untuk Pemprov Kalbar terkait perbaikan kinerja pemerintah ke depan. Salah satunya adalah bidang infrastruktur jalan. “Terutama untuk peningkatan IPM, kemudian terkait capaian jalan kondisi mantap yang masih belum mencapai target. Kami ingin Pemprov Kalbar lebih fokus untuk membangun infrastruktur,” harapnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan yang hadir dalam paripurna bersama DPRD Kalbaritu menjelaskan, ada beberapa rekomendasi pihak legislatif yang disampaikan untuk Pemprov. “Nanti kami akan tindaklanjuti. Ada beberapa hal yang menurut mereka itu masih belum maksimal dilaksanakan. Jadi nanti kami lihat di lapangan, jika memang itu belum maksimal akan ditindaklanjuti,” katanya.

Baca Juga :  Warga dan Perangkat Desa Gotong Royong Perbaiki Jalan Provinsi

Rekomendasi anggota DPRD dalam hal itu disebutkan dia mencakup beberapa poin. Di antaranya peningkatan IPM dan infrastruktur jalan karena masih banyak yang terlihat rusak. “Infrastruktur jalan masih banyak yang rusak, memang dalam tahun 2020 kemarin, kami belum maksimal mengoptimalkan jalan. Karena dana tersedot untuk penanganan pandemi Covid-19. Insyallah di tahun 2021, 2022 ini, akan difokuskan kembali untuk pembangunan infrastruktur jalan,” jelasnya.

Kemudian rekomendasi lainnya menurut Norsan soal angka kemiskinan di Kalbar. Ada data yang tidak sinkron antara pemerintah dan pihak terkait. Semisal angka kemiskinan antara BPS dan Disdukcapil Kalbar belum selaras.

“Bapak Gubernur sudah mengisyaratkan instansi-instansi Kalbar untuk satu data, contoh angka jumlah penduduk antara pemerintah provinsi atau di Dukcapil dengan BPS itu tidak sama. Kalau di Dukcapil setiap hari mengaudit, tapi kalau BPS itu biasanya setahun sekali baru mengaudit. Itu yang menyebabkan terjadi ketidaksinkronan,” pungkasnya. (bar/r)

PONTIANAK – Perbaikan infrastruktur khususnya jalan provinsi menjadi salah satu sorotan DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) saat penyampaian keputusan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2020, Selasa (20/4). Ke depan diharapkan Pemprov Kalbar bisa lebih fokus dalam pembangunan tersebut.

Ketua KomisiI DPRD Kalbar Angeline Fremalco, selaku juru bicara pihak DPRD Kalbar dalam paripurna tersebut mengatakan ada beberapa catatan untuk Pemprov Kalbar terkait perbaikan kinerja pemerintah ke depan. Salah satunya adalah bidang infrastruktur jalan. “Terutama untuk peningkatan IPM, kemudian terkait capaian jalan kondisi mantap yang masih belum mencapai target. Kami ingin Pemprov Kalbar lebih fokus untuk membangun infrastruktur,” harapnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan yang hadir dalam paripurna bersama DPRD Kalbaritu menjelaskan, ada beberapa rekomendasi pihak legislatif yang disampaikan untuk Pemprov. “Nanti kami akan tindaklanjuti. Ada beberapa hal yang menurut mereka itu masih belum maksimal dilaksanakan. Jadi nanti kami lihat di lapangan, jika memang itu belum maksimal akan ditindaklanjuti,” katanya.

Baca Juga :  Ancam Tutup Lab yang Melanggar Harga Tertinggi PCR Rp300 Ribu

Rekomendasi anggota DPRD dalam hal itu disebutkan dia mencakup beberapa poin. Di antaranya peningkatan IPM dan infrastruktur jalan karena masih banyak yang terlihat rusak. “Infrastruktur jalan masih banyak yang rusak, memang dalam tahun 2020 kemarin, kami belum maksimal mengoptimalkan jalan. Karena dana tersedot untuk penanganan pandemi Covid-19. Insyallah di tahun 2021, 2022 ini, akan difokuskan kembali untuk pembangunan infrastruktur jalan,” jelasnya.

Kemudian rekomendasi lainnya menurut Norsan soal angka kemiskinan di Kalbar. Ada data yang tidak sinkron antara pemerintah dan pihak terkait. Semisal angka kemiskinan antara BPS dan Disdukcapil Kalbar belum selaras.

“Bapak Gubernur sudah mengisyaratkan instansi-instansi Kalbar untuk satu data, contoh angka jumlah penduduk antara pemerintah provinsi atau di Dukcapil dengan BPS itu tidak sama. Kalau di Dukcapil setiap hari mengaudit, tapi kalau BPS itu biasanya setahun sekali baru mengaudit. Itu yang menyebabkan terjadi ketidaksinkronan,” pungkasnya. (bar/r)

Most Read

Artikel Terbaru

/