alexametrics
26.7 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

Peremajaan Sawit Hadapi Tantangan

PONTIANAK – Realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kalimantan Barat (Kalbar) menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya terkait biaya permajaan yang tidak sepenuhnya tertutupi oleh dana hibah yang diberikan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Barat (Apkasindo Kalbar), Indra Rustandi mengatakan para petani mandiri di provinsi ini terus mengajukan program peremajaan sawit terhadap pohon yang sudah tua dan tidak produktif. Mereka berupaya menutupi kekurangan dana dengan berbagai cara.

“Pertengahan tahun 2020 dana peremajaan sawit yang digelontorkan oleh BPDPKS sebesar Rp30 juta dari sebelumnya Rp25 juta. Kalau dilihat dari ketentuan Dirjen Perkebunan tentu dana ini tidak cukup,” ungkap dia, belum lama ini.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan lembaga yang merupakan unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, salah satunya dalam hal pengaluran dana peremajaan sawit. Diketahui saat ini penyaluran dana hibah bagi program peremajaan sawit dianggarakan sebesar Rp30 juta per hektare. Program ini menyasar kebun sawit yang sudah tua serta tidak produktif lagi.

Baca Juga :  Menang Lawan Tuntutan Forum Pengusaha Sawit, Perusahaan Wajib Serahkan 30 Persen Lahan

DIketahui dana yang dibutuhkan untuk peremajaan sawit adalah Rp50-60 juta per hektare. Karena itulah, untuk memenuhi kekurangan dana tersebut, dikatakan Indra, para petani memiliki berbagai cara.. Di antaranya, kata dia, ada yang telah mempersiapkan dana pribadi, ada pula yang mengajukan kredit ke perbankan.

“Tetapi ada pula yang sejak awal sudah bergabung ke koperasi, sehingga dananya sudah tercover. Yang seperti ini biasanya terjadi terutama pada petani plasma,” kata dia.

Pihaknya terus mendorong dan mengawal program tersebut, sehingga pohon-pohon yang sudah tua tergantikan dengan tanaman yang lebih produktif. Hanya saja saat ini, tambah dia, ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam mendorong upaya peremajaan ini, mulai dari ketidakpercayaan petani terhadap dana yang diberikan merupakan dana hibah, hingga kekhawatiran mereka kehilangan sumber pendapatan, terlebih harga sawit saat ini dalam posisi yang cukup baik.

“Apalagi harga sawit saat ini sedang bagus-bagusnya, sehingga ada petani yang enggan kebunnya di remajakan,” pungkas dia.

Baca Juga :  Dampak Kabut Asap : Okupnasi Menurun, Agenda Dibatalkan

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero mengakui ada sejumlah tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan PSR di provinsi ini. HIngga kini, kata dia, sudah ada 14 ribu hektare yang telah mendapatkan dana hibah dari BPDPKS untuk merealisasikan peremajaan sawit.

“Peremajaan Sawit rakyat dinKalbar sejak 2018 sampai 2020 sudah mencapai 14 ribuan hektare, deengan nilai dana sebesar Rp326 miliar,” tutur dia.

Beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain belum terbiasanya kelembagaan pekebun dalam proses usulan peremajaan kelapa sawit dengan system aplikasi online, sehingga masih perlu pendampingan dari dinas kabupaten yang membidagi perkebunan. Selain itu, adapula karena faktor administrasi, seperti masih ada usulan lahan yang kebun belum dilengkapi dengan titik koordinat per lahan, data petani yang belum lengkap/sesuai, seperti Surat Keterangan Beda Nama kepemilikan pada SHM, serta adanya petani belum memiliki rekening untuk menerima atau menampung dana peremajaan. (sti)

PONTIANAK – Realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kalimantan Barat (Kalbar) menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya terkait biaya permajaan yang tidak sepenuhnya tertutupi oleh dana hibah yang diberikan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Barat (Apkasindo Kalbar), Indra Rustandi mengatakan para petani mandiri di provinsi ini terus mengajukan program peremajaan sawit terhadap pohon yang sudah tua dan tidak produktif. Mereka berupaya menutupi kekurangan dana dengan berbagai cara.

“Pertengahan tahun 2020 dana peremajaan sawit yang digelontorkan oleh BPDPKS sebesar Rp30 juta dari sebelumnya Rp25 juta. Kalau dilihat dari ketentuan Dirjen Perkebunan tentu dana ini tidak cukup,” ungkap dia, belum lama ini.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan lembaga yang merupakan unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, salah satunya dalam hal pengaluran dana peremajaan sawit. Diketahui saat ini penyaluran dana hibah bagi program peremajaan sawit dianggarakan sebesar Rp30 juta per hektare. Program ini menyasar kebun sawit yang sudah tua serta tidak produktif lagi.

Baca Juga :  Harga dan Ekspor Sawit Naik

DIketahui dana yang dibutuhkan untuk peremajaan sawit adalah Rp50-60 juta per hektare. Karena itulah, untuk memenuhi kekurangan dana tersebut, dikatakan Indra, para petani memiliki berbagai cara.. Di antaranya, kata dia, ada yang telah mempersiapkan dana pribadi, ada pula yang mengajukan kredit ke perbankan.

“Tetapi ada pula yang sejak awal sudah bergabung ke koperasi, sehingga dananya sudah tercover. Yang seperti ini biasanya terjadi terutama pada petani plasma,” kata dia.

Pihaknya terus mendorong dan mengawal program tersebut, sehingga pohon-pohon yang sudah tua tergantikan dengan tanaman yang lebih produktif. Hanya saja saat ini, tambah dia, ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam mendorong upaya peremajaan ini, mulai dari ketidakpercayaan petani terhadap dana yang diberikan merupakan dana hibah, hingga kekhawatiran mereka kehilangan sumber pendapatan, terlebih harga sawit saat ini dalam posisi yang cukup baik.

“Apalagi harga sawit saat ini sedang bagus-bagusnya, sehingga ada petani yang enggan kebunnya di remajakan,” pungkas dia.

Baca Juga :  Budidaya Jamur Rumahan jadi Tren

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero mengakui ada sejumlah tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan PSR di provinsi ini. HIngga kini, kata dia, sudah ada 14 ribu hektare yang telah mendapatkan dana hibah dari BPDPKS untuk merealisasikan peremajaan sawit.

“Peremajaan Sawit rakyat dinKalbar sejak 2018 sampai 2020 sudah mencapai 14 ribuan hektare, deengan nilai dana sebesar Rp326 miliar,” tutur dia.

Beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain belum terbiasanya kelembagaan pekebun dalam proses usulan peremajaan kelapa sawit dengan system aplikasi online, sehingga masih perlu pendampingan dari dinas kabupaten yang membidagi perkebunan. Selain itu, adapula karena faktor administrasi, seperti masih ada usulan lahan yang kebun belum dilengkapi dengan titik koordinat per lahan, data petani yang belum lengkap/sesuai, seperti Surat Keterangan Beda Nama kepemilikan pada SHM, serta adanya petani belum memiliki rekening untuk menerima atau menampung dana peremajaan. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/