Capai Rp2 Triliun Dalam APBD Kalbar
PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan mengungkapkan, belanja pengadaan barang dan jasa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar masih didominasi produk impor. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) serta stakeholder di Kalbar maupun Indonesia agar menggunakan produk dalam negeri.
“Belanja pengadaan barang dan atau jasa di Kalbar sebesar Rp2,9 triliun di mana dari nilai tersebut total belanja barang dalam negeri sebesar Rp700 miliar. Sedangkan, sisanya sebesar Rp2 triliun untuk belanja barang impor,” ungkapnya usai menghadiri pengarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3).
Norsan, sapaan karibnya, berharap Pemprov Kalbar dapat melaksanakan seluruh arahan presiden. Termasuk untuk menggunakan barang atau produk lokal Indonesia dalam pengadaan barang dan atau jasa di Kalbar serta selalu menanamkan kebanggaan dengan produk-produk buatan dalam negeri.
“Beberapa contoh barang (impor) telah disebutkan Bapak Presiden, seperti tempat tidur rumah sakit, CCTV dan lain-lain,” katanya.
Menurut Norsan, ke depan penggunaan produk dalam negeri harus diutamakan. Presiden juga akan memantau langsung provinsi mana saja yang banyak menggunakan produk dalam negeri. “Dan itu akan diumumkan (presiden). Jika pemerintah daerah tidak berhasil, dana transfer pusat terancam dikurangi,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, kata dia, presiden menginginkan minimal 40 persen belanja pengadaan barang dan atau jasa merupakan produk dalam negeri. Secara pribadi ia ingin Kalbar bisa melampaui target tersebut, bahkan bisa mencapai 100 persen.
“Untuk ke depannya, belanja pengadaan barang dan atau jasa (produk lokal) Pemprov Kalbar bisa mencapai 40 persen dari total Rp 2,9 triliun. Harapan saya bisa lebih dari target yang ditetapkan Bapak Presiden, bahkan bisa mencapai 100 persen,” tutupnya
Seperti diketahui, dalam agenda di Bali tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada seluruh menteri,kepala lembaga, kepala daerah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia.
Dalam sambutannya, Jokowi mengaku heran Indonesia masih mengimpor barang-barang yang sebetulnya dapat dibuat di dalam negeri. “Contoh, CCTV dibeli secara impor padahal banyak memproduksi di dalam negeri. Bahkan, seragam dan sepatu TNI-Polri pun dibeli dari luar. Jangan diteruskan. Benda-benda seperti itu bisa kita produksi di dalam negeri,” tegasnya.
Selain itu, presiden juga menyinggung menteri kesehatan yang masih membeli alat kesehatan (alkes) dari luar negeri atau impor. Seperti salah satunya tempat tidur untuk Rumah Sakit (RS).
“Saya melihat (alkes) ada yang memproduksi di Yogyakarta, Bekasi dan Tangerang, kenapa harus impor. Saya berpikir, mungkin kita tidak bekerja secara detail dan teliti, sehingga tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah barang impor,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, presiden juga menekankan pengadaan barang dan atau jasa harus bisa menghidupkan kembali perekonomian nasional. Jika itu dimaksimalkan, ia yakin sektor belanja tersebut bakal mampu mendongkrak ekonomi secara signifikan.
Ia pun lantas merincikan berapa total anggaran modal se-Indonesia. “Untuk anggaran modal pemerintah pusat sebesar Rp526 triliun, sedangkan anggaran modal pemerintah daerah sebesar Rp535 triliun dan BUMN sebesar Rp420 triliun,” tutupnya.(bar/r)
