alexametrics
33 C
Pontianak
Wednesday, August 10, 2022

Matikan Usaha UMKM, Minta Pemda Kaji Pemberian Izin Ritel Swalayan Modern di Pedalaman

KETAPANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang, Elmantono, mengatakan, keberadaan ritel swalayan hingga ke daerah pedesaan dianggap mematikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) milik masyarakat. Oleh karena itu, dia meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang untuk tidak mudah memberikan izin bisnis ritel swalayan di wilayah Ketapang, khususnya di lokasi-lokasi yang sudah terdapat banyak pelaku-pelaku UMKM.

Elmantono menjelaskan, keberadaan ritel swalayan sedikit demi sedikit akan mematikan usaha milik masyarakat. “Pemberian izin yang bebas dan mudah terhadap ritel swalayan akan berdampak pada pelaku-pelaku usaha kecil, bahkan bisa mematikan. Oleh karena itu, pihak terkait mulai dari desa sampai kabupaten harus mengkaji dahulu sebelum pemberian izin,” kata Elmantono, kemarin (28/2).

Di mencontohkan di Kecamatan Kendawangan. Saat ini di kecamatan tersebut, menurut dia, sudah ada tiga ritel swalayan Alfamart yang masuk. Keberadaannya dituding dia, membuat pelaku usaha kecil susah untuk berkembang, terutama yang berada di sekitar usaha-usaha ritel tersebut. “Mereka kalah bersaing. Sementara mereka sudah lama mendirikan usaha di tempat itu, dan tiba-tiba masuk ritel swalayan,” jelasnya.

Baca Juga :  Sekda Ajak Masyarakat Suskseskan Sensus Penduduk 2020

Diungkapkan dia, sudah banyak pelaku usaha kecil yang mengeluhkan persoalan ini kepadanya. Para pelaku usaha kecil tersebut, menurut dia, hanya bisa berdiam diri karena tidak bisa berbuat banyak. “Ini juga harus dipikirkan, karena dampaknya kepada pelaku usaha di daerah,” timpal dia.

Tak dipungkiri dia bahwa pelaku-pelaku usaha hadir di Ketapang patut didukung, lantaran dapat menyerap tenaga kerja. Tetapi, menurut dia, harus dikaji lagi terkait pemberian izin di lokasi yang sekiranya mematikan usaha milik masyarakat. “Jangan sampai kehadiran mereka malah menutup pelaku usaha kecil yang telah lama menggantungkan hidup di usaha tersebut,” lanjut Elmantono.

Legislator daerah pemilihan Kendawangan tersebut berharap agar untuk saat ini, khususnya di Kecamatan Kendawangan, tidak ada lagi pemberian izin untuk penambahan ritel swalayan seperti Alfamart maupun ritel serupa. Diharapkan dia agar pemerintah juga dapat lebih fokus terhadap UMKM dan kesejahteraan masyarakat kecil.

Baca Juga :  Lomba Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-KES Tingkat Provinsi Kalbar 2021, PKK Pontianak Yakin Raih Juara

“Kalau bisa jadi perhatian, kalau mau memberikan izin ritel disesuaikan, mungkin di wilayah perkotaan atau wilayah tidak ada pelaku usaha kecilnya. Intinya, keberlangsungan pelaku usaha-usaha kecil kita harus menjadi fokus pemerintah,” pesan dia.

Ke depan, dia juga berharap agar dalam pemberian izin lingkungan tidak hanya pada masyarakat sekitar lokasi ritel, tetapi juga kepada masyarakat selaku pelaku usaha kecil. Sehingga, harapan dia, jika memang ada keberatan, dapat menjadi pertimbangan untuk pemberian izin. “Semua aspek harus diperhatikan. Mana yang sekiranya memberikan dampak positif yang lebih besar kepada masyarakat Ketapang, itu yang harus diperjuangkan,” pungkasnya. (afi)

KETAPANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang, Elmantono, mengatakan, keberadaan ritel swalayan hingga ke daerah pedesaan dianggap mematikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) milik masyarakat. Oleh karena itu, dia meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang untuk tidak mudah memberikan izin bisnis ritel swalayan di wilayah Ketapang, khususnya di lokasi-lokasi yang sudah terdapat banyak pelaku-pelaku UMKM.

Elmantono menjelaskan, keberadaan ritel swalayan sedikit demi sedikit akan mematikan usaha milik masyarakat. “Pemberian izin yang bebas dan mudah terhadap ritel swalayan akan berdampak pada pelaku-pelaku usaha kecil, bahkan bisa mematikan. Oleh karena itu, pihak terkait mulai dari desa sampai kabupaten harus mengkaji dahulu sebelum pemberian izin,” kata Elmantono, kemarin (28/2).

Di mencontohkan di Kecamatan Kendawangan. Saat ini di kecamatan tersebut, menurut dia, sudah ada tiga ritel swalayan Alfamart yang masuk. Keberadaannya dituding dia, membuat pelaku usaha kecil susah untuk berkembang, terutama yang berada di sekitar usaha-usaha ritel tersebut. “Mereka kalah bersaing. Sementara mereka sudah lama mendirikan usaha di tempat itu, dan tiba-tiba masuk ritel swalayan,” jelasnya.

Baca Juga :  Spesialis Jambret di Ketapang Akhirnya Diringkus Polisi

Diungkapkan dia, sudah banyak pelaku usaha kecil yang mengeluhkan persoalan ini kepadanya. Para pelaku usaha kecil tersebut, menurut dia, hanya bisa berdiam diri karena tidak bisa berbuat banyak. “Ini juga harus dipikirkan, karena dampaknya kepada pelaku usaha di daerah,” timpal dia.

Tak dipungkiri dia bahwa pelaku-pelaku usaha hadir di Ketapang patut didukung, lantaran dapat menyerap tenaga kerja. Tetapi, menurut dia, harus dikaji lagi terkait pemberian izin di lokasi yang sekiranya mematikan usaha milik masyarakat. “Jangan sampai kehadiran mereka malah menutup pelaku usaha kecil yang telah lama menggantungkan hidup di usaha tersebut,” lanjut Elmantono.

Legislator daerah pemilihan Kendawangan tersebut berharap agar untuk saat ini, khususnya di Kecamatan Kendawangan, tidak ada lagi pemberian izin untuk penambahan ritel swalayan seperti Alfamart maupun ritel serupa. Diharapkan dia agar pemerintah juga dapat lebih fokus terhadap UMKM dan kesejahteraan masyarakat kecil.

Baca Juga :  Dukung Kemajuan Olahraga Sepeda Kalbar

“Kalau bisa jadi perhatian, kalau mau memberikan izin ritel disesuaikan, mungkin di wilayah perkotaan atau wilayah tidak ada pelaku usaha kecilnya. Intinya, keberlangsungan pelaku usaha-usaha kecil kita harus menjadi fokus pemerintah,” pesan dia.

Ke depan, dia juga berharap agar dalam pemberian izin lingkungan tidak hanya pada masyarakat sekitar lokasi ritel, tetapi juga kepada masyarakat selaku pelaku usaha kecil. Sehingga, harapan dia, jika memang ada keberatan, dapat menjadi pertimbangan untuk pemberian izin. “Semua aspek harus diperhatikan. Mana yang sekiranya memberikan dampak positif yang lebih besar kepada masyarakat Ketapang, itu yang harus diperjuangkan,” pungkasnya. (afi)

Most Read

Artikel Terbaru

/