alexametrics
22.8 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

Harga TBS Masih Anjlok, Petani Sawit Menjerit

PONTIANAK – Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Haji Affandie ikut bersuara terkait harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang masih anjlok sejak beberapa waktu belakangan. Dia meminta pemerintah melakukan upaya terpadu menstabilkan harga, supaya petani mandiri dan perusahaan sawit kembali bergairah.

“Untuk hari ini, per tanggal 26 Juli 2022 saja, harga TBS di tingkat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kalbar hanya Rp1.100. Sementara di tingkat petani bahkan tinggal Rp800 rupiah per kilogram. Sampai hari ini, harga TBS tidak beranjak naik, dan cenderung menyusahkan petani,” katanya, Selasa (26/7) di Gedung DPRD Kalbar.

Menurut politisi Demokrat Kalbar ini, anjloknya harga TBS adalah buntut dari kebijakan pemerintah sebelumnya yang menghentikan kegiatan ekspor CPO. Padahal, kala itu harga TBS Indonesia tengah naik daun. Kebijakan yang dinilai emosional itu telah berdampak pada kerugian negara dan petani sawit. Sekelas Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menyebutkan devisa negara dirugikan sebesar Rp32 triliun lebih.

“Akhirnya kebijakan tersebut dikoreksi kembali. Sayang, setelah kebijakan dikoreksi, harga TBS justru anjlok. Petani dan perusahaan sawit yang terkena dampak,” jelasnya.

Baca Juga :  Sawit Sentuh Harga Tertinggi Sepanjang Sejarah

Upaya pemerintah menghapus pajak ekspor CPO sejak 16 Juli 2022 bahkan tidak berpengaruh signifikan pada kenaikan harga TBS. “Sudah jalan dua minggu lebih, harga sawit tak terdongkrak naik. Yang ada turun melulu,” ucapnya.

Anggota DPRD Kalbar yang diprediksi maju di Pilkada Kubu Raya 2024 mendatang ini menambahkan bahwa harga yang tak kunjung stabil ini tak lepas dari kurangnya trust (kepercayaan) pihak luar negeri kepada Indonesia sebagai penyuplai CPO. Berkurangnya trust itu adalah akibat dari penghentian ekspor secara mendadak.

“Yang namanya perdagangan luar negeri itu tak pernah main-main. Harus ada trust (kepercayaan). Sekali mereka kurang trust maka dampaknya dirasakan petani sawit se-Indonesia,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa upaya Kalbar memulihkan harga TBS dengan penetapan harga minimal juga tak dapat diikuti seluruh pengusaha. Sebab, para pengusaha juga tetap mengacu pada harga pasar.

“Jika perdagangan mereka rugi terus, tak mungkin harga pemerintah bisa diberlakukan,” terangnya.

Oleh karena itu, pemerintah tak bisa serta merta menyalahkan pengusaha sawit. Sebab, kata Affandie, jika harga yang ditetapkan itu diikuti, sementara pengusaha terus merugi maka ekonomi perusahaan akan terdampak.

Baca Juga :  Midji Minta Pemda Fokus IPM, Perbaikan Jalan Butuh Rp6,3 Triliun

Affandie berharap dalam waktu dekat harga TBS dapat merangkak naik agar ekonomi petani membaik. Jika tidak, dampaknya bakal dirasakan seluruh Indonesia. Belum lagi jika memperhitungkan sisi potensi penerimaan negara dari pajak ekspor.

“Pajak ekspor sawit itu Rp688. Kita kalikan saja produksi CPO Kalbar 5 juta ton, berapa duit yang lepas,” kata dia.

Ahmadi, salah satu petani sawit mandiri dengan lahan 40 hektare di Rasau Jaya-Teluk Pakedai, juga merasakan dampak turunnya harga TBS di daerah. Dia sendiri enggan panen dan melepaskannya ke perusahaan.

“Yang ada jual rugi. Kami upah orang untuk memetik TBS sudah mahal. Belum lagi biaya pupuk, pekerja dan lain-lain. Kalau begini, bisa semaput kami,” ujarnya.

Dia meminta pemerintah mengambil kebijakan tegas dalam mempengaruhi harga TBS. Masalahnya para petani mandiri seperti dirinya merasakan kerugian yang luar biasa, lantaran harga jual di kisaran Rp800-1000 saja per kilogram.

“Bingung juga kami. Harga minyak saja mahal di minimarket-minimarket. Masa harga TBS kami dihargai sangat murah,” ujarnya penuh kesal. (den)

PONTIANAK – Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Haji Affandie ikut bersuara terkait harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang masih anjlok sejak beberapa waktu belakangan. Dia meminta pemerintah melakukan upaya terpadu menstabilkan harga, supaya petani mandiri dan perusahaan sawit kembali bergairah.

“Untuk hari ini, per tanggal 26 Juli 2022 saja, harga TBS di tingkat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kalbar hanya Rp1.100. Sementara di tingkat petani bahkan tinggal Rp800 rupiah per kilogram. Sampai hari ini, harga TBS tidak beranjak naik, dan cenderung menyusahkan petani,” katanya, Selasa (26/7) di Gedung DPRD Kalbar.

Menurut politisi Demokrat Kalbar ini, anjloknya harga TBS adalah buntut dari kebijakan pemerintah sebelumnya yang menghentikan kegiatan ekspor CPO. Padahal, kala itu harga TBS Indonesia tengah naik daun. Kebijakan yang dinilai emosional itu telah berdampak pada kerugian negara dan petani sawit. Sekelas Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menyebutkan devisa negara dirugikan sebesar Rp32 triliun lebih.

“Akhirnya kebijakan tersebut dikoreksi kembali. Sayang, setelah kebijakan dikoreksi, harga TBS justru anjlok. Petani dan perusahaan sawit yang terkena dampak,” jelasnya.

Baca Juga :  Sering Terkendala Minimnya Pengetahuan dan Akses Pasar

Upaya pemerintah menghapus pajak ekspor CPO sejak 16 Juli 2022 bahkan tidak berpengaruh signifikan pada kenaikan harga TBS. “Sudah jalan dua minggu lebih, harga sawit tak terdongkrak naik. Yang ada turun melulu,” ucapnya.

Anggota DPRD Kalbar yang diprediksi maju di Pilkada Kubu Raya 2024 mendatang ini menambahkan bahwa harga yang tak kunjung stabil ini tak lepas dari kurangnya trust (kepercayaan) pihak luar negeri kepada Indonesia sebagai penyuplai CPO. Berkurangnya trust itu adalah akibat dari penghentian ekspor secara mendadak.

“Yang namanya perdagangan luar negeri itu tak pernah main-main. Harus ada trust (kepercayaan). Sekali mereka kurang trust maka dampaknya dirasakan petani sawit se-Indonesia,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa upaya Kalbar memulihkan harga TBS dengan penetapan harga minimal juga tak dapat diikuti seluruh pengusaha. Sebab, para pengusaha juga tetap mengacu pada harga pasar.

“Jika perdagangan mereka rugi terus, tak mungkin harga pemerintah bisa diberlakukan,” terangnya.

Oleh karena itu, pemerintah tak bisa serta merta menyalahkan pengusaha sawit. Sebab, kata Affandie, jika harga yang ditetapkan itu diikuti, sementara pengusaha terus merugi maka ekonomi perusahaan akan terdampak.

Baca Juga :  Polisi Periksa Dua Ahli, Kasus Dugaan Perkosaan Eks Kakanim Entikong

Affandie berharap dalam waktu dekat harga TBS dapat merangkak naik agar ekonomi petani membaik. Jika tidak, dampaknya bakal dirasakan seluruh Indonesia. Belum lagi jika memperhitungkan sisi potensi penerimaan negara dari pajak ekspor.

“Pajak ekspor sawit itu Rp688. Kita kalikan saja produksi CPO Kalbar 5 juta ton, berapa duit yang lepas,” kata dia.

Ahmadi, salah satu petani sawit mandiri dengan lahan 40 hektare di Rasau Jaya-Teluk Pakedai, juga merasakan dampak turunnya harga TBS di daerah. Dia sendiri enggan panen dan melepaskannya ke perusahaan.

“Yang ada jual rugi. Kami upah orang untuk memetik TBS sudah mahal. Belum lagi biaya pupuk, pekerja dan lain-lain. Kalau begini, bisa semaput kami,” ujarnya.

Dia meminta pemerintah mengambil kebijakan tegas dalam mempengaruhi harga TBS. Masalahnya para petani mandiri seperti dirinya merasakan kerugian yang luar biasa, lantaran harga jual di kisaran Rp800-1000 saja per kilogram.

“Bingung juga kami. Harga minyak saja mahal di minimarket-minimarket. Masa harga TBS kami dihargai sangat murah,” ujarnya penuh kesal. (den)

Most Read

Pemda Diminta Tertibkan Loading Ramp

Hujan Angin Landa Sukadana

Midji: Jangan Buru-Buru Larang Kratom

Artikel Terbaru

/