alexametrics
26.7 C
Pontianak
Tuesday, May 17, 2022

Utang Rp83 Miliar Pihak Ketiga Diminta Bersabar

PONTIANAK – Rapat kerja Komisi III DPRD-Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat berlangsung alot pada Rabu(26/1). Sejumlah masukan mencuat ke publik untuk disampaikan komisi membidangi keuangan ini. Salah satunya, mengenai metode dan cara pembayaran kepada pelaksana kegiatan proyek publik, baik berupa perencanaan atau pekerjaan fisik. Sebab masih ada masalah utang-piutang mencapai Rp83 miliar dari dinas-dinas tertentu untuk dibayarkan ke pihak ketiga.

Haji Irsan S.Ag Ketua Komisi III DPRD Kalbar mengatakannya kepada Pontianak Post.

“Memang kami (Komisi III) melakukan rapat kerja dengan Inspektorat Kalbar. Kami mendengar sekaligus memberikan banyak masukan terkait pengawasan program-program publik di masyarakat. Salah satunya masalah kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga,” kata ketua komisi membidangi keuangan ini seusai rapat.

Menurutnya, titik berat dalam pertemuan tersebut memang menyangkut pekerjaan rumah Inspektorat terkait kewajibannya melakukan pengawasan di lapangan dan non lapangan. Sebagaimana diketahui, banyak pekerjaan-pekerjaan sudah selesai, tetapi belum terbayarkan ke pihak ketiga menjelang penghujung tahun. Inspektorat tentunya sebagai “Polisinya Pemerintah Kalbar” berhak melakukan pengawasan dan mencari solusi bersama.

Baca Juga :  Sisa Lebih Penggunaan APBD 2019 Mencapai Rp185 Miliar

Soal penyelesaian pembayaran ke pihak ketiga misalnya. Bisa saja kebijakan terbaiknya mungkin dibayarkan nanti pada APBD Perubahan 2022. Atau ada kebijakan lebih soft masuk pada APBD murni, namun tidak berpotensi menjadi temuan.

“Jelas ada mekanismenya. Makanya kita rapatkan. Pekerjaan sudah selesai tetapi belum terbayarkan. Jika tidak disiasati maka akan membuat pihak ketiga (pelaksana) juga bakalan marah nanti. Pihak ketiga juga memiliki kewajiban di luar sana,” kata anggota DPRD Kalbar dari dapil Kubu Raya-Mempawah ini.

Menyangkut utang atau kewajiban pemerintah jelas menjadi “review” Komisi III, Inspektorat dan dinas-dinas bersangkutan. Bisa saja nantinya dipermainkan dalam progres berikut, tetapi setelah melakukan koordinasi kepada BPK RI dan lembaga kompeten lainnya. Komisi III sendiri memang berkeinginan menyelesaikannya lebih cepat dan lebih baik.

Baca Juga :  Peringatan Hari Thalasemia Sedunia

“Apakah masuk dalam penyempurnaan atau perubahan APBD. Kita bersama-sama masih pikirkan cara terbaik,” kata politisi PKB yang disebut-sebut maju sebagai Kepala Daerah Kubu Raya ini.

Mantan anggota DPRD Kubu Raya 2 periode ini meminta kepada pelaksana kegiatan untuk bersabar terlebih dahulu. Sebab menyangkut utang atau piutang dengan dana publik, ada mekanisme ketat yang mengatura. Tidak boleh sembarangan dibayarkan atau dianggarkan, tanpa terlebih dahulu permisi atau koordinasi kepada lembaga-lembaga lain lebih berkompeten.

“Nah jika sudah ketemu, maka dipastikan semua utang ke pihak ketiga bakalan terbayar lunas,” ucapnya. (den)

PONTIANAK – Rapat kerja Komisi III DPRD-Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat berlangsung alot pada Rabu(26/1). Sejumlah masukan mencuat ke publik untuk disampaikan komisi membidangi keuangan ini. Salah satunya, mengenai metode dan cara pembayaran kepada pelaksana kegiatan proyek publik, baik berupa perencanaan atau pekerjaan fisik. Sebab masih ada masalah utang-piutang mencapai Rp83 miliar dari dinas-dinas tertentu untuk dibayarkan ke pihak ketiga.

Haji Irsan S.Ag Ketua Komisi III DPRD Kalbar mengatakannya kepada Pontianak Post.

“Memang kami (Komisi III) melakukan rapat kerja dengan Inspektorat Kalbar. Kami mendengar sekaligus memberikan banyak masukan terkait pengawasan program-program publik di masyarakat. Salah satunya masalah kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga,” kata ketua komisi membidangi keuangan ini seusai rapat.

Menurutnya, titik berat dalam pertemuan tersebut memang menyangkut pekerjaan rumah Inspektorat terkait kewajibannya melakukan pengawasan di lapangan dan non lapangan. Sebagaimana diketahui, banyak pekerjaan-pekerjaan sudah selesai, tetapi belum terbayarkan ke pihak ketiga menjelang penghujung tahun. Inspektorat tentunya sebagai “Polisinya Pemerintah Kalbar” berhak melakukan pengawasan dan mencari solusi bersama.

Baca Juga :  Sesalkan Macetnya APBD

Soal penyelesaian pembayaran ke pihak ketiga misalnya. Bisa saja kebijakan terbaiknya mungkin dibayarkan nanti pada APBD Perubahan 2022. Atau ada kebijakan lebih soft masuk pada APBD murni, namun tidak berpotensi menjadi temuan.

“Jelas ada mekanismenya. Makanya kita rapatkan. Pekerjaan sudah selesai tetapi belum terbayarkan. Jika tidak disiasati maka akan membuat pihak ketiga (pelaksana) juga bakalan marah nanti. Pihak ketiga juga memiliki kewajiban di luar sana,” kata anggota DPRD Kalbar dari dapil Kubu Raya-Mempawah ini.

Menyangkut utang atau kewajiban pemerintah jelas menjadi “review” Komisi III, Inspektorat dan dinas-dinas bersangkutan. Bisa saja nantinya dipermainkan dalam progres berikut, tetapi setelah melakukan koordinasi kepada BPK RI dan lembaga kompeten lainnya. Komisi III sendiri memang berkeinginan menyelesaikannya lebih cepat dan lebih baik.

Baca Juga :  Hindari Motor, Truk Kontainer Banting Setir Tabrak Warung

“Apakah masuk dalam penyempurnaan atau perubahan APBD. Kita bersama-sama masih pikirkan cara terbaik,” kata politisi PKB yang disebut-sebut maju sebagai Kepala Daerah Kubu Raya ini.

Mantan anggota DPRD Kubu Raya 2 periode ini meminta kepada pelaksana kegiatan untuk bersabar terlebih dahulu. Sebab menyangkut utang atau piutang dengan dana publik, ada mekanisme ketat yang mengatura. Tidak boleh sembarangan dibayarkan atau dianggarkan, tanpa terlebih dahulu permisi atau koordinasi kepada lembaga-lembaga lain lebih berkompeten.

“Nah jika sudah ketemu, maka dipastikan semua utang ke pihak ketiga bakalan terbayar lunas,” ucapnya. (den)

Most Read

Artikel Terbaru

/