alexametrics
31 C
Pontianak
Sunday, May 22, 2022

Lanjutkan Pemulihan Gambut dan Mangrove, Pemerintah Perkuat Kebijakan Iklim

JAKARTA – Setelah membentuk Badan Restorasi Gambut pada Januari 2016 lalu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmennya untuk pemulihan lingkungan dengan memperpanjang BRG sekaligus menambah tugasnya untuk mempercepat rehabilitasi ekosistem mangrove. Tepat 23 Desember lalu, Presiden menetapkan beleid itu melalui perubahan nama BRG menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Kepala BRGM yang baru, Ir. Hartono, M.Sc.mengatakan bahwa tugas ini memang berat. Namun demikian ia optimistis dapat melakukannya, berbekal pengalaman mengawal restorasi gambut lima tahun sebelumnya (2016-2020). Hartono adalah Sekretaris BRG yang kini ditunjuk menjadi Kepala BRGM. Dalam menjalankan tugas yang diberikan untuk empat tahun ke depan, BRGM akan bekerja bersama lebih erat dengan Kementerian LHK, Kementerian PUPR, dan Kementerian/Lembaga serta stakeholders lainnya.

“Sesungguhnya ada kaitan erat antara ekosistem gambut dan mangrove.Di beberapa pulau kecil  bergambut  di  Riau  misalnya,  keberadaan  mangrove  penting  untuk  melindungi  pulau dari abrasi. Kerusakan mangrove tentu jadi ancaman pula pada ekositem gambut yang ada karena  kedua  ekosistem  ini  banyak  juga  yang  saling  terhubung,”  demikian  disampaikan Hartono  usai  acara  serah  terima  jabatannya  dengan  Kepala  BRG  2016-2020,  Ir.  Nazir Foead, M.Sc di Jakarta (29/12).

Baca Juga :  Pemerintah Turun ke Daerah, Sosialisasikan UU Cipta Kerja

Dihubungi   terpisah,   Direktur   Wetlands International Indonesia,   Nyoman   Suryadiputra mengatakan, “Di dalam mengelola ekosistem gambut dan mangrove, BRGM perlu mengacu pada  komitmen  pemerintah  Indonesia  terkait  penurunan  GRK  karena  ekosistem  ini  kaya karbon dan berperan penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.”

Selain  itu,  tambah  Nyoman,  pengelolaan  ekosistem  gambut  dan  mangrove  merupakan pekerjaan   lintas   sektoral   dengan   melibatkan   berbagai   pemangku   kepentingan   baik pemerintah,  masyarakat  dan  swasta. BRGM,  usul  Nyoman, perlu menciptakan  lokasi percontohan atau demo plot terkait restorasi gambut dan mangrove di provinsi prioritas.

Restorasi  gambut  yang  dikawal  BRG  sejak 2016  menunjukkan hasil nyata di  tingkat  tapak. Tak kurang dari 835 ribuan hektare lahan gambut di kawasan konservasi, lahan masyarakat serta  areal  hutan  tidak  berizin  telah  dilakukan pembenahan  tata  air  dengan  maksud  agar lahan  gambut  basah  lebih  lama. Sementara  itu, asistensi  teknis juga  diberikan untuk  186 perusahaan perkebunan dengan luas wilayah yang masuk target restorasi 538.439 hektare (96,89% dari target).

Salah   satu   kekuatan   restorasi   gambut   adalah   penguatan   kelembagaan   desa   dan integrasinya  dengan  pembangunan  pedesaan.  Ini  dilakukan  melalui pendampingan  pada 640  Desa  Peduli  Gambut  dengan  luas  lahan  gambut  di  desa  itu  4,6  juta hektare.

Baca Juga :  Regulasi Lindungi Anak Tak Cukup Diatur Undang-undang

Kegiatan revitalisasi ekonomi menyertai   upaya  penyelamatan   gambut.   Sekitar 2.295   kelompok masyarakat (Pokmas) dengan sekitar 118.576 orang terlibat dalam kegiatan padat karyadi lahan gambut. Dilakukan pula berbagai upaya lain terkait pemanfaatan sains dan teknologi dalam pemantauandan pemetaan.

“Kami merasakan kegiatan restorasi gambut ini banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Kebakaran  sudah  berkurang.  Yang  paling  bangga,  kegiatan  ekonomi  di  desa  kami  juga difasilitasi BRG. Kami bersyukur Presiden memperpanjang masa kerja BRG,” ujar Yanto L. Adam, Kepala Desa Gohong di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Baik  ekosistem  gambut  dan  mangrove  sama-sama  menjadi  penyerap  dan  penyimpan karbon  yang  baik. Pusat  Penelitian  Kehutanan  Internasional  (CIFOR)  mengatakan  bahwa mangrove di Indonesia mampu menyimpan 3,14 miliar ton karbon atau sepertiga dari karbon dalam  ekosistem  pesisir  dunia.  Sementara  itu,  gambut  di  Indonesia  diketahui  mampu menyimpan  57  gigatonkarbon.

Dengan  kemampuan  itu  maka  jelas  kedua  ekosistem  ini  berperan  penting  dalam  pengendalian  perubahan  iklim.  Presiden  Joko  Widodo  tetap konsisten  dalam  kebijakan  pro  iklimnya,  sebagaimana  dinyatakan  pada  dunia  internasional pada Konferensi Perubahan Iklim di Paris, 2015 lalu. (mrd/*)

JAKARTA – Setelah membentuk Badan Restorasi Gambut pada Januari 2016 lalu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmennya untuk pemulihan lingkungan dengan memperpanjang BRG sekaligus menambah tugasnya untuk mempercepat rehabilitasi ekosistem mangrove. Tepat 23 Desember lalu, Presiden menetapkan beleid itu melalui perubahan nama BRG menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Kepala BRGM yang baru, Ir. Hartono, M.Sc.mengatakan bahwa tugas ini memang berat. Namun demikian ia optimistis dapat melakukannya, berbekal pengalaman mengawal restorasi gambut lima tahun sebelumnya (2016-2020). Hartono adalah Sekretaris BRG yang kini ditunjuk menjadi Kepala BRGM. Dalam menjalankan tugas yang diberikan untuk empat tahun ke depan, BRGM akan bekerja bersama lebih erat dengan Kementerian LHK, Kementerian PUPR, dan Kementerian/Lembaga serta stakeholders lainnya.

“Sesungguhnya ada kaitan erat antara ekosistem gambut dan mangrove.Di beberapa pulau kecil  bergambut  di  Riau  misalnya,  keberadaan  mangrove  penting  untuk  melindungi  pulau dari abrasi. Kerusakan mangrove tentu jadi ancaman pula pada ekositem gambut yang ada karena  kedua  ekosistem  ini  banyak  juga  yang  saling  terhubung,”  demikian  disampaikan Hartono  usai  acara  serah  terima  jabatannya  dengan  Kepala  BRG  2016-2020,  Ir.  Nazir Foead, M.Sc di Jakarta (29/12).

Baca Juga :  Kadisporapar Kalbar Terpesona Pequena Casa!

Dihubungi   terpisah,   Direktur   Wetlands International Indonesia,   Nyoman   Suryadiputra mengatakan, “Di dalam mengelola ekosistem gambut dan mangrove, BRGM perlu mengacu pada  komitmen  pemerintah  Indonesia  terkait  penurunan  GRK  karena  ekosistem  ini  kaya karbon dan berperan penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.”

Selain  itu,  tambah  Nyoman,  pengelolaan  ekosistem  gambut  dan  mangrove  merupakan pekerjaan   lintas   sektoral   dengan   melibatkan   berbagai   pemangku   kepentingan   baik pemerintah,  masyarakat  dan  swasta. BRGM,  usul  Nyoman, perlu menciptakan  lokasi percontohan atau demo plot terkait restorasi gambut dan mangrove di provinsi prioritas.

Restorasi  gambut  yang  dikawal  BRG  sejak 2016  menunjukkan hasil nyata di  tingkat  tapak. Tak kurang dari 835 ribuan hektare lahan gambut di kawasan konservasi, lahan masyarakat serta  areal  hutan  tidak  berizin  telah  dilakukan pembenahan  tata  air  dengan  maksud  agar lahan  gambut  basah  lebih  lama. Sementara  itu, asistensi  teknis juga  diberikan untuk  186 perusahaan perkebunan dengan luas wilayah yang masuk target restorasi 538.439 hektare (96,89% dari target).

Salah   satu   kekuatan   restorasi   gambut   adalah   penguatan   kelembagaan   desa   dan integrasinya  dengan  pembangunan  pedesaan.  Ini  dilakukan  melalui pendampingan  pada 640  Desa  Peduli  Gambut  dengan  luas  lahan  gambut  di  desa  itu  4,6  juta hektare.

Baca Juga :  Regulasi Lindungi Anak Tak Cukup Diatur Undang-undang

Kegiatan revitalisasi ekonomi menyertai   upaya  penyelamatan   gambut.   Sekitar 2.295   kelompok masyarakat (Pokmas) dengan sekitar 118.576 orang terlibat dalam kegiatan padat karyadi lahan gambut. Dilakukan pula berbagai upaya lain terkait pemanfaatan sains dan teknologi dalam pemantauandan pemetaan.

“Kami merasakan kegiatan restorasi gambut ini banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Kebakaran  sudah  berkurang.  Yang  paling  bangga,  kegiatan  ekonomi  di  desa  kami  juga difasilitasi BRG. Kami bersyukur Presiden memperpanjang masa kerja BRG,” ujar Yanto L. Adam, Kepala Desa Gohong di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Baik  ekosistem  gambut  dan  mangrove  sama-sama  menjadi  penyerap  dan  penyimpan karbon  yang  baik. Pusat  Penelitian  Kehutanan  Internasional  (CIFOR)  mengatakan  bahwa mangrove di Indonesia mampu menyimpan 3,14 miliar ton karbon atau sepertiga dari karbon dalam  ekosistem  pesisir  dunia.  Sementara  itu,  gambut  di  Indonesia  diketahui  mampu menyimpan  57  gigatonkarbon.

Dengan  kemampuan  itu  maka  jelas  kedua  ekosistem  ini  berperan  penting  dalam  pengendalian  perubahan  iklim.  Presiden  Joko  Widodo  tetap konsisten  dalam  kebijakan  pro  iklimnya,  sebagaimana  dinyatakan  pada  dunia  internasional pada Konferensi Perubahan Iklim di Paris, 2015 lalu. (mrd/*)

Most Read

Artikel Terbaru

/